Kadir Soelardjo, mahasiswa kedokteran berusia 29 tahun dari Medan, Sumatra Utara, menjadi tamu sebuah acara peringatan tahun ke-16  berdirinya Republik Rakyat Tiongkok di Tienanmen, Beijing, ketika ia menerima kabar: ada usaha merebut kekuasaan di tanah air.

Pada dini hari 1 Oktober 1965, enam jenderal TNI-AD di Jakarta, termasuk Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal  Ahmad Yani, telah diculik dan dibunuh anggota-anggota berbeda paham TNI-AD yang menyebut diri mereka sebagai Gerakan 30 September.  Gerakan tersebut berjalan singkat saja; pada petang harinya, Panglima Komando Cadangan Strategis AD (KOSTRAD) Mayur Jenderal Suharto berhasil menghantam usaha kup tersebut. Komplotan disalahkan pada Partai Komunis Indonesia, PKI, yang pro-Beijing dan memicu pembersihan anti-komunis besar-besaran. Sukarno, presiden pertama Indonesia, secara politis menjadi lemah dan dipaksa menyerahkan kuasa pada Suharto, yang resmi diangkat menjadi presiden 1968.

Seorang anggota CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) yang terkait PKI, Kadir menjadi satu dari ratusan orang Indonesia di Eropa Timur dan Tiongkok—sebagian besar mahasiswa, cendikiawan dan pegawai negeri sipil—yang tinggal dalam pengasingan karena menolak mendukung Orde Baru Suharto.

Tidak semuanya berafiliasi dengan PKI: I Ketut Putera berumur 23 tahun ketika ia menerima beasiswa untuk,kuliah ekonomi di Bulgaria pada 1963.  Sukarno telah mendorong adanya pendidikan tinggi di luar negeri bagi orang Indonesia karena percaya  mereka dapat membantu membangun bangsa sekembalinya di Indonesia.

“Saya bukan orang politik,” Putera menyatakan.”Namun, saya mengambil risiko untuk Bung Karno.”

Kadir dan Putera adalah diantara sekitar 500 orang pelarian politik yang telah dicabut paspor mereka karena menolak mengakui orde politik baru di bawah Suharto. Para eksil ini termasuk sastrawan seperti Utuy Tatang Sontani dan Sobron Aidit. Sobron, adik ketua PKI D.N. Aidit.

Cerita-cerita para eksil ini kurang diketahui baik di dalam maupun di luar Indonesia. Seorang wartaan dengan rekam jejak panjang  berusaha untuk mengubah ini; Martin Aleida telah menghimpun cerita-cerita Kadir, Putera dan 17 lagi dalam buku Tanah Air Yang Hilang  diterbitkan Agustus tahun lalu.

Antara Maret dan Juni 2016, Martin mengembara ke Amsterdam, Den Haag, Berlin, Koeln, Paris, Praha dan Sofia di mana ia mewawancarai 30 eksil mengenai pengalaman mereka. “Pertama-tama adalah untuk memberi gambaran kepada masyarakat Indonesia terutama generasi muda bahwa ada masyarakat Indonesia yang diperlakukan tidak adil yang kewarganegaraannya dicabut,” ia bertutur kepada New Naratif. “Motivasi kedua adalah ini semacam dorongan dari dalam diri saya sebagai seorang wartawan bahwa cerita mereka, para eksil, harus ditulis.”

 

Beasiswa dalam pengasingan

Pada awal 1960an, Sukarno memperdalam hubungan dengan negara-negara blok Komunis. Program studi sarjana tersedia bagi orang muda Indonesia dengan melawat ke Tiongkok dan Eropa Timur.

Sebagian besar mahasiswa berada di RRT dan Uni Sovyet. Setelah Suharto mengambil alih kekuasaan dari Sukarno, hubungan Indonesia dengan negara-negara blok Timur, khususnya dengan Tiongkok, merosot.

Para mahasiswa dapat melanjutkan studi mereka  tetapi kedutaan-kedutaan besar Indonesia   memanggil mereka  untuk apa yang disebut sebagai screening. Ini merupakan tes kesetiaan dengan satu pertanyaan dominan: Apakah Anda menerima atau tidak menerima Orde Baru Suharto?

