Karena berhadapan dengan permusuhan dan kebencian dari banyak pihak di Myanmar, kaum Muslim Rohingya yang tinggal di Yangon sering menyembunyikan identitas etnis mereka untuk menghindari diskriminasi, namun, tetap diam tidak selalu gampang. Terganggu oleh meningkatnya komentar penuh kebencian setelah serangan terhadap komunitas mereka di negara bagian Rakhine oleh para tentera, beberapa kaum terpelajar Rohingya yang tinggal di Yangon merasa terdorong untuk mengutarakan pendapat mereka, paling tidak di dunia digital.
“Kami menemukan [bahwa] apa yang dilaporkan oleh media mengenai Rohingya itu benar-benar bias,” kata Soe Ko*, dari markas besar kelompok pemuda Together We Can, yang terletak di apartmen bertingkat tinggi di bagian Muslim di Yangon.
“Kami memiliki ide untuk menulis berita tentang apa yang sesungguhnya terjadi di negara bagian Rakhine [didampingi oleh] sebuah pesan perdamaian dalam Bahasa Birma.”
Together, We Can mendirikan sebuah kelompok halaman Facebook (dalam Bahasa Birma) untuk mengutarakan keprihatinan mereka mengenai semburan kebencian dan berita palsu tentang para kaum Rohingya yang telah beredar online. Mereka juga telah meluncurkan sebuah website untuk menerbitkan laporan tentang isu-isu yang tidak hanya dihadapi oleh komunitas mereka, tetapi juga deihadapi oleh kelompok minoritas lainya.
Berbaur, Berbicara
Setiap harinya, Rohingya di Yangon takut akan pelecehan oleh kalangan penganut Budha nasionalis yang ekstrem, atau takut akan penangkapan oleh polisi. Walaupun banyak dari mereka yang memiliki kartu registrasi nasional yang memperbolehkan mereka untuk tinggal di Yangon, kebanyakan dari mereka menyembunyikan identitas mereka dengan berbaur dengan komunitas Muslim yang lebih besar. Dengan aksi pemerintah, polisi serta ultra-nasionalis yang bertindak keras terhadap kaum Rohingya dan membuat hidup mereka semakin sulit, kebanyakan dari mereka ingin tetap berprofil rendah dan menghindari masalah. “Hanya orang yang dekat dengan mereka yang tahu siapa mereka sebenarnya,” kata Ko, walau terkadang logat mereka membongkar identitas mereka.
Mayoritas dari kaum Rohingya yang tinggal di Yangon, pindah kesana dari negara bagian Rakhine sebelum tahun 1990an; di saat itu registrasi keluarga di imigrasi masih dapat diubah, kata Ko. Undang-undang kewarganegaraan mengenai kaum Rohingya memiliki sejarah yang kusut: walaupun para Rohingya diberikan kewarganegaraan dibawah undang-undang lama pada tahun 1940an, legislasi selanjutnya dan daftar resmi mengenai “ras nasional” di Myanmar mengecualikan para Rohingya dari pengakuan resmi sebagai kelompok etnis. Proses yang selektif dan sewenang-wenang untuk menggantikan dokumen-doukem identitas dibawah hukum terbaru menyebabkan banyak Rohingya kehilangan kewarganegaraan yang penuh. Berbagai tindakan lainnya, seperti pembatasan pada gerakan, pernikahan, kelahiran anak, ataupun pemolisian yang sering dan razzia pada tempat tinggal, masih terus membuat hidup susah dan berbahaya bagi kelompok etnis minoritas ini, terutama di negara bagian Rakhine.
Menurut Ko, sebelum tahun 2012, mengidentifikasikan diri sebagai Rohingya di Yangon bukanlah sebuah masalah. Kerusuhan yang muncul di Rakhine diantara kaum Rohingya Muslim dan kaum Rakhine Budha pada tahun itu, didampingi dengan menonjolnya sebuah gerakan nasional ekstrim penganut agama Budha. Beberapa biksu Budha—yang paling terkenal asalah Ashin Wirathu, yang diggambarkan oleh majalah TIME sebagai “Muka dari Teror Budhisme” pada tahun 2013—memulai khotbah kebencian terhadap semua penganut agama Muslim, dan mendorong agar usaha yang dimiliki penganut agama Islam diboikot, dibawah gerakan nasionalis 969, yang menghasut serangan terhadap rumah dan bisnis yang dimiliki penganut agama Islam diseluruh negara.
