Penjelasan II: “Keputusan Politis yang Diambil adalah Membebaskan Mereka”: Perjuangan 12 Tahun untuk Mengakhiri Penahanan Migran Anak di Malaysia

Penjelasan yang terdiri dari dua artikel ini menyoroti praktik penahanan anak oleh petugas imigrasi di Malaysia. Melanjutkan penjelasan dari artikel pertama, artikel kedua ini menelusuri jalan panjang menuju reformasi penahanan imigrasi. Artikel ini menelisik janji Menteri Dalam Negeri bahwa ia akan membebaskan semua anak dari pusat tahanan, perjuangan historis untuk menghentikan penahanan anak, halangan-halangan yang menghambat perubahan, serta langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan pembaca untuk melindungi semua anak apapun status migrasinya.

Pada 15 Februari 2023, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution mengumumkan bahwa ia akan membebaskan semua anak dari tahanan imigrasi dan memindahkan mereka ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) sosial.

“Apa keputusan politisnya?” ujar Menteri dalam konferensi pers parlementer. “Adalah untuk membebaskan mereka.”

Advokat hak anak bersorak merayakan pengumuman ini karena akhirnya pemerintah mengakui bahwa pusat tahanan imigrasi bukanlah tempat untuk anak. 

Akan tetapi, pengumuman ini meninggalkan banyak pertanyaan karena ini bukan pertama kalinya seorang menteri atau pejabat Malaysia menyiratkan keinginan untuk membebaskan anak dari pusat tahanan imigrasi. Tidak sedikit anggota kabinet dan pejabat pemerintah yang pernah membuat janji atau rencana serupa ketika mereka menjabat. Namun tidak pernah terwujud sampai akhirnya mereka lengser. Bahkan diskusi untuk mencari pilihan selain penahanan (Alternatives to Detention/ATD) bagi anak-anak telah berlangsung sejak 12 tahun lalu. Akan tetapi, sejauh ini belum ada hasil nyatanya.

Setelah 12 tahun berjuang, apakah pemerintahan ini akhirnya bisa memenuhi tanggung jawabnya bagi semua anak dan akhirnya mengakhiri semua praktik pemenjaraan anak di Malaysia? Mengapa amat sulit membuat perubahan dalam 10 tahun belakangan ini? Langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, masyarakat sipil, dan para pembaca untuk melindungi mantan tahanan anak dan semua anak pada umumnya?

Dimulai dengan artikel penjelasan New Naratif yang memetakan berbagai kerugian yang disebabkan pemenjaraan anak, kini kita bisa memusatkan perhatian pada pertanyaan-pertanyaan yang mencuat dari balik selubung kusut yang meliputi masyarakat, politik, dan sistem perlindungan hukum. 

Apakah Pemerintah Malaysia akan benar-benar mengakhiri pemenjaraan anak?

Hal pertama yang harus digarisbawahi perihal komitmen terakhir pemerintah Malaysia untuk membebaskan anak adalah bahwa hal ini memberi harapan kepada anak-anak yang ditahan. Utamanya, karena komitmen publik ini dibuat oleh Mendagri sendiri, yang secara langsung mengawasi pusat-pusat tahanan imigrasi serta isu keamanan nasional. Hal ini memberi sinyal positif mengenai kepemimpinannya, seakan-akan ia memiliki niat baik untuk memperbaiki sistem imigrasi.

Sejak mengumumkan pernyataan tersebut, Mendagri mengatakan kepada pers bahwa ia telah berbincang dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai isu tersebut, dan kini sedang menjajaki ranah hukum untuk melaksanakannya. Kita juga mengetahui bahwa Mendagri dan para petugasnya telah terus menerus berdialog dengan perwakilan masyarakat sipil dan Menteri Perempuan, Keluarga, dan Pengembangan Komunitas (MOWFCD). Pemerintah kini mempersiapkan hal-hal administratif untuk diserahkan kepada Kabinet Malaysia untuk persiapan pelepasan tahanan.

Sebagai bagian dari upaya persiapan, Menteri Dalam Negeri merilis informasi pada 15 April 2023 mengenai jumlah tahanan. Ia mengatakan bahwa sejumlah 1.030 anak, termasuk remaja, pra-remaja, dan balita ditahan di pusat tahanan imigrasi Malaysia. Hampir separuh dari seluruh tahanan adalah anak perempuan.