Ini merupakan tes kesetiaan dengan satu pertanyaan dominan: Apakah Anda menerima atau tidak menerima Orde Baru Suharto?

Mahasiswa psikologi anak Soejono Soegeng Pangestu di Universitas Charles di Praha membangkang. Ia menantang petugas screening untuk menerangkan apa itu Orde Baru di tengah-tengah adanya berita pembunuhan-pembunuhan secara luas. Karena menyatakan ia tak dapat menerima sebuah rezim yang tidak menghormati hak asasi manusia, kedutaan tidak memperpanjang masa berlaku syah paspor Soejono. Mahasiswa lain menghadapi perlakuan sama: apa menyatakan mendukung presiden baru, atau hilang haknya untuk pulang.    

“Jadi, dalam kasus mereka, ‘kan tidak ada kesempatan buat mereka untuk mempertahankan diri,” kata Martin. “Jadi mereka dipanggil ke kedutaan untuk diinterogasi. Dan pada dasarnya setelah diinterogasi, kalau mereka menyatakan mereka hanya setuju kepada pemerintahan yang lama, yang mengirim mereka dalam hal ini Presiden Sukarno, itu sudah akan menjadi masalah besar buat mereka kalau mereka pulang ke Indonesia. Ditahan atau bisa jauh lebih buruk.”

Karena tak dapat pulang, beberapa eksil memperoleh lapangan kerja dari negara tuan rumah saat wisuda, sedangkan orang lain berpindah ke Eropa Barat dan minta suaka.  Setelah bercengkerama dengan pejabat-pejabat Partai Komunis Tiongkok, Kadir Soelardjo pindah ke Amsterdam dan mulai bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran Bali. Isterinya, Melia Siregar, serta putri Ita datang dari Indonesia untuk bergabung tahun 1976.

 

Kekuatan dan kemalangan

Setiap eksil yang diprofilkan dalam buku ini punya cerita beda sendiri, dengan memperagakan ragam contoh keteguhan dan ketahanan dalam menghadapi berbagai rintangan.

Sobron Aidit berpindah ke Tiongkok untuk mengajar Bahasa Indonesia pada tahun 1960an dan dicegah pulang pasca-1965. “Tapi pada tahun ‘66 Revolusi Kebudayan pecah. Ia tokoh disingkirkan. Diisolasi,” Martin mengatakan.

Setelah wafat isterinya tahun 1981, Sobron terbang ke Prancis bersama kedua putrinya berusia belasan tahun, Nita dan Wita, dan berhasil memperoleh suaka politik. Tahun berikutnya, Sobron dan eksil politik sebaya membuka Restoran Indonesia yang menawarkan masakan Indonesia di kota Eropa yang dikenal dengan selera canggih.

Kini, Nita putrinya mengelola restoran; ayahnya wafat 2007. Para pelanggan restoran, sekitar  95% adalah orang Prancis, gemar dengan kesukaan mereka—sajian khas Indonesia seperti nasi goreng, sate dan rendang—dan rumah makan itu sudah masuk Guide Michelin. Ini tingkat kesuksesan yang bertolak belakang dengan fakta bahwa pada tahun-tahun Orde Baru, kedutaan Indonesia melarang orang Indonesia untuk menjadi pelanggannya. Hanya setelah Suharto berhenti tahun 1998, tabunya buyar.

Satu cerita tunggal lain ialah kisah Waruno Machdi, lahir di Bogor tahun 1944. Ia menghabiskan masa anaknya di luar negeri karena ayahnya seorang diplomat. Ia dapat gelar insinyur kimia di Moskwa dan tinggal di Uni Sovyet selama 20 tahun.

Waruno menyatakan ia bukan Komunis tetapi ia pendukung Sukarno. Pada tahun 1977 ia pindah ke Berlin Barat dengan memakai visa exit Uni Sovyet dan masuk sektor Amerika kota itu; ia tak dapat akur dengan para eksil Indonesia pro-Moskwa di Uni Sovyet.

