Reporters Without Borders (RSF) tidak punya banyak berita yang bagus untuk diberikan sewaktu mereka merilis Indeks Kebebasan Pers Dunia 2018.

Sesuai prediksi, Cina mengambil sebagian besar hasil dari survei. Akan tetapi RSF menunjukkan implikasinya untuk Asia Tenggara: “Secara internasional, pemerintah Cina mencoba untuk membentuk ‘tatanan media dunia baru’ yang di bawah pengaruhnya yang menindas, dengan mengekspor metode, sistem penyensoran informasi, dan alat pemantau internet,” kata RSF dalam pers rilis wilayah mereka.

Daftar negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia dan Singapura diidentifikasi telah meniru model Cina, sementara Myanmar dan Filipina mendapatkan teguran khusus agar membatasi perlindungan pada media dan keamanan jurnalis.

Southeast Asia in the 2018 World Press Freedom Index. RSF’s colour categories: good (white), fairly good (yellow), problematic (yellow), bad (red) and very bad (black). Reporters Without Borders

Terdapat sejumlah besar pelanggaran terhadap kebebasan pers di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Setelah beroperasi selama 24 tahun, di bulan September 2017 diumumkan bahwa The Cambodia Daily ditutup, hanya kurang dari dua minggu setelah Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menggambarkan penerbit tersebut sebagai “pencuri”, dengan mengklaim  mereka telah tidak sanggup membayar tunggakan pajak yang jumlahnya lumayan besar (yang ditentang penerbitan). Pada bulan Januari 2018, Komisi Sekuritas dan Pertukaran Filipina memerintahkan untuk penutup Rappler Inc, dengan dalih mereka telah melanggar pembatasan terhadap kepemilikan asing pada media lokal. Di Myanmar, sedang berlangsung proses pengadilan terhadap dua jurnalis Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo – proses di mana seorang petugas polisi mengaku bahwa dia telah diperintah untuk menjebak mereka.

Bulan lalu, direktur pelaksana New Naratif Thum Pingtjin dan saya sendiri menjadi berita utama di Singapura ketika Otoritas Berwenang Akuntansi dan Perusahaan (ACRA) secara terbuka menolak aplikasi pendaftaran anak perusahaan dari Observatory Southeast Asia Singapura, yang mempublikasikan website ini. ACRA mengatakan bahwa dengan mengizinkan proses pendaftaran perusahaan tersebut, akan bertentangan dengan kepentingan nasional Singapura dan menyindir bahwa kami “dijadikan alat oleh orang asing untuk memburu aktivitas politik di Singapura” – tuduhan yang kami bantah dalam pernyataan ini.

Tetapi seseorang tidak perlu ditahan atau dipenjara karena mendapatkan ancaman terhadap kebebasan pers. Di balik kejadian-kejadian yang menjadi berita utama, para jurnalis di seluruh kawasan ini berhadapan dengan tantangan sehari-harinya. Di Hari Kebebasan Pers Dunia, para kontributor New Naratif berbicara mengenai berbagai rintangan yang selalu mereka hadapi.

 


“Garis Merah”

Terlalu seringnya muncul persoalan mengenai apa yang bisa dikatakan ataupun yang tidak bisa dikatakan, bahkan sebelum ada yang ditulis. Di hampir semua negara-negara di Asia Tenggara, terdapat “garis merah” – hal sensitif yang bisa menyulitkan para jurnalis mengatakan banyak hal terhadap sesuatu.

Kirsten Han on a reporting trip in East Java, Indonesia, in 2016. Tom White

Beberapa di antaranya memang terkenal. Undang-undang lese majeste Thailand bisa menjadikan menulis atau berbicara mengenai kerajaan menjadi menyulitkan, dan bahkan mungkin bisa berbahaya bagi siapapun di negara tersebut. Hingga Januari tahun ini, sedikitnya 94 orang telah dituntut atas tuduhan lese majeste semenjak peristiwa kudeta di bulan Mei 2014. Menulis tentang keluarga raja di negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Brunei, juga bisa menjadi perkara yang mengandung risiko.  