Sekitar 34% dari mereka adalah anak tanpa pendamping atau anak terpisah. Anak tanpa pendamping adalah mereka yang tidak didampingi orangtua, wali, atau kerabat, sementara anak terpisah adalah mereka yang terpisah dari orangtua dan walinya, akan tetapi bisa jadi mereka masih didampingi oleh kerabat atau anggota keluarga dewasa lainnya.

Seperti yang dilaporkan dalam Penjelasan I, umumnya, rata-rata  anak yang ditahan sejumlah 1.300 setiap tahunnya tanpa durasi spesifik.

“Apapun alasannya, keberadaan anak di pusat tahanan imigrasi amatlah tidak wajar, dan masalah ini harus segera diselesaikan,” tulis Mendagri dalam unggahan Instagramnya di saat bulan Ramadhan, semakin mengukuhkan pendiriannya bahwa anak tidak boleh berada di balik jeruji.¹

Walau terdengar menjanjikan, pernyataan-pernyataan ini tidak lantas segera menjadi ikrar yang mengikat, rencana yang jelas, atau program yang dirancang untuk benar-benar mengakhiri penjara anak. Di tingkat ini, Mendagri telah berkomitmen untuk membebaskan anak-anak yang saat ini ada di pusat tahanan imigrasi, namun tidak menjanjikan bahwa tidak akan ada lagi anak yang dijebloskan ke balik jeruji di masa depan.

Selain itu, skema ini tidak memberikan keterangan jelas tentang siapa yang akan dibebaskan dan siapa yang tidak: apakah semua anak—apapun umur, kebangsaan, latar belakang migrasi, dan status administrasinya—akan disertakan dalam pembebasan ini?

Berbicara dengan Menteri Dalam Negeri dan para stafnya, Dr Hartini Zainudin dari Yayasan Chow Kit mengatakan bahwa Menteri sedang mengkaji skema pembebasan berkala, bukan pembebasan serentak. Anak-anak tanpa pendamping dan anak-anak terpisah akan dibebaskan terlebih dahulu. 

Jadi kita tidak tahu apakah anak yang dikurung dengan pendampingnya—baik anak-anak pengungsi atau pencari suaka, anak-anak tanpa kewarganegaraan, atau anak-anak lain—akan segera dibebaskan. Tetap saja, para advokat mengatakan bahwa pemerintah dan beberapa LSM sedang mempertimbangkan pembebasan serentak demi kebaikan anak.

Kita harus terus menaruh curiga walau tetap optimis ketika mendengar janji Mendagri. Pasalnya, pejabat pemerintah tingkat tinggi lainnya pernah mengeluarkan janji serupa namun tidak ada yang membuahkan hasil dalam bentuk pembebasan atau perlindungan anak. 

Dua belas tahun lalu, tepatnya di 2011, Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) menginisiasi diskusi awal dengan pemerintah Malaysia seputar situasi buruk yang dialami anak-anak dalam pusat tahanan imigrasi. Diskusi tersebut dipimpin oleh SUHAKAM, badan-badan PBB, dan organisasi masyarakat sipil seperti Koalisi Tahanan, Masyarakat SUKA, dan Yayasan Chow Kit. Segera setelahnya, diskusi tersebut diikuti dengan advokasi, dialog bersama pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Dalam upaya untuk mencari alternatif selain penahanan anak, diadakan serangkaian diskusi meja bundar, pembentukan berbagai kelompok kerja pemerintah, kunjungan ke depot, penelitian oleh pemerintah dan CSO, pembentukan relasi dengan media, dan kampanye publik yang berlangsung antara 2011-2018. Puncaknya, pemerintah secara resmi membuat pernyataan publik pertama bahwa mereka akan menghentikan praktik pemenjaraan anak untuk pelanggaran imigrasi di 2019.

“Anak-anak tidak seharusnya berada di dalam depot, dan tidak seharusnya ditahan akibat pelanggaran imigrasi jika ada alternatif yang lebih baik,” ujar Wakil Perdana Menteri Wan Azizah pada Juli 2019. Ia juga mengatakan bahwa ia akan bekerjasama dengan Mendagri untuk mengentaskan penahanan anak di Malaysia.

Pada November 2019, Malaysia menandatangani Deklarasi ASEAN untuk Hak Anak dalam Konteks Migrasi dan Rencana Aksi Daerah yang terkandung di dalamnya. Untuk memenuhi kepentingan terbaik anak, para penandatangan setuju bahwa “semua negara bagian harus bekerja untuk mengembangkan prosedur dan alternatif yang efektif untuk menggantikan penahanan imigrasi anak.”