Karena kebanyakan dari mereka telah berhasil meraih cita-cita mereka untuk mendapatkan gaji yang lebih baik dan pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak mereka, keluarga Rohingya di kota sering enggan untuk berisiko dan mempertaruhkan keuntungan yang telah diperoleh susah payah demi terlibat dalam hal politik atau isu yang sensitif. Namun, dengan keadaan yang semakin memburuk—termasuk melonjaknya kekerasan pasa Oktober 2016 yang mengguncang para Rohingya di perkotaan—lebih banyak yang kini maju, kata Ko.
“Setelah pelanggaran hak asasi manusia yang terus-terusan, mereka semakin sadar tentang apa yang terjadi disana, dan mereka merasa perlu melakukan sesuatu,” kata Ko.
Kekerasan di negara bagian Rakhine
Sejak akhir bulan Augustus, sebuah kampanye militer yang sistematis di pantai barat Myanmar di negara bagian Rakhine telah memaksa lebih dari 655,000 orang untuk melarikan diri dari rumah mereka dan mencari perlindingan di kondisi sempit dan kotor di kamp pengungsi di Bangladesh, negara yang bersebelahan. Jumlah penghuni kamp ini terus meningkat. Orang yang selamat datang membawa cerita mengerikan tentang pemerkosaan geng oleh para prajurit, desa-desa yang hangus terbakar dan mereka yang ditembaki saat sedang melarikan diri.
Para tentara membantah menargetkan warga sipil, dan justru menyalahkan pemberontak dari Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), dan menuduh bahwa mereka membakar desa-desa setelah kelompok pemberontak menyerang beberapa pos polisi dan pangkalan tentara di bagian utara Rakhine. Namun, penelitian mendalam menemukan hal lain; sebuah cerita yang diterbitkan oleh Associated Press pada tanggal 1 Februari 2018, mengkonfirmasikan sebuah kuburan massal dan menggambarkan sebuah “pembunuhan sistemis dari warga sipil Rohingnya yang Muslim oleh para tentara, dengan bantuan dari tetangganya yang merupakan penganut agama Budha.” Kira-kira seminggu kemudian, Reuters menerbitkan cerita dari dua wartawannya—Wa Lone dan Kyaw Soe Oo—yang tengah dalam penelitian saat mereka ditahan karena “diduga memperoleh informasi rahasia yang berkaitan dengan Rakhine”, dan mereka kemudian dituduh dibawah Putusan Rahasia Resmi. Penelitian mereka mengkonfirmasi bahwa tentara Birma terlibat dalam kampanye mengusir Rohingya dari desa pesisiran bernama Inn Din.
Bagi para Rohingya yang terkepung, pilihan yang tersedia sangatlah terbatas. Mereka yang memiliki saudara di Yangon berkesulitan menyusulnya. Polisi menahan sepuluh orang yang berpergian di sebuah kendaraan pada Oktober tahun lalu setelah diduga terlibat dalam sebuah operasi penyelundupan ke Yangon dari negara bagian Rakhine, menurut majalah Irrawaddy. Tujuh dari tahanan tersebut adalah orang Rohingya. Seorang laki-laki Rohingya yang ditemukan tidur di jalanan—yang diduga oleh Ko merupakan pendatang baru dari Rakhine—digebuki oleh nasionalis Birma dan kemudian di tahan.
Bulan Mei tahun lalu, polisi harus mengeluarkan tembakan ke udara untuk membubarkan sebuah massa biksu ekstremis dan pengikutnya yang telah mengelilingi sebuah blok apartemen di daerah yang didominasi oleh kaum Muslim. Kelompok tersebut, yang memanggil dirinya sendiri Patriotic Monks Union (Persatuan Biksu Patriotik), mengklaim bahwa kaum Rohingya bersembunyi secara ilegal di dalam blok tersebut. Sebuah pencarian polisi tidak menemukan apa-apa.
Bahkan Rohingya yang sudah tinggal di Yangon selama bertahun-tahun telah menerima diskriminasi
Diskriminasi dan prasangka tidak hanya mempengaruhi pendatang baru; bahkan Rohingya yang sudah tinggal di Yangon selama bertahun-tahun telah menerima diskriminasi. Beberapa tahun yang lalu, Ko dipaksa menggundurkan diri dari posisi tingginya pada sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang terkemuka setelah seorang pegawai negeri menemukan bahwa ia adalah Rohingya. Walaupun pekerjaannya legal, diputuskanlah bahwa akan lebih baik bila ia minggalkan organisasi tersebut supaya statusnya tidak menghambat operasi organisasinya. Kepiawaian yang telah ia dapatkan di organisai tersebut telah bermanfaat. Bahkan sebelum Together, We Can, Ko dan Rohingya yang tinggal di Yangon sudah terlibat dalam mengorganisasi rapat rahasia diantara Rohingya dan komunitas lainnya, sebagai usaha membangun jembatan komunikasi, membuka jalur komunikasi lainnya, dan untuk melawan permusuhan yang disebarkan oleh para nasionalis. Ketika kelompok ini berkumpul pada Juni lalu, mereka tidak hanya mempergunakan pengalaman (Ko), tetapi juga pengetahuan dari anggota lainnya, yang juga telah bekerja di organisasi internasional lainnya.