Di Myanmar, media yang diblokir bukan hanya dari Provinsi Rakhine, tempat di mana krisis Rohingya terus berkembang, namun juga dari banyak daerah terlarang lainnya di negara tersebut. Daerah perbatasan yang lain tidak begitu jelas. Menurut Victoria Milko – yang menangani pemberitaan tentang terjadinya erosi dalam kebebasan pers di Myanmar – memberitakan tentang aktivitas militer, pemberontakan etnis bersenjata, atau apapun yang kritis terhadap pemerintah, di atas dari sensitivitas saat ini yang terkait kepada krisis Rohingya, yang mengharuskan para jurnalis untuk melangkah dengan sangat hati-hati.

Tetapi “zona berbahaya” di negara lain mungkin kurang terkenal oleh orang luar. Di negara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei, mencakupi ras dan agama bisa berpotensi membahayakan, khususnya ketika hukum seperti Undang-undang Pemberontakan Singapura yang menetapkan sesuatu dianggap sebagai hasutan jika kecenderungan “mengangkat perasaan dendam dan kebencian terhadap ras dan golongan terhadap populasi Singapura”.

“Jurnalis yang memberitakan masalah LGBT telah diancam dengan kekerasan dan dilaporkan ke polisi dan imigrasi karena diduga melecehkan Pancasila”

Febriana Firdaus, editor konsultan New Naratif untuk Jakarta dan Papua, mengidentifikasi tiga area sensitif saat dijadikan pemberitaan di dalam  Indonesia: pembantaian komunis (atau diduga komunis) pada tahun 1965-1966, persoalan LGBT, dan masalah Papua, di mana sedang berlangsungnya konflik antara pemerintah Indonesia dan bagian tertentu dari populasi.

“Pemberitaan tentang sejarah 1965 bisa menjadi berbahaya, khususnya ketika kita berbicara tentang kontroversi dari sejarah suram di balik propaganda anti komunis selama Perang Dingin,” kata Firdaus. “Tidak ada jalan untuk orang bisa berdiskusi secara terbuka tentang mengapa komunisme dilarang di negara ini.”

Menulis ataupun memberitakan apa saja yang mungkin mempertanyakan (atau dianggap mempertanyakan) cerita yang sudah ditetapkan bisa mendatangkan ancaman dan gangguan. Sensitivitas terhadap komunis masih begitu tersaji di Indonesia yang dituduhkan menjadi “pro komunis” yang bisa menyebabkan kekhawatiran akan keselamatan. Di tahun 2016, Firdaus menjadi sasaran pengancaman dan intimidasi saat meliput simposium anti komunis, dan juga menjadi target serangan berupa ancaman kekerasan online yang bertubi-tubi yang mendorongnya untuk bersembunyi.

Persoalan LGBT di Indonesia juga telah menjadi semakin sensitif. “Saya diinterogasi oleh imigrasi baru-baru ini mengenai aktivitas saya di sini. Sebagian besar topik yang mereka tanyakan pada saya dapat diprediksi – Papua dan sebagainya – namun saya terkejut ketika saya ditanya apakah saya menulis ‘tentang LGBT’, sebagaimana yang mereka katakan,” kata Kate Walton, seorang jurnalis yang berbasis di Jakarta dan telah menulis tentang persoalan gender dan LBGT untuk New Naratif.

“Sejak beberapa tahun lalu, saya bahkan telah menolak mengomentari topik ini kepada jurnalis asing karena takut mendapatkan hukuman [baik dari pemerintah/polisi dan masyarakat],” dia menambahkan. “Jurnalis yang memberitakan tentang persoalan LGBT telah mendapat ancaman kekerasan dan dilaporkan ke polisi serta ke imigrasi karena dituduh melecehkan pancasila [lima prinsip dasar Indonesia].”



Masalah Akses

Kebebasan pers bukanlah hanya mengenai keamanan fisik para jurnalis, melainkan segala suasana yang mana dibutuhkan oleh jurnalis untuk beroperasi. Di luar dari penuntutan dan pengancaman, ada sesuatu hal yang jauh lebih mengarah kepada keduniawian di mana para wartawan dihalangi dan dihambat.