Sayangnya, perkataan mantan Wakil Menteri itu tidak segera menghasilkan upaya apapun.  Hingga akhirnya dua tahun kemudian pada April 2021, Kabinet Malaysia yang terbaru meloloskan proyek percobaan Pilihan Selain Penahanan (Alternatives to Detention/ATD) dalam skala kecil dan terbatas. ATD adalah serangkaian upaya formal atau informal yang memastikan orang-orang tidak ditahan karena status migrasi mereka.

Di tahun yang sama ketika percobaan ATD diloloskan, Malaysia terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2022-2024. Dengan pemilihan tersebut Malaysia mengikrarkan beberapa sumpah diantaranya memperbaiki sistem pelayanan sosial untuk anak-anak melalui berbagai inisiatif termasuk percobaan ATD, dalam upaya memastikan anak-anak “tumbuh dan mencapai potensi tertingginya dalam lingkungan keluarga”.

Program percobaan ATD dirancang secara khusus untuk membebaskan anak-anak tanpa pendamping dan anak-anak terpisah dari penahanan imigrasi ke selter sementara yang dijalankan oleh NGO dan keluarga sipil. Prosedur operasi program percobaan ini mensyaratkan dua LSM akan terlibat. Yayasan Chow Kit akan menyediakan tempat tinggal sementara SUKA Society akan menyediakan manajemen kasus untuk memastikan hasil terbaik yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Rencananya, lima anak akan dibebaskan sesuai dengan tingkat kerentanan. 

Akan tetapi, Fase 1 dari program tersebut hanya melibatkan anak-anak yang akan dikirim pulang ke negara asalnya. Artinya anak-anak pengungsi dan tanpa kewarganegaraan pun terkecualikan, termasuk anak-anak Ronghingnya, yang tidak punya negara untuk pulang.

Dengan dikecualikannya anak-anak pengungsi dan anak-anak tanpa kewarganegaraan, keterbatasan program percobaan ATD menunjukkan bahwa kriteria inklusi dan eksklusi dari program pembebasan yang akan datang dari pemerintah harus benar-benar disorot. Jika anak-anak pengungsi dan anak-anak tanpa kewarganegaraan beserta keluarganya tidak akan dibebaskan, apakah mereka akan terus menanggung derita di dalam penjara?

Pada Februari 2022, beberapa kementerian meloloskan Standar Prosedur Operasi (SOP) untuk proyek percobaan ATD. Akan tetapi, hingga Juni 2023, dua tahun setelah kabinet meloloskan proyek tersebut, tidak ada satupun anak yang telah dibebaskan.

Setelah 12 tahun dialog, pernyataan niat, persetujuan untuk melakukan program ATD percobaan, dan kerja-kerja advokasi tanpa kenal lelah dari organisasi masyarakat sipil, pemerintah Malaysia belum menghasilkan kemajuan berarti untuk mengakhiri penangkapan, penahanan, dan pemulangan paksa anak-anak.

Setelah membuang waktu satu dekade akibat kelambanan, lebih dari 15.000 anak meratapi tembok-tembok rumah tahanan imigrasi.

Daripada mengumbar janji, yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah mendemonstrasikan kemampuan politis untuk akhirnya mewujudkan aksi nyata untuk menghentikan praktik pemenjaraan anak dalam konteks pelanggaran imigrasi.

Mengapa Amat Sulit untuk Membuat Perubahan?

Untuk akhirnya mewujudkan perubahan berarti, kita juga harus mengerti bagaimana kekuasaan mempengaruhi perubahan. Apa yang membuat janji-janji sulit terwujud menjadi kenyataan dalam satu dekade belakangan? Empat faktor yang saling berkelindan mungkin bisa menjadi sebabnya: (a) kategori hukum dan pemerintahan, (b) pemerintahan terfragmentasi, (c) kemampuan yang terbatas, dan (d) defisit demokrasi.

Kategori Hukum dan Pemerintahan:
Pendatang Asing Tanpa Azin (PATI) 

Amat sulit untuk membuat perubahan, mungkin karena kebanyakan dari kita, baik Negara maupun masyarakat Malaysia, memandang orang-orang yang datang ke Malaysia dalam kacamata hitam putih: jika mereka bukan pendatang legal berarti mereka adalah pendatang ilegal.

Pada umumnya, pendatang legal didefinisikan sebagai mereka yang memiliki visa yang valid, yang membolehkan mereka untuk datang atau menetap. Sementara, pendatang ilegal adalah mereka yang — tidak peduli umur, status kerentanan, atau situasi migrasi, memasuki wilayah negara tanpa otorisasi, atau mereka yang telah tinggal lebih lama daripada yang diperkenankan oleh visa mereka, dan maka layak dihukum untuk pelanggaran migrasi di bawah Pasal Imigrasi No. 53 Tahun 1959. 

