Hello!
Stay up to date with New Naratif’s latest stories and upcoming events with our weekly newsletter. No spam, just good content.
Pada 9 Agustus 2018, Presiden Indonesia saat ini, Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan pasangannya untuk pemilihan presiden, yang diadakan pada April 2019. Pasangannya tersebut adalah Ma’ruf Amin (75 tahun) yang merupakan ketua dari organisasi ulama Islam tertinggi Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga “pimpinan tertinggi” Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Nama Amin telah banyak beredar beberapa minggu sebelum diumumkan, namun masih menjadi kejutan bagi banyak orang. Pengacara, aktivis dan pengamat hak asasi manusia melakukan langkah cepat mengecam pilihan tersebut; komentator online mengatakan mereka akan hanya memilih “kotak suara kosong”, yang berarti memboikot pemilu sama sekali. Sebagian besar kemarahan mereka terfokus terhadap fakta bahwa, meskipun dia mungkin salah satu tokoh Islam yang paling berpengaruh di Indonesia, Amin telah dikaitkan dengan serangkaian keputusan yang tidak disukai karena menekan persoalan hak asasi manusia dan kelompok minoritas dalam 20 tahun terakhir.
“Kami saling melengkapi, nasionalis—religius”
“Pernyataan Amin tentang legalitas LGBT dan dukungannya untuk mengkriminalisasi kepada komunitas LGBT tidak dapat diterima. Itu menunjukkan ketidakmampuannya untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia,” aktivis hak asasi perempuan yang berbasis di Jakarta, Tunggal Pawestri memberitahukan New Naratif.
Namun dalam menghadapi badai api dalam dunia online, Jokowi, yang pernah disayangi oleh para media asing dan sering dianggap sebagai presiden yang “liberal” atau bahkan “progresif, tetap tidak bergeming. Berbicara kepada pers pada saat pengumumannya, dia mencoba membuat pembelaan untuk Amin. “Kami saling melengkapi, nasionalis—religius,” kata dia.
Jokowi: Harapan Baru
Jokowi sering digambarkan sebagai seorang politisi yang moderat dan masih segar dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Bagaimanapun, dia merupakan presiden Indonesia pertama yang berasal dari luar jajaran militer. Dia sebelumnya seorang pengusaha kayu dan terkenal karena gayanya pemerintahannya yang sederhana dan bersih ketika masih menjabat sebagai walikota Solo dari 2005 hingga 2012. Dengan gayanya yang khas, dan hingga ketika dia menjabat sebagai Gubernur Jakarta dari 2012 hingga 2014, rutin mengunjungi secara tiba-tiba ke kantor-kantor pemerintahan untuk memastikan bahwa para pegawai negeri, yang terkenal kurang melayani, melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Di tahun 2014, majalah Time menempatkan dia untuk sampul mereka, menyebutnya “Harapan Baru” dan “Wajah Baru Demokrasi Indonesia”.
Akan tetapi Jokowi mendapatkan kecaman selama masa kepresidenannya, menyusul serangkaian pembatasan hak asasi manusia, termasuk membatalkan kebijakan moratorium terhadap hukuman mati sesaat setelah dia menduduki jabatannya, dan memerintahkan polisi untuk menembak mati para pengedar narkoba sebagai bagian dari “perang terhadap narkoba”. Ternyata, “wajah baru demokrasi Indonesia” lebih banyak tentang politik yang konservatif ketimbang impian yang progresif.
Tetapi kebanyakan dari kebijakan Jokowi yang lebih kontroversial dianggap sebagai upaya untuk melawan berbagai kritik dari partai politik lainnya serta kelompok agama yang menuduhnya tidak berguna dan bukan “pribumi asli” (yang mana mereka mengindikasi dia sebenarnya orang Tionghoa, dan bukan benar-benar beragama Islam). Dia harus menghadapi tuduhan sebagai simpatisan Komunis, dengan wajahnya dimunculkan dalam foto-foto hoax saat acara perkumpulan Komunis. Seperti yang dikatakan Jokowi, dia bahkan belum lahir pada saat foto-foto yang dimaksudkan tersebut diambil, meskipun demikian, sebuah negara di mana Komunis dilarang diikuti pembersihan anti Komunis di tahun 1960an yang menyebabkan jutaan orang tewas, klaim seperti itu telah merusak reputasinya. Dia bahkan mengalami konspirasi tentang kelahirannya, mirip dengan mantan Presiden AS, Barack Obama, tatkala diduga bahwa dia keturunan Tionghoa.
