Hello!
Stay up to date with New Naratif’s latest stories and upcoming events with our weekly newsletter. No spam, just good content.
Hampir satu dekade setelah tragedi Haiyan, komunitas LGBTQ+ masih berjibaku demi menempatkan nama mereka di daftar penerima hunian di Filipina Tengah. Terlepas dari tantangan berat ini, mereka terus berjuang demi perlindungan legal mereka.
Tacloban City, Filipina—Hampir sepuluh tahun sejak hantaman badai Topan Haiyan di Filipina, penyintas LGBTQ+ masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk tempat tinggal. Hal ini karena program hunian dari pemerintah pusat untuk korban bencana mengecualikan komunitas LGBTQ+.
Arturo Golong (atau Arthur), seorang transpuan yang juga penyintas badai Haiyan, mulai mengangkat isu ini di tahun 2014 dalam acara respons awal pemerintah lokal. Ia menjelaskan bagaimana penyintas LGBTQ+ yang tinggal sendirian, jika tidak bersama pasangannya, tidak dapat mengakses program hunian karena tidak dapat memenuhi satu syaratnya: memiliki keluarga.
Undang-Undang Keluarga Filipina mendefinisikan keluarga sebagai pasangan heteroseksual menikah yang punya anak. “Bagaimana dengan kami, penyintas LGBTQ+, yang juga sama-sama terdampak?” kata Arthur kepada New Naratif.
Yang membuat Arthur khawatir adalah karena ia merupakan tulang punggung keluarga yang menyokong hidup kedua orangtuanya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, ia menjalankan salon kecantikan dan berdagang di sari-sari atau warung kelontong di rumahnya dekat bandara.
Badai Topan Super Haiyan—dikenal oleh penduduk setempat sebagai Badai Yolanda—terjadi di bulan November 2013. Badai setinggi lebih dari 15 kaki tersebut meluluhlantakkan pemukiman padat di area pesisir, mengakibatkan lebih dari 6.000 orang korban jiwa (termasuk keponakan Arthur yang sedang hamil) dan menghancurkan lebih dari sejuta rumah dalam radius 50 kilometer. Hampir 2.000 orang masih dinyatakan hilang. Dengan kerugian 95,5 miliar peso (US$ 2,2 miliar atau lebih dari Rp 33 triliun), Badai Haiyan dinyatakan sebagai badai topan ekstrim dengan kerugian terbesar sepanjang sejarah Filipina.
Otoritas Pemukiman Nasional di Visayas Timur (Daerah VIII) mencanangkan kualifikasi umum untuk Program Hunian Permanen Yolanda (YPHP): penyintas Yolanda yang tinggal di zona bahaya. Kepala eksekutif lokal, yang juga menjabat Ketua Komite Antar-Agensi Lokal (LIAC), mencanangkan tiga kriteria spesifik untuk seleksi penerima bantuan berdasarkan peraturan kota penduduk Tacloban, yakni mereka yang tinggal di 35 zona resiko tinggi, keluarga atau rumah tangga yang tinggal di area yang setara tingkat bahayanya di luar zona yang teridentifikasi, serta keluarga-keluarga yang terdampak proyek pemerintah untuk menangani Yolanda.
Namun, menurut resolusi dari Dewan Pembangunan Daerah (RDC) No. 38 (2020), implementasinya masih belum konsisten. Hal ini berakibat “dikecualikannya sejumlah calon penerima yang berhak dan mengakibatkan rendahnya jumlah unit rumah yang diberikan.” Maka, RDC meminta NHA Region VIII untuk membuat “panduan yang seragam” atau serangkaian aturan untuk seleksi penerima bantuan agar digunakan oleh LIAC di Region VIII.
Roxanne Doron, pendiri organisasi hak dan gender bernama Bisdak Pride, menjelaskan bahwa aturan pemukiman yang tidak ramah gender makin memarjinalkan penyintas LGBTQ+ seperti Arthur.
“Kepincangan aturan ini berdampak pada keluarga mereka [penyintas LGBTQ+], karena banyak di antara mereka yang berperan sebagai tulang punggung keluarga,” ujar Doron.
Tidak diperkenankannya pernikahan sesama jenis di Filipina berdampak pada keterbatasan akses kepada segala layanan sosial yang menjadikan keluarga sebagai syarat penerimaan bantuan. Akhirnya, aturan-aturan tersebut mengecualikan komunitas LGBTQ+.