Petugas imigrasi melihat pendatang dengan sudut pandang yang amat sempit dan biner mengenai pergerakan manusia. Hal ini membuat umur, status kerentanan, dan situasi migrasi mereka tidak dipertimbangkan. Maka, mereka yang tidak memegang dokumen migrasi, termasuk anak-anak tanpa pendamping dan anak-anak terpisah, anak-anak dengan keluarga, anak-anak tanpa kewarganegaraan (termasuk bayi yang lahir dari warganegara Malaysia atau penetap), anak-anak dengan disabilitas, pengungsi yang kabur dari persekusi, orang-orang dengan penyakit parah, pekerja migran yang dicurangi majikan atau makelar buruh predator, korban penyiksaan, semua menghadapi risiko tertangkap dan dipenjarakan karena mereka tanpa terkecuali dilabeli sebagai pendatang ilegal atau Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI). 

Lalu, apa akibatnya ketika kita hanya melihat pendatang dengan kacamata hitam-putih dan sudut pandang yang begitu sempit? Anak-anak dan kelompok rentan pun dijebloskan ke dalam penjara di pusat tahanan imigrasi.

Memperjuangkan reformasi terkait migrasi dan pemenjaraan pun akhirnya bagaikan tugas seorang Sisyphus: batu besar yang didorong ke puncak gunung senantiasa tergelincir kembali ke bawah. Advokat harus bekerja keras walau terjerat selubung birokrasi pemerintah, supaya para “pendatang ilegal” tidak lagi dianggap ancaman bagi keamanan negara hanya karena tidak memiliki sepucuk surat yang membuat mereka menjadi legal.

Pemerintahan Terfragmentasi:
Pergulatan Kekuasaan di dalam Tubuh Pemerintahan?

Para advokat yang bekerja demi reformasi ATD selama satu dekade belakangan juga berteori bahwa mungkin pemerintah terfragmentasi turut andil dalam kelambanan ini. Bahkan walaupun ATD telah diikrarkan dan proposal proyek telah disetujui, belum ada perubahan yang kentara. Hal ini karena kementerian, anggota parlemen terpilih dari partai yang sama, serta kelompok Pegawai Negeri Sipil, kerap kali tidak seiya-sekata ketika melakukan pekerjaan demi kepentingan anak. Masalah fragmentasi ini lebih jauh diperparah dengan bagaimana Malaysia begitu sering berganti Perdana Menteri hingga empat kali dalam enam tahun belakangan.

Sebagai kesatuan yang kuat, PNS di Malaysia terkenal kerap bertindak semena-mena ketika diminta mengimplementasikan, memediasikan, atau menggagalkan proyek dan program yang diperintahkan dari atas. Bahkan jika pejabat tingkat tinggi atau menteri-menteri terpilih, termasuk Perdana Menteri, menghendaki perubahan, mereka kerap kali harus melobi para PNS untuk akhirnya mau mengimplementasikan reformasi.

Inilah yang terjadi ketika menteri-menteri terdahulu dan para anggota parlemen dari Pemerintahan Pakatan Harapan (PH) yang berkuasa dari 2018-2020 mencoba mendorong reformasi internal pemerintah untuk mengakhiri homegrown statelessness – penduduk de facto Malaysia yang lahir di Malaysia namun tidak bisa mendapatkan status kewarganegaraan karena sebab-sebab diskriminatif—yang menghadapi resistensi signifikan dari layanan sipil di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini terungkap dalam laporan SUHAKAM mengenai orang-orang tanpa kewarganegaraan. 

SOP yang diusulkan dari menteri-menteri tingkat tinggi untuk menyederhanakan proses dokumentasi dan aplikasi untuk orang-orang Malaysia tanpa kewarganegaraan di Semenanjung Malaysia, yang kebanyakan adalah orang-orang dari komunitas keturunan India, mendapatkan penolakan dari para PNS di Kemendagri. Penulis berteori bahwa hal ini mungkin diakibatkan para PNS memandang isu orang-orang tanpa kewarganegaraan sebagai isu ras: “terlalu India, terlalu banyak orang India minta diakui sebagai warga negara”.

Apakah hal ini juga yang menghalangi reformasi ATD? Mungkin, namun hanya  studi mendalam mengenai birokrasi Malaysia yang bisa memberi tahu kita apakah hal ini lah yang memang yang terjadi.