Memerangi Perkataan Pedas Online
Sejauh ini, baik polisi maupun militer pun tidak ikut campur dengan Together, We Can. Namun, kelompok Facebook mereka yang bernama Pyithu Ahtan—atau “suara orang-orang”—terkadang dinodai oleh ucapan-ucapan kebencian.
Beberapa orang menggunakan bahasa yang kasar atau memasang foto dari daging babi. Kometar-komentar menggunakan istilah ‘kalar’—sebuah cercaan ras terhadap kuliat berwarna gelap yang kini seringnya diarahkan pada penganut agama Islam. Dibawah sebuah video yang menunjukkan Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, seseorang menulis komentar bahwa mereka seharusnya kembali ke negara mereka – sebuah argumen umum yang diggunakan ultra-nasionalis yang menggangap Rohingya sebagai penyelundup dari Bangladesh, walau mayoritas dari mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.
“Kami sedang berusaha mempromosikan kedamaian”
Ko mengatakan bahwa sangatlah jarang bagi seorang moderator untuk menghapus komentar atau memblokir orang dari kelompok Facebook mereka. Mereka lebih memilih bermusyawarah dengan mereka, jelasnya, dengan menulis hal-hali seperti “kami sedang berusaha mempromosikan kedamaian,” atau “berilah suara bagi para korban.”
Ini mungkin mengejutkan bagi siapapun yang berpengalaman berdebat sengit di media sosial, namun jalan ini terkadang berhasil. Pernah sekali, setelah moderator menggangapi sebuah komentar negatif, penggirimnya berubah pikiran dan kemudian berterima kasih kepada grup tersebut atas kerjaan baiknya.
Memisahkan yang Palsu dari Kenyataan
Ko kecewa ketiak ia tahu bahwa teman kuliahnya juga ikut serta menulis pesan-pesan kebencian tentang Rohingya dan mendukung kampanye militer di negara bagian Rakhine, namun menurutnya keikutsertaan mereka dikarenakan meratanya keterangan yang salah yang seringkali disebarkan oleh militer Birma sendiri.
“Niat mereka [para militer] dapat dilihat. Mereka mengeluarkan berita palsu dan kebencian,” katanya, “Mereka mengutuk para korban, untuk mendapatkan dukungan dari warga umum untuk militer.”
Penyebaran informasi palsu dan propaganda telah menjadi masalah yang besar di Myanmar, dimana tingkat kecakapan menulis dan membaca masi rendah. Foto yang di palsukan menyebar dengan cepat, dan menciptakan gambaran salah tentang kejadian-kejadian di negara bagian Rakhine. Para wartawan yang menghadiri sebuah kunjungan langka yang diorganisasi oleh pemerintah diberikan foto-foto yang kemudian diketahui telah di palsukan untuk mendukung tuntutan pemerintah bahwa kaum Muslimlah yang telah membakar rumah-rumah dan desa-desa. Tuduhan “berita palsu” beterbangan ke smua arah.
“Semua orang perlu mengetahui situasi yang sebenarnya di Myanmar, kami berusaha melakukan ini”
Dengan koneksi setempat di negara bagian Rakhine dan dengan Bangladesh, Myint Yaza*, seorang pelajar jurusan hukum yang kini tengah menjalani tahun kuliah keduanya, dan merupakan anggota dari Together, We Can, mengatakan bahwa kelompok mereka dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Contohnya, setiap seorang Rohingya dibunuh oleh militer di negara bagian Rakhine, media milik negara biasanya melaporkan bahwa yang meninggal adalah seorang teroris dan anggota dari ASRA. Namun, kelompok pemuda dapat dengan cepat melakukan verifikasi dengan koneksi mereka, dan kemudian melaporkan penemuan mereka di situs Facebook mereka atau di sebuah aritkel di situs mereka.