Program Hunian Permanen Yolanda
Di Bulan Agustus 2014, Arthur dan kedua orangtuanya (yang kini telah wafat) mengungsi ke hunian sementara yang diselenggarakan pemerintah, sekitar 17 kilometer dari pusat kota. Area itu tidak memiliki sumber air minum dan listrik. Namun, Arthur menyangka bahwa pemindahannya ke hunian sementara itu berarti ia sudah terdaftar untuk mendapatkan hunian permanen.
Kantor Pemukiman Kota dan Pembangunan Masyarakat di Tacloban, di bawah pengawasan LIAC, mencanangkan tiga kriteria spesifik untuk seleksi penerima bantuan untuk YPHP. Namun, menurut resolusi RDC yang sama, “seleksi penerima bantuan amat terpolitisasi”. Kantor Pemukiman Kota menolak berkomentar mengenai hal ini ke New Naratif.
Rumah Arthur yang hancur, di mana ia dan para almarhum keluarganya tinggal, terletak di Barangay 88, salah satu dari 35 barangay (pembagian administrasi terkecil di Filipina, seperti RT) yang terletak di zona bahaya. Namun, mereka dipaksa tinggal di pengungsian sampai hampir setahun.
Di sana, ia mengadopsi identitas baru sebagai pemimpin komunitas. Partisipasi aktifnya di respons awal bencana Haiyan telah membuatnya peduli akan isu yang tadinya ia abaikan.
Berdasarkan kriteria penerima rumah permanen Yolanda, “warga lajang, kecuali pemilik rumah, tanpa tanggungan yang dianggap sah oleh hukum”, dianggap tidak layak untuk mendapatkan YPHP. Aturan tersebut membuat kepedulian Arthur berfokus pada LGBTQ+ yang tinggal sendiri.
Ia mengklaim bahwa dengan mendaftarkan 178 keluarga penyintas di lingkungan San Jose, mereka menjadi yang pertama untuk menerima perangkat pembangunan rumah sementara. “Penyedia bantuan, termasuk lembaga swadaya masyarakat, mulai mencari saya sebagai narahubung,” ujarnya.
Ia juga mulai menggunakan nama legalnya yakni Arthur, bukan Jean (namanya setelah bertransisi dan melela), karena diperlukan untuk mendaftar sebagai penerima bantuan. “Saya menanggalkan nama ‘Jean’, karena semasa saya menjadi Jean, tanggung jawab saya terbatas kepada diri saya dan keluarga saya sendiri,” dia menyatakan. Ia sekarang dikenal sebagai Arthur, yang berbicara di depan Kongres dan di pertemuan-pertemuan internasional soal iklim, sekaligus juga seorang pengurus kampung, dan ia tetap teguh pada pendiriannya.
Tujuan hidup baru ini menjadi salah satu hal yang membantunya mengatasi syok akibat pengalamannya hampir berhadapan dengan maut. Selain itu, ia juga terbantu oleh beberapa psikolog sukarelawan yang mengunjungi mereka setelah bencana untuk memproses trauma tersebut.
Masih terngiang di benak Arthur bagaimana ia hampir kehilangan nyawanya saat itu. Ia berhasil selamat dari banjir bersama 12 orang dewasa lainnya dan dua anak kecil dengan cara berpegangan pada batang pohon pisang dan mengambang selama berjam-jam sampai mereka berhasil berlabuh di tempat yang aman. Ia juga masih ingat betapa leganya ia mengetahui kedua orangtuanya selamat di tempat evakuasi.
“Saya bersemangat untuk berjuang karena saya tahu orangtua saya aman. Jika tidak, kurasa saya tidak akan mau repot-repot bertahan karena. Orangtua saya adalah pemantik semangat hidup saya,” ujarnya kepada Komisi Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari testimoninya di tahun 2018 untuk kasus perubahan iklim Filipina yang dianggap kasus besar secara internasional.
Sayangnya, memori buruk itu terus bercokol di pikirannya dan sempat membuatnya mengurung diri. Ia takut pergi keluar rumah karena trauma tersebut kerap menjadi pemicu serangan paniknya.
“Saya tidak tahu apa yang saya takutkan. Saya merasa seakan-akan saya sudah gila,” imbuhnya.
Di tahun 2015, Arthur menetap di hunian relokasi permanennya sebagai penerima bantuan pemukiman di Habitat Village, di luar batas kota, di utara Tacloban. Menurutnya, ia menjadi penerima bantuan karena ia adalah tulang punggung keluarga.