Kemampuan yang Terbatas

Hal lain yang kerap kali menggagalkan diskusi perlindungan anak dengan pejabat yang bersimpati, terutama dari Departemen Kesejahteraan, adalah diskursus ini: Kami ingin membantu dan melindungi semua anak, tidak peduli status kewarganegaraan dan administrasinya. Namun bagaimana kita bisa membantu dengan “yang lain” jika kita sendiri tidak memiliki kapasitas untuk membantu “diri sendiri”?

Banyak yang harus diperbaiki dalam hal perlindungan anak di Malaysia, tetapi yang tidak kalah penting adalah mengkontekstualisasikan isu tersebut dalam perspektif yang lebih luas serta mengubah tantangan menjadi kesempatan demi pertumbuhan dan perkembangan institusional.

Pertama-tama, ada 9 juta anak tinggal di Malaysia. Sekitar 1.300 anak ditahan setiap tahunnya, dan sekitar 48.000 pengungsi dan pencari suaka anak tinggal di Malaysia. Maka, persentase anak yang ditahan adalah 0.01% dari total populasi anak di Malaysia, dan jumlah pengungsi dan pencari suaka anak hanya 0.5%. 

Kedua, bahkan jika kapasitas dianggap menjadi masalah hari ini, kenyataan yang dihadapi anak dalam posisi rentan seharusnya menciptakan kesempatan kolektif untuk membangun infrastruktur perlindungan anak yang lebih integral bersama. Bermitra dengan organisasi hak anak dan kesejahteraan anak seperti SUKA Society dan Yayasan Chow Kit untuk meluncurkan program ATD bukan sekedar kesempatan untuk melindungi anak, namun juga kesempatan untuk saling memupuk ide dan praktik baik antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah demi pertumbuhan dan perkembangan institusi yang lebih maju.

Organisasi antar-pemerintah lainnya, seperti UNICEF dan UNHCR, mungkin juga bersedia dan mampu menyediakan pengetahuan, pengalaman, dan alat untuk mendukung ekspansi kapasitas pemerintah. Kemitraan juga bisa mendukung upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk memperbaiki sistem perlindungan kesejahteraan lewat desakan parlemen untuk meloloskan RUU Profesi Pekerja Sosial yang bertujuan untuk memprofesionalkan, mengakui, dan mengatur kerja-kerja sosial di Malaysia. 

Defisit Demokrasi

Faktor lain yang menghalangi reformasi penjara bisa dianggap sebagai “defisit demokrasi”: kurangnya infrastruktur dan ruang demokrasi bagi kita semua untuk berpartisipasi dalam cara yang berarti dan konstruktif untuk mendiskusikan isu terkait pemenjaraan secara umum, atau pemenjaraan anak secara khusus. Defisit ini terkait dengan tiga isu: (a) kurangnya transparansi dan akses ke penjara, (b) pembungkaman, dan (c) terbatasnya ruang publik untuk berdialog.

Kurangnya Transparansi dan Akses ke Penjara

Data yang terpilah dan konsisten mengenai pusat penahanan tidaklah tersedia. Memang, pemerintah beberapa kali merilis data berdasarkan umur, gender, dan kebangsaan. Akan tetapi, data seperti kerentanan medis, disabilitas, latar belakang migrasi, latar belakang profesi, penyebab ketiadaan dokumen administrasi, atau durasi pemenjaraan tidaklah tersedia untuk umum. Organisasi masyarakat sipil dan UNHCR juga tidak diperbolehkan untuk mengunjungi atau memonitor pusat-pusat tahanan ini. Hanya Komisi Hak Asasi Malaysia (SUHAKAM) punya akses ke depot, tetapi mereka tidak bisa melakukan sidak tanpa memberitahu pengurus penjara terlebih dahulu. Tanpa informasi yang konkret dan berkelanjutan, amatlah sulit untuk membuat isu ini bisa didiskusikan secara demokratis.

Pembungkaman

Orang-orang kritis yang melontarkan pertanyaan terbuka apakah pemenjaraan merupakan metode yang berhasil, benar, dan manusiawi, akan segera dibungkam atau diserang oleh pemangku kekuasaan lewat hukum media Malaysia yang amat ketat. Mendiang Irene Fernandez, aktivis yang juga pendiri Tanaganita dan anggota Dewan Tinggi PKR, menulis laporan di tahun 1995 mengenai kekerasan dan penyiksaan terhadap migran di penjara. Karena tulisannya, ia ditangkap dan diadili dengan tuduhan “menerbitkan berita bohong dengan didasari niat jahat”. Antara 1995-2003, ia dipaksa menghadiri pengadilan 300 kali untuk membela diri.