Salah satu contohnya adalah, dengan perkataan, menghentikan wartawan untuk hadir, atau memblokir mereka mengakses aktivitas yang bertujuan untuk pembuatan berita. “Dalam sebuah negara yang mana sebagian besar media dimiliki oleh pemerintah, Malaysiakini telah lama dituduh dijadikan alat perlawanan,” kata Koh Aun Qi, seorang redaktur bagian di Malaysiakini yang menulis salah satu artikel paling awal untuk New Naratif. “Jurnalis kami terus menerus dilarang hadir (atau, dalam beberapa kasus, diminta untuk pergi) dalam acara-acara pemerintah tertentu.”

“Jurnalis kami terus menerus dilarang hadir (atau, dalam beberapa kasus, diminta untuk pergi) pada acara-acara pemerintah tertentu”

Cara lain, khususnya di negara-negara yang tidak memiliki undang-undang kebebasan informasi, yaitu dengan membangun “penghalang jalan” bagi pemberitaan yang bersifat kritis atau investigatif terhadap pembatasan akses data yang lengkap ataupun yang dapat dipercaya. Tanpa kemampuan untuk mengakses informasi dan juga kekurangan sumber untuk mempelajari dengan  sedetail-detail secara independen – para jurnalis, khususnya freelancer mendapatkan hambatan dalam upayanya melakukan pendalaman terhadap pekerjaanya tersebut.

“Sebagai jurnalis bisnis/ekonomi yang berkerja di Malaysia, keluhan utama saya adalah terhadap departemen statistik,” kata Emir Imrantski, yang menulis untuk New Naratif tentang kebijakan bumiputra Malaysia. “Ada banyak peristiwa di mana saya membutuhkan fakta dan angka-angka yang digunakan untuk mendukung tulisan saya dan data yang saya temukan dari badan statistik resmi sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lainnya, data yang dipublikasikan oleh pemerintah kemungkinan tidak sesuai dengan yang tersedia di tahun sebelumnya. Rincian etnografinya mungkin sudah dihapus ataupun pengelompokan data telah disederhanakan.”


Keamanan dan penyensoran sendiri

Tantangan yang dihadapi jurnalis tidak selalu mudah: kurangnya kebebasan pers sering melahirkan berbagai macam masalah dan bahaya, tidak bisa diprediksi dengan jelas. Efek yang ditimbulkan dari semua itu seringkali sangat relatif sehingga anggota pers asing maupun lokal sering menghadapi berbagai persoalan dan masalah.

“Sebagai seorang jurnalis lepas asal Amerika yang bekerja di Asia Tenggara, saya memiliki tingkat keamanan tertentu – keluarga saya jauh, penghasilan saya sebahagian besar dari perusahaan media luar, dan saya selalu bisa pulang ke rumah dengan aman,” kata Nithin Coca yang sering memberitakan tentang Indonesia. “Akan tetapi bagi orang-orang yang bekerja dengan saya – sumber dan jurnalis lokal – mereka tidak selalu merasakan hal yang sama dengan saya, dan saya selalu harus sadar bahwa apa yang saya beritakan bisa mengakibatkan konsekuensi yang jauh melebihi suatu cerita.”

Ini bukan berarti jurnalis asing tidak memiliki kekhawatiran mereka sendiri: bagi mereka yang menetap di Asia Tenggara, memiliki status bukan sebagai warga negara tempatnya bekerja menjadikan pengingat bagi mereka seandainya mereka mendapatkan masalah maka risiko yang ditanggung akan menjadi lebih rumit. “Sebagai seorang jurnalis asing di Indonesia, harga dari menulis sebuah artikel yang mengemukakan sesuatu tidak benar sangat curam. Bisa berupa penangkapan, penahanan, deportasi maupun daftar hitam,” kata Aisyah Llewellyn, editor konsultan New Naratif untuk Sumatera Utara. Saya telah mengamati kekhawatiran yang sama di Singapura, di antara para wartawan yang bukan warga negara, di mana cerita tentang kisah jurnalis asing yang tidak dapat memperbarui izin kerja mereka beredar di kalangan jurnalis asing lainnya.