Kini, ia tinggal sendiri dan mulai menua, sementara serangan paniknya kembali bersamanya.
Cerita lain datang dari Nelly Espino, 51 tahun, seorang lesbian yang juga pindah ke lokasi sementara dari Barangay 37, yang juga diidentifikasi sebagai zona bahaya. Ia mengidap kekhawatiran yang sama dengan Arthur ketika ia tahu bahwa memiliki keluarga adalah salah satu syarat utama untuk menjadi penerima bantuan.
“Sebagai penyintas [dan seorang] LGBTQ yang juga mengasuh anak perempuan yang diadopsi pasangan hidup saya, ini amat mengkhawatirkan saya,” ujarnya.
Sebelum pindah ke tempat penampungan sementara, Espino dan pasangannya, Theresa Lacdao, serta anak perempuan mereka, tinggal di kios di dalam pasar di mana mereka berdagang hasil bumi. Keluarga dan tetangga mereka, yang berlindung di dalam rumah selama badai topan melanda, semuanya selamat. Ketika badai berlalu, harta benda mereka yang tersisa hanyalah pakaian basah kuyup yang menempel di badan mereka.
Angin kencang memreteli genteng rumah mereka. Untuk menghindari makin mengamuknya banjir setinggi pohon Talisay, mereka sekalian mencopot atap mereka. Lacdao ingat setiap kali mata badai menerjang, Espino menjerit “Bapa, kasihanilah kami!” sementara anak-anak menangis.
Espino dan keluarganya menyusul beberapa bulan kemudian dan, sejak itu, membuka warung kelontong. Keduanya berkata jika mereka tidak campur tangan ketika petugas pemerintah daerah menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan hunian, prosesnya akan lebih menantang bagi mereka.
Berdasarkan resolusi RDC (2020), hanya 70% atau 35.293 dari 36.116 unit yang telah selesai dibangun di daerah itu diberikan kepada yang berhak di tahun 2020. Kemudian, hanya 66% atau 10.639 atau 16.782 unit yang dibangun, termasuk yang didanai oleh LSM, dihuni di tingkat kota sejak Agustus 2022.
Meningkatnya Kepedulian
Arthur menggandeng Henry Abawag, yang saat itu menjabat sebagai Staf Gender di Oxfam Philippines, untuk menggagas diskusi kelompok (FGD) yang pertama tentang LGBTQ+ penyintas yang kehilangan tempat tinggal. Kepedulian pun meningkat, termasuk kepedulian terhadap para LGBTQ+ lajang penyintas dan mereka yang menjadi tulang punggung keluarga, seperti Espino, yang harus menghadapi persyaratan seputar keluarga.
Sebetulnya, terdapat beberapa undang-undang yang bisa digunakan oleh mereka yang tak memenuhi tiga kualifikasi utama untuk mendapatkan bantuan rumah Yolanda, seperti Magna Carta untuk Orang-orang dengan Disabilitas (PWDs), Undang-Undang Orangtua Tunggal, dan Magna Carta untuk Perempuan. Namun, belum ada aturan yang membantu akses kelompok LGBTQ+ untuk mendapatkan bantuan tersebut. Pihak legislatif di Filipina pun tak kunjung mengesahkan RUU Kesetaraan SOGIESC yang seharusnya bisa melindungi warga negara dari diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, serta karakteristik kelamin.
Lebih jauh lagi, Otoritas Pemukiman Nasional menyebutkan “keluarga dengan pendapatan rendah atau penghuni informal” sebagai kualifikasi penerima bantuan hunian. Bahkan Rencana Manajemen Pengurangan Resiko Bencana Nasional untuk periode 2011-2028 juga berfokus pada keluarga yang terdampak bencana.
Menurut Espino, ketiadaan perlindungan hukum untuk LGBTQ+ menjadi tekanan emosional yang amat besar bagi penyintas badai topan yang kehilangan rumah. Terlepas dari apakah setiap orang dijanjikan hunian atau tidak, Espino berkata bahwa “hal ini melanggar identitas dan hak kami untuk membentuk keluarga.”
Di FGD tersebut, Arthur juga menyebutkan pengalamannya menghadapi sikap penuh prasangka, seperti ketika tentara melakukan latihan penyelamatan di situs pengungsian. Para peserta LGBTQ+ diejek-ejek ketika hendak melakukan gilirannya. Kata Arthur, mereka “diperlakukan sebagai warga rendahan.”