Ia menggaet kerja sebagai asisten peneliti di Fritz Haber Institute, pusat penelitian ilmiah yang berafiliasi dengan Max Planck Gesellschaft (Masyarakat Max Planck) di Berlin. Lembaga itu memerlukan orang yang mampu bekerja dengan unsur-unsur peka udara yang tak dapat bersentuhan dengan oksigen. Waruno pernah bekerja dalam bidang ini di Uni Sovyet.

Dua puluh orang melamar, kebanyakan orang Jerman. Waruno yang diterima. Waruno adalah satu dalam jumlah sedikit eksil yang mendapat pekerjaan sesuai dengan bidang akademiknya.

Ketika ditanya apa kesannya terhadap para eksil yang ia wawancarai, Martin langsung menyatakan hal apa paling menyentuh. “Kekuatan mereka. Artinya, penindasan politik itu mereka bisa tahankan, mereka bisa atasi. Dan penindasan itu tidak hanya satu lapis dalam pengertian pengejaran oleh rezim Orde Baru. Tetapi ketika mereka di Republik Rakyat Tiongkok, mereka juga disingkirkan ke tempat 200 km dari Beijing. Mereka tidak bebas berhubungan dengan pihak luar. Kalau mereka menerima tamu, mereka harus didaftar dulu. Jadi berlapis.”

 

Sumbangan dan pengakuan (akhirnya)

Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden keempat Indonesia —berkuasa 1999 hingga 2001 —ia mengundang pulang para eksil politik. Tetapi kapal telah berlayar bagi banyak eksil ini dan keluarga mereka: mereka telah menganut kewarganegaraan lain dan bukan lagi warga negara Indonesia.

Generasi masa depan pun bisa jadi tak mengakui Indonesia sebagai tanah air. Nita, misalnya, menyebut kunjungan-kunjungan ke Indonesia sebagai “jalan-jalan” dan bukan pulang ke kampung. Ia telah pergi ke Indonesia empat kali—satu kali untuk membawa abu ayahnya ke tempa kelahirannya di Belitung, pulau di lepas pantai timur bagian selatan Sumatra.

Martin mengatakan cerita-cerita ini menyoroti “ada ketidakadilan”, dan bahwa “sampai sekarang ketidakadilan ini berlaku terus terhadap sejumlah orang sekalipun rezim sudah berganti.”

Tetapi beberapa eksil lebih berhasil dalam menjembatani celah dan memperoleh tanda terima kasih pemerintah Indonesia dalam mengembangkan hubungan timbal balik antarnegara.

Hubungan Putera ke Bulgaria, misalnya, terbukti bermanfaat: pada 2004, ketika sebuah perutusan dagang Bulgaria berkunjung ke Indonesia, Putera—yang telah bekerja di Kementerian Luar Negeri Bulgaria setelah menggondol gelar doktoral dalam ekonomi pada 1973—diminta untuk bertindak sebagai penerjemah bagi perutusan. Ia mengulangi peran itu pada 2006, ketika Joko “Jokowi” Widodo, saat itu walikota Surakarta, berkunjung ke kota Bulgaria Montana untuk menandatangani kemitraan antarkota.

Usaha-usaha Putera sejak itu menerima pengakuan. Pada suatu jamuan di kedutaan pada 2015 untuk peringatan ke-70 proklamasi kemerdekaan Indonesia, duta besar mempersembahkan   Putera dengan piring pertama nasi tumpeng. Putera saat itu berumur 75 tahun, orang paling sulung di acara, dan penghormatan itu bermakna: sebuah pengakuan resmi atas seorang Indonesia dalam pengasingan yang telah memperoleh kembali tanah airnya yang hilang.

Tetapi tidak semua eksil itu berhasil menunaikan kehidupan dengan mantap: seorang wartawan olahraga harian Warta Bhakti menderita depresi dan membunuh diri di Amsterdam. Isterinya meminta Martin untuk tidak memakai nama suaminya dalam buku. Martin lalu menulis riwayat wartawan itu dalam bentuk fiksi Juni 2016. Cerita itu dipilih sebagai cerita pendek terbaik yang diterbitkan suratkabar Kompas tahun itu.