“Dia telah melakukan apa yang disuarakan oleh pesaingnya untuk “mengalahkan” mereka secara elektoral”
Sekarang, tampaknya untuk melawan semua tuduhan tersebut, Jokowi telah memilih seorang pasangan yang bisa dikatakan salah satu pria yang paling religius di Indonesia. Dan agama adalah suatu penjualan yang besar dalam pemilihan di sebuah negara di mana 87% dari populasinya penganut agama Islam.
Karena dituduh kurang cukup dalam hal agama, Jokowi mencoba mengalahkan para lawannya dalam permainan mereka sendiri. “Dia telah melakukan apa yang disuarakan oleh pesaingnya untuk “mengalahkan” mereka secara elektoral,” kata Ian Wilson, seorang dosen bidang studi politik dan keamanan dan juga seorang pengamat di Asia Research Centre, Murdoch University.
Banyak orang lain setuju bahwa Jokowi memilih Amin untuk menjilat dengan pemilih religi. Menurut Pawestri, “Dengan memilih Amin jelas menunjukkan kepada kita bahwa Jokowi kurang percaya diri dalam berurusan dan menghadapi kelompok konservatif. Dan ini juga merupakan sebuah tanda kemana negara ini akan dibawa kedepannya.”
Kesediaan Jokowi untuk mendekati organisasi keagamaan konservatif untuk melindungi kursi kepresidenannya merupakan strategi mengerikan yang merupakan bukan pertanda baik bagi Indonesia yang lebih toleran dan demokrasi. Sebagaimana yang dijelaskan Wilson, “Dia tampak senang mengorbankan minoritas dan teman-temannya untuk menjaga MUI dan Islam garis keras dipihaknya. Amin dan beberapa faksi MUI, meskipun tidak semuanya, akan melihat ini sebagai momen mereka.”
Politik dan Agama: Riwayat Ma’ruf Amin
Amin lahir di Tangerang di tahun 1943. Setelah mengikuti pesantren dan kemudian belajar filsafat Islam di universitas, karirnya selalu bercampur aduk antara agama dan politik—dua konsep yang selalu terjalin di Indonesia. Dia juga pernah menjabat sebagai penasehat mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di tahun 2015, dia terpilih sebagai ketua MUI, setelah menjabat di posisi senior dalam organisasi tersebut selama bertahun-tahun.
“Jika Jokowi dan Amin terpilih, maka akan membawa lintasan baru dan berbahaya bagi masa depan Indonesia.” Pengamat Indonesia untuk Human Rights Watch, Andreas Harsono memberitahukan New Naratif. “Selama 20 tahun terakhir Amin telah menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk mengadvokasi apa yang dia anggap menjadi hukum syariah Islam terhadap gender dan agama minoritas di Indonesia.”
MUI merupakan salah satu lembaga agama utama di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Wilson, “Dimulai sebagai sebuah organisasi untuk mengkooptasi ulama dan memberikan pengakuan keagamaan untuk kebijakan negara. Selama bertahun-tahun telah menghadapi berbagai tantangan dari berbagai suara persaingan, namun telah berhasil mempertahankan status yang didukung semi negara dan menggunakannya untuk mengejar citra konservatisme sosial dan politik fundamentalis mereka sendiri.”