Ia juga menyaksikan bahwa penghidupan yang tersedia untuk penyintas yang kehilangan rumah didasarkan pada peran-peran gender biner konvensional, misalnya pertukangan untuk laki-laki dan memasak untuk perempuan. Laporan FGD Oxfam mengatakan bahwa pengungsi LGBTQ+ merasakan “kesulitan berlipat ganda untuk mengakses fasilitas yang buruk dan kesempatan kerja dengan upah rendah”.
Abawag dan rekan-rekannya berbagi hasil FGD dengan Jom Bagulaya, transpuan dan anggota dewan kota yang menjabat tiga periode, yang membantu mengangkat isu ini di tingkat dewan kota. Dalam wawancara via Zoom dengan New Naratif, Bagulaya mengatakan bahwa laporan itu mendorong mereka untuk mempelajari standar kesejahteraan sosial dan pembangunan kota, di mana mereka menemukan isu-isu yang mirip untuk pembangunan kehidupan.
“Ada satu kejadian di mana anak laki-laki LGBTQ berperan sebagai tulang punggung keluarga, tetapi bantuan disalurkan ke ayahnya yang pengangguran karena statusnya sebagai kepala keluarga,” katanya.
Untuk Espino dan Arthur, FGD itu berbuntut undangan-undangan untuk berbicara di berbagai forum dengan para pejabat pemerintah kota, juga di diskusi-diskusi mengenai perubahan iklim. Terlebih, karena masalah ini amat terkait dengan rentannya para minoritas seperti mereka di komunitas pesisir.
Peristiwa-peristiwa cuaca ekstrem makin sering terjadi akibat perubahan iklim yang disebabkan manusia. Filipina adalah negara yang paling sering mengalami cuaca ekstrem selama dua dekade belakangan di antara negara-negara berkembang Asia dalam studi ini. Karenanya, amatlah penting bagi Filipina untuk memiliki undang-undang sosial yang inklusif gender untuk mencegah bencana yang sama terjadi pada para LGBTQ+ penyintas.
Sementara itu, Arthur dan Espino patut berbangga karena mereka telah memantik kepedulian yang dibutuhkan saat itu. Hanya karena mereka adalah penerima bantuan, bukan berarti mereka tidak mengadvokasi seluruh komunitas LGBTQ+. Pasalnya, hak-hak mereka masih diabaikan oleh undang-undang sosial.
“Keuntungan yang kami rasakan tidaklah cukup jika orang-orang LGBTQ+ tidak mendapatkan hak hukum mereka,” kata Arthur.
Menuntut Hak Hukum untuk LGBTQ+ Sekarang
Bagulaya mengakui bahwa produk hukum seperti Undang-Undang Keluarga amatlah sulit untuk diubah. Sebagai mantan ketua komite pengembagan perempuan, anak-anak, dan gender, ia menjelaskan bahwa “Unit Pemerintah Lokal (LGU) tidak dapat menciptakan aturan yang melanggar Konstitusi.”
Menurutnya, cara yang bisa dilakukan secara lokal untuk menangani masalah ini adalah dengan penggunaan perspektif gender. Salah satu alat yang bisa digunakan dalam pendekatan ini adalah Undang-Undang Gender dan Pembangunan Kota.
Semua badan dinas pemerintah dan LGU—dari tingkat provinsi, kota, dan barangay—dimandatkan untuk menganggarkan 5% dari anggaran tahunannya ke rencana Gender dan Pembangunan (GAD) serta untuk pemberdayaan gender dan kesetaraan. Ia mengklaim bahwa anggaran ini dapat digunakan untuk melatih pejabat barangai untuk menulis hukum anti-diskriminasi.
“Ada banyak pemimpin transgender di tingkat barangay yang bisa diuntungkan dari pelatihan tersebut, terutama karena prasangka terhadap LGBTQ+ di komunitas terpencil jarang diakui,” ujarnya.
Namun, walau GAD adalah tentang mewajarkan gender, program ini berfokus pada kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari Magna Carta untuk Perempuan.
Profesor sosiologi di Ateneo de Manila University, Jayeel Cornelio, mengatakan bahwa RUU Kesetaraan SOGIESC mungkin bisa mendesak orang-orang Filipina untuk menghadapi kenyataan tentang diskriminasi LGBTQ+. Akan tetapi, ia kembali bertanya, “Bukankah amat menyedihkan jika kita masih membutuhkan undang-undang untuk mengubah perspektif orang Filipina?”