 

Jelajah lanjut

Menghasilkan Tanah Air Yang Hilang merupakan karya panggilan. Teman-teman Martin—beberapa di antaranya penulis dan penyair juga—menyumbangkan uang untuk mengongkosi perjalanannya, sementara para eksil menyediakan tempat inap saat ia berkunjung.

Masih banyak cerita untuk dibeberkan. Satu contoh cerita ialah orang per orang yang hadir dalam peringatan 1965 pendirian RRT—acara sama yang diikuti Kadir Soelardjo —yang kemudian kembali ke Indsonesia, hanya untuk menderita akibatnya.

Penulis buku Martin Aleida di jalur mobil Gedung Dewan Pers dengan latar Monumen Nasional di belakang. Warief Djajanto Basorie

Wikana mengalami ini. Ia seorang pemuda aktivis dan anggota PKI dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Satu tahun setelah kembali dari Tiongkok, Wikana dijemput satu kesatuan prajurit di rumahnya di Jakarta Timur dan menghilang. Isterinya tidak menerima kabar keberadaannya dan tak tahu pula nasibnya.

Martin sadar masih banyak perlu diungkap mengenai bagian ini dari sejarah Indonesia. Ia tidak ada rencana menerbitkan jilid kedua pengalaman kaum eksil, tetapi ia mengatakan ia mencadangkan dua sampai tiga tahun untuk menulis kembali tentang Gerakan 30 September. “Jadi sejak beberapa bulan lalu saya kumpul buku yang terbit di luar dan di dalam mengenai peristiwa. Tapi yang saya cari ialah testimoni para korban. Catatan-catatan mereka. Di Facebook banyak sekali.  Ada blog yang menghimpun (testimoni). Saya ingin ketengahkan segi manusia.”

 

Jika anda menikmati artikel ini dan ingin bergabung dengan gerakan kami untuk menciptakan ruang untuk penelitian, percakapan dan tindakan di Asia Tenggara, silahkan bergabung menjadi anggota New Naratif untuk hanya US $52 / tahun (US $1/minggu)!

Author

Warief Djajanto Basorie

Reported for the domestic KN I News Service in Jakarta 1971-1991 and concurrently was Indonesia correspondent for the Manila- based DEPTHnews Asia (DNA, 1974-1991). DNA is a feature service reporting on development in Asia for Asian media in English and the vernacular. English-language subscribers included the Bangkok Post, Hong Kong Standard, Asian Wall Street Journal, Indonesia Times, Philippine Daily Inquirer. In 1991 joined the Dr. Soetomo Press Institute (LPDS, Lembaga Pers Dr. Soetomo), a journalism school in Jakarta as an instructor and convenor in thematic journalism workshops. Most recently was project manager for three cycles of workshops on covering climate change since 2012. More than 600 journalists in provinces in Sumatra, Kalimantan (Indonesian Borneo), Sulawesi and Papua prone to forest and peat fires have participated. The latest cycle ended December 2017.

Now that you're here, we have a favour to ask...

New Naratif is a movement for democracy, freedom of information, and freedom of speech in Southeast Asia (see our manifesto). Our articles report on issues that are often overlooked or suppressed by the mainstream media in Southeast Asia. We rely on our members for their support. Every cent of your membership fee goes to supporting our research, journalism, and community organisation activities. Your support enables us to be editorially independent and to conduct hard hitting independent research and journalism. It allows us to give a voice to the powerless and to hold the powerful accountable. Our members are active participants in our movement, helping us to create content and informing us about important issues, which shapes our coverage and content. Join our movement and let us, together, build a better Southeast Asia. Please subscribe to New Naratif—it’s just US$52/year (US$1/week) or US$5/month—and it only takes a minute. If you’d like to learn more, and read more articles, please start here! Thank you!

Subscribe

Get the Newest Naratif

Sign up for our Weekly Newsletter or join our Telegram Chat to get the scoop on matters concerning Southeast Asia

Join our newsletter

Newsletters go out every Thursday.

Sign Up For Telegram Updates