Al-Jazeera juga mendapatkan serangan setelah menerbitkan dokumenter yang mengkritisi keadaan migran tak terdokumentasi yang menanggung derita dalam tahanan selama pandemi Covid-19 di tahun 2020. Kantor Al-Jazeera digerebek, dan migran asal Bangladesh yang ditampilkan dalam film tersebut dideportasi. Akhirnya, ketika aktivis Heidi Quah angkat bicara tentang perlakuan buruk terhadap pengungsi di pusat tahanan pada 2020, ia dikenai pasal Komunikasi dan Multimedia (CMA) karena dianggap “berniat mengganggu” orang lain walau akhirnya dia dibebaskan sebelum melalui proses pengadilan.

Terbatasnya ruang publik untuk berdialog

Publik tidak dapat membicarakan isu pemenjaraan secara terbuka karena kurangnya informasi dan terbatasnya ruang dan media. Tanpa ruang yang cukup untuk berdialog, isu mengenai pemenjaraan kemudian tidak banyak muncul dalam agenda publik, seperti yang terlihat dalam survey New Naratif beberapa waktu lalu. Pada akhirnya, isu ini tidak terlalu terlihat dalam agenda-agenda pemilu. Pada saat yang sama, jika ada ekspresi kebencian dilontarkan lewat disinformasi atau politisi, masyarakat yang peduli atau pekerja media jarang mengkritisinya.  Hal ini kemudian melanggengkan iklim xenophobia terhadap pengungsi dan migran yang juga akhirnya menghalangi upaya-upaya reformasi dalam urusan pemenjaraan.

Apa lagi yang harus dilakukan?
Upaya Membebaskan, Mencegah, dan Memperbaiki

Maka, tindakan seperti apa yang dianggap ideal, berorientasi perlindungan, dan inklusif bagi anak-anak di Malaysia? Lewat serangkaian obrolan informal, apra advokat hak anak menuturkan beberapa aksi yang selaras dengan konsep Membebaskan, Mencegah, dan Memperbaiki.

• Membebaskan: Upaya yang kemudian mengarah kepada pembebasan penuh dan progresif untuk semua anak, tidak peduli umur, status migrasi, atau latar belakang, tanpa memisahkan mereka dari keluarga dan orang-orang terkasih. 
• Mencegah: Upaya yang kemudian mengarah kepada pencegahan berkelanjutan agar tidak ada lagi aturan atau praktik penahanan anak, sehingga pemenjaraan anak hanya dilakukan sebagai upaya ekstrim atau upaya terakhir untuk periode jangka pendek.
• Memperbaiki: Upaya untuk melindungi semua anak apapun status migrasinya dan membantu mereka kembali menikmati masa kanak-kanak.

Semua aksi berorientasi perlindungan ini bertujuan untuk mencegah atau merespon praktik eksploitasi, penyiksaan, pengabaian, dan kekerasan yang menyerang anak, apapun status migrasi mereka.

Membebaskan

Kebanyakan janji pemerintah dalam 12 tahun ini berpusar pada aksi-aksi pembebasan—membebaskan anak-anak, terutama anak-anak tanpa pendamping dan anak-anak terpisah.

Janji-janji ini bisa menjadi pelita di kala gelap andai saja terpenuhi. Akan tetapi, kita tidak boleh lupa bahwa semua anak—berapapun umurnya, apapun latar belakang migrasinya, apakah mereka sendirian atau bersama anggota keluarga—amatlah rentan untuk jatuh menjadi korban kekerasan fisik serta mengalami gangguan pertumbuhan dan mental akibat menjadi tahanan imigrasi. Mereka semua juga punya hak untuk hidup, belajar, dan hidup bebas sama seperti semua anak lainnya di dunia.

Akan tetapi, upaya progresif harus diambil untuk memastikan bahwa semua anak, apapun apa status migrasinya, akhirnya dibebaskan tanpa memisahkan mereka dari keluarga dan orang-orang terkasihnya.

Upaya pembebasan juga bisa didasarkan dalam ranah hukum.  Undang-undang Imigrasi memang mengkriminalisasi semua jenis migran tanpa dokumen berapapun usianya, apapun status kerentanan atau latar belakang migrasinya. Akan tetapi, Pasal 27 (i)(ii) menyebutkan Direktur Jenderal Imigrasi berhak membuat kebijakan untuk membebaskan tahanan dari pusat tahanan imigrasi sesuai dengan kebijaksanaan dan pertimbangannya. 