Menurutnya, daerah terpencil yang dihantam bencana merupakan kantong-kantong konsentrasi kelompok Kristen. “Kau dapat membayangkan kepercayaan homofobik yang mereka pegang erat.” Amat disayangkan bahwa di tengah kemajuan studi Alkitab dan teologi, pemahamanan mereka akan homoseksualitas tetap stagnan. “Kehidupan berkeluarga di mata orang Filipina masih sangat dipengaruhi oleh pembacaan Kitab Suci yang ortodoks dan fundamentalis,” ucap Cornelio.
Cornelio memperingatkan bahwa kekerasan akan berlanjut dengan segala cara, kecuali masyarakat dapat “menghormati, menghargai, dan mengakui hak legal LGBTQ+ untuk menghindari diskriminasi.”
Upaya untuk menghapus diskriminasi tersebut pun memerlukan dorongan perlindungan hukum yang lebih terukur, seperti RUU Kesetaraan SOGIESC. Arthur dan Espino membutuhkan hak hukum mereka ditegakkan hari ini juga.
“Kami [para LGBTQ+] di sini, dan kami butuh perhatian, terutama perlindungan hukum untuk hak-hak kami,” ujar Arthur.
Pasangan Espino selama 20 tahun, Theresa, mengungkapkan bahwa menjadi pasangan LGBTQ+ di Filipina bisa berujung masalah hukum. Dengan itu, hanya Theresa lah yang menjadi satu-satunya orangtua yang sah di mata hukum bagi anak adopsinya. Mereka juga sadar bahwa tidak ada di antara mereka yang secara legal boleh ambil keputusan medis jika pasangannya menderita penyakit serius.
Tetap saja, Espino berujar penuh asa, “Saya harap pernikahan sesama jenis bisa segera disahkan di Filipina.”
Virgie Doque, tetangga Espino yang juga lesbian, mengatakan bahwa sungguh menyakitkan ketika pejabat lokal menyiratkan bahwa orang-orang LGBTQ+ bukanlah prioritas dalam respons bencana karena mereka tidak memiliki keluarga.
Yan Yan Golong, yang selamat dari Yolanda saat ia masih amat muda, juga berbagi tentang bagaimana pengunjung desa akan melontarkan ujaran-ujaran jahat kepada mereka, seperti “Ketika [disensor] keluar, hujan dan guntur akan melanda lagi karena orang-orang ini membawa sial.”
“Arthur, ganti baju bertali tipismu itu!” adalah permintaan yang sering dilontarkan padanya jika ada politisi mampir untuk berdialog dengannya.
Dia akan berkata tidak.
“Kenapa saya harus pakai jas dan dasi supaya omongan saya dianggap serius?” katanya. “Kami di sini adalah manusia juga, jadi ya perlakukanlah kami selayaknya manusia.”
Apa Selanjutnya?
- Tanda tangani petisi ini untuk mendukung RUU Kesetaraan SOGIESC supaya segera disahkan menjadi undang-undang di Filipina. Dua dekade telah berlalu sejak versi pertama draft diserahkan. Dari 2017 ke 2019, banyak RUU dari DPR dan Senat yang diperkenalkan, namun para legislator gagal meloloskan RUU tersebut. Di tahun 2022, 19 senator merekomendasikan pasal SB 1600 atau RUU Kesetaraan Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender, serta Karakteristik Seks (SOEGIESC), yang bertujuan untuk menghentikan diskriminasi terhadap SOGIESC. Sama halnya, Komisi Hak Asasi Manusia mendesak DPR untuk membuka pikirannya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs ini: Bergabunglah dengan perjuangan demi kesetaraan dan keadilan untuk komunitas LGBTQIA+ Filipina (mmpride.org).
- Sekali pun terdapat kriteria eligibilitas yang ditawarkan untuk panduan pemukiman Yolanda, tetapi LGBTQ+ masih tetap diabaikan. Syarat pertama adalah: “Harus menjadi warga negara Filipina, cukup umur, menikah, orangtua tunggal, atau lajang yang merupakan kepala keluarga.” Bagilah artikel ini untuk meningkatkan wawasan masyarakat tentang isu ini.
- Bahaghari, aliansi nasional advokasi LGBTQ+ di Filipina, menjalankan kampanye untuk RUU Kesetaraan SOGIESC, diskusi pendidikan, dan lain-lain. Kalian bisa mengikuti organisasi ini di sini.