MUI juga bertanggung jawab untuk menerbitkan fatwa, pendapat legal yang tidak secara hukum namun otoritatif dan pernyataan tentang hukum Islam. Mulai tahun 1999 hingga 2004, sembari juga sebagai anggota parlemen Indonesia, Amin mengetuai komite yang bertanggung jawab atas penerbitan fatwa, termasuk beberapa yang memicu kekhawatiran dan konflik di Indonesia. Di tahun 2008, MUI menerbitkan fatwa mendukung proses sunat bagi kaum wanita (FGM) setelah pelarangan atas praktek sunat tersebut di Indonesia tahun 2006. Di tahun 2015, fatwa lain dikeluarkan menyerukan agar perbuatan seksual sesama jenis agar dihukum dengan hukuman cambuk serta hukuman mati. Di tahun 2016, fatwa lainnya dikeluarkan yang menyatakan bahwa komunitas keagamaan Gafatar yang berbasis di Kalimantan sebagai “kelompok sesat”. Belakangan ini di bulan Agustus 2018, telah diberitakan bahwa MUI menginvestigasi kelompok keagamaan yang disebut Jellyfish Kingdom di Provinsi Banten di luar Jakarta disebabkan adanya keluhan bahwa kelompok tersebut mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad merupakan seorang perempuan.
Pernyataan keagamaan seperti itu telah memiliki efek ketukan di seluruh negeri. Menurut Institut Setara, sebuah organisasi di Jakarta yang mengumpulkan data tentang kebebasan beragama, tindakan intoleransi dalam beragama meningkat dari 236 di tahun 2015 menjadi 270 di tahun 2016. “Fatwa MUI (terhadap agama minoritas) telah menghasilkan suasana permusuhan dan berbahaya dan telah digunakan oleh kekuatan sayap kanan untuk menyerang dan semakin meminggirkan suara dan pergerakan yang progresif,” kata Wilson.
Tidak hanya berhenti di situ
Amin juga berada di belakang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebuah perkumpulan badan penasihat regional seluruh Indonesia yang diciptakan saat dia masih sebagai penasehat untuk SBY di tahun 2006. Forum Kerukunan Umat Beragama dimaksudkan agar bertanggung jawab untuk menyetujui pembangunan atau renovasi rumah ibadah, namun secara luas dianggap digunakan sebagai kedok untuk memadamkan kebebasan beragama.
Meskipun tujuan dari FKUB adalah untuk mengembangkan keselarasan antara agama mayoritas dan minoritas di Indonesia, cara yang mereka lakukan bersama-sama mendukung kebutuhan mayoritas. Bagian dari keputusan FKUB menyatakan bahwa struktur lembaga harus proporsional dengan populasi dari area tertentu dan “mencerminkan komposisi agama”. Ini berarti bahwa, di dalam sebuah area mayoritas beragama Islam, mayoritas dari anggotanya harus beragama Islam.
Jika terdapat perselisihan antara agama mayoritas dan minoritas perihal perlunya membangun rumah ibadah di area tertentu, sebagai contoh, kelompok minoritas dirancang selalu kalah dalam perselisihan. Terakhirnya, ribuan gereja di seluruh Indonesia telah ditutup, termasuk 1,056 pada masa pemerintahan SBY, ditambah lagi 33 masjid Ahmadiyah dari tahun 2005 hingga 2008, kata Harsono.
Sambil bekerja dengan SBY, Ma’ruf dan MUI merupakan pusat erosi terhadap hak-hak minoritas dengan cara yang lain. “Ini termasuk memperkenalkan undang-undang anti pornografi dan meningkatnya undang-undang anti penodaan agama, keduanya berfungsi untuk lebih meningkatkan otoritas dan pengaruh MUI,” kata Wilson.
Undang-undang anti pornografi telah digunakan untuk menangkap dan menghukum para komunitas LGBT dan undang-undang penodaan agama telah digunakan di tahun 2015 untuk menghukum mantan pasangan politik Jokowi, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, yang merupakan seorang warga Indonesia keturunan Tionghoa dan juga beragama Kristen, sebuah minoritas ganda. Ahok kini sedang menjalani hukuman dua tahun penjara karena kasus penodaan agama setelah dianggap bahwa komentar yang dia buat pada masa kampanye menjelang pemilihan gubernur Jakarta di tahun 2017 melecehkan Islam. Pada saat itu, Amin dan MUI mengeluarkan pernyataan keras yang secara bulat mengecam Ahok.