Pasal 55 dari Undang-undang Anak juga membuat para Menteri, dalam hal ini Menteri Perempuan, Keluarga, dan Perkembangan Komunitas, berhak dan berkuasa untuk merancang dan mendirikan “tempat, institusi, atau gedung pusat” sebagai “tempat pengungsian” untuk perawatan serta rehabilitasi anak. 

Sederhananya, Undang-undang Imigrasi memungkinkan pembebasan tahanan anak, sementara Undang-undang Anak memperbolehkan Menteri Perempuan, Keluarga, dan Perkembangan Komunitas untuk membuat tempat pengungsian bagi anak-anak ini. Jika dilaksanakan bersama-sama, kedua undang-undang ini menyediakan dasar hukum bagi pemerintah untuk segera bertindak secara berkesinambungan untuk memastikan semua anak direlokasi dari pusat tahanan imigrasi ke lokasi yang lebih aman.

Mencegah

Upaya membebaskan hanya bisa masuk akal jika dilakukan bersama aturan dan tindakan untuk mencegah secara permanen terjadinya penahanan imigrasi untuk anak apapun status migrasinya. Jika tidak, pemerintah akan terus bergumul dengan lingkaran setan penahanan dan pembebasan yang tentu saja mahal dan tidak produktif, sembari terus menyeret anak-anak ke dalam kejamnya penjara.

UU Imigrasi juga memungkinkan hal ini untuk dilakukan. Pasal 55 memberikan kekuasaan kepada Kementerian Dalam Negeri melakukan “pembebasan seorang tahanan atau sekelompok tahanan”. Artinya Kementerian bisa mengatur supaya semua anak, termasuk yang didampingi keluarga atau yang tanpa pendamping, bisa dibebaskan sebagai satu kelompok bersama-sama. Sebagai upaya pembebasan sekaligus pencegahan, skema pembebasan ini kemudian memberi perlindungan hukum kepada anak sehingga mereka punya hak untuk tetap tinggal di negara ini.

Memperbaiki 

Upaya memperbaiki juga sama pentingnya dengan upaya membebaskan dan mencegah dalam upaya melindungi kesejahteraan dan masa depan anak tidak peduli status migrasinya. Upaya-upaya ini bertujuan untuk lebih jauh melindungi anak dan membantu mereka kembali menikmati masa kanak-kanak mereka. Untuk jangka panjang, upaya-upaya ini bisa berbentuk kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, digabungkan dengan upaya reformasi hukum atau reformasi kelembagaan.

Menentukan kepentingan terbaik anak adalah upaya pertama yang harus dilakukan ketika seorang anak telah dibebaskan: proses yang dilakukan secara seksama untuk menentukan keperluan anak berdasarkan realitas yang dihadapi masing-masing anak. Dengan kata lain, hal ini adalah upaya untuk membantu anak meneruskan masa kecil mereka yang sempat terputus. Anak-anak menghadapi realita yang berbeda-beda ketika dijebloskan ke balik jeruji, maka amatlah penting untuk mengakui anak bukan sebagai satu grup yang seragam, melainkan berbagai individu dengan cerita perjuangan dan kebutuhan yang beragam.

Dengan melalui proses penentuan kepentingan terbaik anak, pemerintah dan lembaga non pemerintah bisa dengan lebih mudah menentukan kebutuhan anak, misalnya pendidikan, dukungan psikososial, dan kesehatan. Pada kasus anak tanpa pendamping dan anak terpisah, lembaga-lembaga ini bisa memfasilitasi reuni keluarga.

Melindungi semua anak tanpa memandang status migrasinya juga sesuai dengan UU Anak Tahun 2001 yang mengatakan semua anak harus menerima perlindungan dan bantuan dalam semua situasi, tanpa memandang “ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul sosial, atau disabilitas fisik, mental, atau emosional, atau status-status lain.” Belakangan, pengadilan tinggi juga menentukan bahwa “ras” dan “asal-usul sosial” yang tertuang dalam UU tersebut juga termasuk untuk anak-anak non-warga negara.

Sederhananya; intervensi perlindungan anak kita harus lebih buta-status namun melek-realita.

