Rezim penguasa Thailand, NCPO (Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban)  terlihat siap mengesampingkan atribut militer mereka di tengah perbincangan mereka bahwa negara tersebut akan mengambil langkah-langkah sementara menuju demokrasi yang terbatas, seiring pemilihan yang menyongsong secepatnya Februari tahun depan.

Mantan Jenderal Tentara Kerajaan Thailand dan Perdana Menteri Thailand saat ini,  Prayut Chan-ocha secara terbuka menyatakan kesediaan untuk melepas seragam militernya dan mengenakan setelan bisnis selama perjalanan kampanye. Para kritikus berspekulasi bahwa pemilihan tersebut mungkin akan ditunda—sejauh ini sudah ditunda empat kali—namun pemerintah bersikukuh bahwa rakyat Thailand akan pergi ke tempat pemungutan suara pada 2019.

Members only

Log in or

Join New Naratif as a member to continue reading


We are independent, ad-free and pro-democracy. Our operations are member-funded. Membership starts from just US$5/month! Alternatively, write to sponsorship@newnaratif.com to request a free sponsored membership. As a member, you are supporting fair payment of freelancers, and a movement for democracy and transnational community building in Southeast Asia.

Teguh Harahap is a freelance writer and translator based in Medan, Indonesia. Previously he worked as the editor of Koran Kindo, a weekly newspaper for Indonesian migrant workers based in Hong Kong.