Together, We Can juga memastikan agar mereka tidak hanya focus secara eksklusif pada pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya. Mereka juga menarik perhatian (dalam Bahasa Birma) pada kematian akhir-akhir ini di kota Mrauk U di bagian utara Rakhine, setelah polisi menembaki para demonstran Rakhine dan alhasil membunuh tujuh orang dan melukai 12 orang pada tanggal 16 Januari. Ribuan pemrotes telah berkumpul tanpa ijin dari pemerintah untuk mendemonstrasikan keputusan pemerintah untuk melarang perayaan peringatan ke 233 untuk jatuhnya kerajaan Arakan. “Semua orang perlu mengetahui situasi yang sebenarnya di Myanmar, dan kami berusaha melakukan itu,” kata Yaza.
Kekecewaan dengan Si Nyonya
Ada ketakutan bahwa kekerasan terhadap Rohingya dan kaum Mulsim lainnya akan menyebar ke Yangon, kata Jessica Olney, seorang pekerja kemanusiaan asal Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Together, We Can. Pada September bulan lalu, kelompok pemuda tersebut harus membatalkan sebuat rapat malam setelah mendapat kabar angin bahwa kaum penganut agama Budha berencana menyerang kaum Muslim di kota pusat komersial tersebut. Sebuah massa yang terdiri dari 70 orang menyerang sebuah rumah jagal kambing yang Muslim di bagian Magwe di pusat Myanmar di waktu yang bersamaan; polisi menggunakan peluru karet untuk membubarkan orang ramai yang telah berkumpul di luar sebuah masjid.
Seperti banyak pengamat internasional lainnya, Olney tidak mengerti mengapa ikon hak asasi manusia dan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi diam saja mengenai para Rohingya. “Sepertinya tidak ada yang benar-benar tahu mengapa beliau tidak membicarakannya,” katanya, “Hanya diduga karena takut kehilangan kekuasaan.”
Ko tidak setuju bahwa pembicaraan positif mengenai Rohingya akan beresiko kehilangan popularitas: “Jika beliau mengatakan sesuatu yang masuk akal dan dapat dimengerti, publik akan mendengarkannya. Banyak orang yang kagum padanya.”
“Sepertinya beliau mengorbankan Rohingya bagi mayoritas”
Walaupun Suu Kyi hanya memiliki sedikit kekuasaan pada militer Birma, Ko mengatakan bahwa beliau telah mengeluarkan informasi yang berat sebelah mengenai aktifitas para militer di Rakhine. Ia [Ko] berspekulasi bahwa mungkin beliau berusaha menghindari konfrontasi dengan pihak militer sementara partainya berusaha memperbaiki Konstitusi 2008 – yang memperbolehkan militer untuk menahan kekuasaan yang signifikan di negara tersebut – namun menurut Ko, kaum Rohingya benar-benar bukan sebuah prioritas.
“Sepertinya beliau mengorbankan Rohingya bagi mayoritas.”
Namun, Olney berkata anggota dari kelompok pemuda masih mendukung penasihat negara mereka. “Tidak ada alternatif,” kata mereka, “Kita harus tetap berharap bahwa NLD [partai berkuasa yang dipimpin Suu Kyi, National League for Democracy], akan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dalam jangka panjang.”
Orang tua Ko masih berada di bagian utara Rakhine. Penduduk lingkungan tempat tinggal mereka sempat mengungsi selama satu bulan, untuk menjaga-jaga jika mereka diserang. Mereka kembali saat mendengar rumah mereka telah dijarah, walaupun bersebelahan dengan pos polisi.
Untuk perlindungan, uang sogokan harus dibayar ke pihak polisi dan administrasi kawasan; Ko harus terus-menerus mengirim uang ke rumah agar keluarganya bisa melanjutkan pembayaran jumlah yang diminta oleh polisi.
Ko mengkhawatirkan mereka; ibunya sudah tua dan menderita hipertensi dan kondisi medis lainnya. Diatas ini semua, ia mengatakan bahwa [orang tuanya] trauma karena krisis yang sedang terjadi. Ia berharap dapat mengajak mereka ke Yangon, namun mendapatkan semua dokumen yang diperlukan untuk itu tidak akan gampang.
*Beberapa nama telah diubah untuk alasan keamanan.
Jika anda menikmati artikel ini dan ingin bergabung dengan gerakan kami untuk menciptakan ruang untuk penelitian, percakapan dan tindakan di Asia Tenggara, silahkan bergabung menjadi anggota New Naratif untuk hanya US $52 / tahun (US $1/minggu)!