Ini mengemukakan urusan yang besar perihal jangkauan Jokowi yang sekarang berupaya untuk mengamankan masa jabatan periode yang kedua sebagai presiden. Ahok mencalonkan diri sebagai wakil Jokowi dalam pemilihan gubernur tahun 2012 di Jakarta, dan mengambil alih jabatan Jokowi sebagai gubernur ketika dia naik ke kursi kepresidenan di 2014. Sekarang, Jokowi telah memilih seseorang yang secara luas dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab menempatkan Ahok di balik jeruji.
Meskipun begitu, beberapa pihak tidak terkejut oleh permainan politik yang sedang berlangsung sekarang.
“Selama bertahun-tahun Jokowi telah mendekati kepemimpinan MUI sebagai strategi perlindungan. Hal ini relatif mudah baginya mengingat konservatismenya sendiri tetapi juga terdapat biaya. Biaya terbesar dibayar oleh mereka-mereka yang menjadi target seperti Islam Ahmadiyya, Syiah dan LGBT Indonesia,” kata Wilson.
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno
Pilihan kontroversial Jokowi saat ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat pemilih di Indonesia. Jokowi dan Amin akan berhadapan dengan mantan mayor jenderal Prabowo Subianto dan mantan wakil gubernur Jakarta, Sandiaga Uno, yang rekam jejak hak asasi manusianya tidaklah lebih baik.
Prabowo khususnya, telah lama dianggap sebagai pelanggar hak asasi manusia. Dia pernah mendapat penolakan atas visanya oleh Amerika Serikat setelah tuduhan bahwa dia memicu kerusuhan di masa jatuhnya Suharto pada Mei 1998 yang menyebabkan lebih dari 1000 orang tewas. Saat bertugas sebagai tentara di Timor-Leste selama periode ketika Indonesia menduduki negara tersebut dari 1975 hingga 1999, ada tuduhan bahwasanya dia yang mengatur pembunuhan terhadap para pejuang setempat yang pro kemerdekaan, dengan rumor bahwasanya dia mengirimkan kepala pejuang kemerdekaan, Nicolau Lobato, kepada Suharto sebagai trofi perang.
Prabowo dipecat dari militer menyusul tuduhan atas penculikan para aktivis pro reformasi dan mengirimkan para preman untuk memperburuk situasi yang rusuh selama huru-hara 1998. Prabowo mengatakan bahwa dia hanya mengikuti perintah atasan atas aksi penculikan tersebut; dia tidak pernah diadili atas dugaan pelanggaran tersebut.
Berbicara dalam pembelaannya sendiri, Prabowo selalu mengklaim bahwasanya dia bukanlah pria seperti yang digambarkan. Dalam pidatonya baru-baru ini yang disiarkan di stasiun TV One, Prabowo menolak keras kritik yang ditujukan kepadanya. “Saya dianggap sebagai seseorang yang anti demokrasi. Bahwa saya menginginkan pemerintahan yang otoriter. [Bahwa] saya ingin mengembalikan Orde Baru,” kata dia, sambil mengepalkan tangannya. “Tidak, mohon percayalah saya seorang yang demokrat. Saya percaya pada demokrasi. Saya dulu seorang prajurit, saya seorang prajurit yang profesional, dan saya bersumpah pada Konstitusi Indonesia.”
Beberapa orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Yang lainnya bertepuk tangan.
Masa depan yang suram?
Beberapa berharap bahwa Amin telah menjadi lebih moderat dalam pandangannya. “Iya, dia memiliki sejarah menjadi keras tetapi dalam dua setengah tahun belakangan ini, dia masih belum mengeluarkan fatwa terhadap kelompok Ahmadiyah dan lainnya,” Ahmad Suaedy, peneliti senior di Wahid Foundation, memberitahu kepada Channel News Asia.