Upaya di Thailand dan Indonesia

Dalam menyusuri jalan panjang dan berliku untuk mencapai upaya pembebasan, pencegahan, dan perbaikan, Malaysia bisa belajar dari berbagai praktik yang membuahkan hasil dari negara-negara Asia Tenggara dengan pola migrasi yang sama: Thailand dan Indonesia. Baik Thailand dan Indonesia menjadi tuan rumah bagi sejumlah besar populasi pengungsi termasuk anak-anak. Thailand juga didiami oleh banyak migran tanpa dokumen. 

Malaysia baru mengeluarkan pernyataan niat dan menyetujui proyek ATD skala kecil belangan ini, sementara Thailand dan Indonesia telah mengambil langkah konkret di ranah kebijakan dan legislatif untuk melindungi anak-anak singgah dari penahanan. Padahal, kedua negara tersebut bukan anggota yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. 

Tabel pembanding mengenai langkah-langkah yang diambil Malaysia, Indonesia, dan Thailand untuk melindungi anak-anak dalam perjalanan migrasi bisa dilihat di bawah:

Perlombaan Untuk Melindungi Anak-anak Migran

NEGARA	MALAYSIA	INDONESIA	THAILAND
Pernyataan Niat	2019: Malaysia menandatangani Deklarasi ASEAN untuk hak Anak dalam Konteks Migrasi & Rencana Aksi untuk mengembangkan pilihan selain penahanan (ATD).  2019: Wakil Perdana Meteri Wan Azizah mengutarakan ide mengenai suatu percobaan ATD dan mengatakan bahwa penjara bukan tempat bagi anak-anak. Di Hari Anak Sedunia, Perdana Menteri Ismail Sabri menekankan komitmennya untuk melakukan ATD dan melindungi semua anak, termasuk anak-anak pengungsi. 2023: Pada Februari 2023, Menteri Dalam Negeri Saifuddin mengumumkan komitmennya untuk membebaskan anak.  2023: Juni 2023, Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek mengusulkan untuk melakukan amandemen pada legislasi untuk memberi akses anak-anak tanpa dokumen ke sekolah negeri.	2019: Indonesia menandatangani Deklarasi ASEAN untuk hak Anak dalam Konteks Migrasi & Rencana Aksi untuk mengembangkan pilihan selain penahanan (ATD).	2016: Perdana Menteri Thailand menekankan pentingnya mengakhiri praktik penjara anak di Konferensi Tingkat Tinggi New York 2019: Thailand menandatangani Deklarasi ASEAN untuk hak Anak dalam Konteks Migrasi & Rencana Aksi untuk mengembangkan pilihan selain penahanan (ATD).
Persetujuan Proyek ATD Skala Kecil	2021 – 2022: Program ATD terbatas dan skala kecil untuk anak-anak tanpa pendamping dan anak-anak terpisah tidak kunjung dilakukan walau sudah disetujui.
Perubahan Kebijakan atau Hukum	Tidak ada	2018: Aturan yang melarang pemenjaraan imigrasi untuk semua pengungsi dan pencari suaka, termasuk anak-anak 2019: Edaran Menteri Pendidikan memberikan akses ke sekolah dasar bagi anak-anak pengungsi. 2016: Indonesia meloloskan Peraturan Presiden No.125 yang membuka kesempatan untuk perlindungan pengungsi dari luar negeri.	1999 & 2005:  “Kebijakan Pendidikan untuk Semua Tahun 1999” dan “Resolusi Kabinet untuk Pendidikan bagi Orang-orang Tak Terdaftar Tahun 2005” yang memberikan akses ke pendidikan 15 tahun bagi semua anak apapun statusnya.  2019-2020: 7 badan pemerintah Thailand menandatangani MOU dan SOP untuk melaksanakan ATD yang melibatkan prinsip-prinsip yang mengutamakan anak dan keluarga. Sejak 2019: Lebih dari 500 anak dan 150 orangtua telah dibebaskan. 2019: Pengukuhan Mekanisme Skrining Nasional untuk pengungsi untuk dilaksanakan pada September 2023.  2022: Hukum Anti Penyiksaan disahkan
Lain-lain	Tidak ada		Sekarang: Penentuan model ATD yang efektif untuk komunitas Rohingya

Singkatnya, Malaysia telah ketinggalan jauh dalam upaya perlindungan anak migran dibandingkan dengan para tetangganya. Namun, ini juga berarti negara ini punya beberapa poin progresif di area ini untuk membuat reformasi yang berarti yang akan lebih jauh lagi melindungi anak-anak migran.

Artikel ini ditulis dalam kerjasama dengan Heinrich Böll-Stiftung e.V.