“Ma’ruf dalam dua tahun terakhir lebih jauh tertarik untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan memberantas kemiskinan. Saya percaya bahwa inilah yang akan dia akan lakukan sebagai seorang wakil presiden,” dia menambahkan.
Tetapi komentar terkini Amin menunjukkan bahwa posisinya terhadap persoalan terhadap kesetaraan LGBT belum bergeser. “Kita semua kan menyepakati bahwa LGBT itu merupakan suatu pelanggaran. Kita harus mencegahnya. Itu perbuatan yang sangat buruk. Masa laki-laki mencintai laki-laki. Itu sebuah penyimpangan. Jadi mereka yang seperti itu memang harus diedukasi. Fenomena LGBT di tengah masyarakat pada hakikatnya adalah kelainan dan penyimpangan. Makanya, kita setuju dia (LGBT) masuk delik perzinahan. Perzinahan bukan antara laki-laki dengan perempuan saja, tetapi sesama jenis juga,” kata dia.
Siapapun pemilih yang sekarang memilih, kandidat presiden dan wakil presidennya menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan terhadap politik yang lebih konservatif di Indonesia pada umumnya. Pilihan terhadap Amin khususnya, sebagai salah satu tokoh Islam utama yang konservatif di negara tersebut, sekarang tampaknya seolah-olah dapat mendorong Indonesia ke arah yang lebih konservatif, dimana agama akan mendikte kebijakan jika dia menjadi wakil presiden.
Ini menunjukkan bagaimana organisasi-organisasi keagamaan telah secara memposisikan diri mereka secara cerdas dalam beberapa tahun terakhir. “Apa yang penting dari Amin, terlepas fokus ke dia sebagai individu, yang semakin menggerakkan MUI menuju pusat kekuasaan. Pengarus utamaannya pada citra yang konservatif berpandangan sempit mereka hampir selesai,” kata Wilson.
Dan sementara banyak pemilih potensial mungkin sudah saling bercanda saat mereka mengatakan mereka berniat untuk memilih kotak suara yang kosong, dikarenakan tidak ada pasangan kandidat dalam pemilihan presiden di bulan April 2019 yang menginspirasi banyak harapan untuk Indonesia yang lebih demokrasi dan toleransi.
“Saya percaya bahwa inilah yang akan dia akan lakukan sebagai seorang wakil presiden”
Bagi orang-orang seperti pengacara hak asasi manusia, Veronica Koman, Jokowi kini menunjukkan sifat aslinya, setelah gagal memenuhi hipe dari banyak janji-janji kampanye untuk menyelidiki sejarah pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut. “Jokowi masih belum memenuhi [janji-janji] kampanye kepresidenannya atas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan dia baru memilih seseorang [Amin] yang dikenal karena diskriminasi terhadap kelompok-kelompok seperti Ahmadiyya dan komunitas LGBT. Dia lebih baik tidak menggunakan isu hak asasi manusia sebagai kampanye kepresidenannya lagi karena akan bertentangan dengan pilihan wakil presidennya,” kata dia.
Tidak ada yang mengetahui siapakah yang akan memenangkan pemilihan 2019 nanti tetapi satu hal yang sudah pasti terjadi: hak asasi manusia akan ditinggalkan di pinggir jalan. Sebagaimana yang dikatakan Koman: “Masa depan kasus-kasus hak asasi manusia tampak suram di Indonesia karena kita tidak bisa mengharapkan Prabowo—yang mana dia sendiri merupakan pelanggar hak asasi manusia—untuk menjadi lebih baik ketimbang Amin.”
Jika anda menikmati artikel ini dan ingin bergabung dengan gerakan kami untuk menciptakan ruang untuk penelitian, percakapan dan tindakan di Asia Tenggara, silahkan bergabung menjadi anggota New Naratif untuk hanya US $52/tahun (US $1/minggu)!