“Saya harus sadar bahwa apa yang saya wartakan bisa mendapatkan konsekuensi yang jauh melebihi suatu cerita”

Lingkungan seperti itu cenderung memicu kecemasan sehingga mendorong para jurnalis melakukan penyensoran sendiri, khususnya ketika orang tersebut sangat bergantung kepada pekerjaannya.

“Di Malaysia, terdapat dua kubu, setidaknya begitulah saya melihatnya, para jurnalis. Yang satu menulis untuk pemiliknya dan yang lain menulis untuk pembaca mereka,” kata Susan Tam, editor konsultan New Naratif untuk Malaysia. “Penyensoran sendiri merupakan masalah nyata bagi jurnalis yang harus bekerja untuk pemilik media mereka, sementara akses untuk informasi hingga kendala keamanan [merupakan masalah] bagi mereka yang mendapatkan lebih banyak kebebasan. Memang membuat frustrasi ketika para penguasa yang ingin menghindari akuntabilitas mendorong undang-undang yang lebih represif atau membeli lebih banyak tempat untuk menyalurkan ekspresi.”

“Setiap jurnalis lokal mengetahui mana yang mereka tidak diperbolehkan melewati batas, orang yang berkuasa atau perusahaan jahat yang tidak bisa diganggu, dan apa yang harus diberitakan dan apa yang tidak bisa diberitakan,” kata Yen Duong, yang mengkontribusikan cerita tentang pemuda Vietnam. “Apa yang sering diberitahukan kepada saya adalah jika saya ingin bekerja di bidang ini untuk jangka waktu yang lama, maka saya hanya harus ‘berkompromi’.”

Ini merupakan situasi yang menyebabkan kekecewaan dan frustrasi. “Menjadi jurnalis lokal di Vietnam berarti mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang sedikit, kurang dihargai, dianggap pekerjaan yang rendah. Akan tetapi banyak dari rekan-rekan seprofesi yang saya percaya bahwa mereka memilih pekerjaan ini karena mereka mengikuti hasrat,” dia tambahkan. “Akan tetapi akankah hasrat itu mati ataukah bertahan jika anda memutuskan untuk tunduk pada kekuasaan?


Sumber dan pertanggungjawaban

Kemudian ada saat di mana persoalan bukan karena jurnalis, tetapi tentang sumber – orang-orang yang membagikan sebagian kecil dari kehidupan mereka serta memberikan informasi untuk memperkuat sebuah berita atau menyumbangkan konteks yang sangat penting. Mendapatkan sumber bagus merupakan perjuangan yang berat dalam masyarakat di mana banyak orang yang takut untuk berbicara.

“Sudah diketahui secara umum bahwa menulis tentang persoalan yang sensitif di Vietnam sangat sulit, artinya bahwa saya terkadang harus menghilangkan informasi dari cerita tersebut,” kata Michael Tatarski, yang menulis untuk New Naratif tentang persoalan terhadap lingkungan dan peraturan online di negara Komunis. “Mengkhawatirkan, bahkan mendiskusikan topik yang umum membuat orang yang diwawancarai takut berbicara di luar batas. Saya pernah mencoba mewawancarai seseorang terkait dengan pelayanan bus sungai Saigon, dan ketika saya mengeluarkan alat perekam saya, dia bereaksi seoalah-olah saya telah mengeluarkan senjata.”

“Di Asia Tenggara, kita tidak bisa hanya memberitakan, kita harus melakukan yang sangat terbaik memastikan keamanan dan kesejahteraan setiap orang sekeliling kita”

Melindungi dan bertanggung jawab terhadap sumber merupakan persoalan yang menghuni pemikiran setiap jurnalis yang berperilaku, dan memang seharusnya seperti itu. Namun hal itu merupakan sebuah ladang ranjau dalam konteks di mana kekuasaan memiliki kehendak yang luas dengan menggunakan biaya, dan di mana batas-batas “aman” kemungkinan tidak selalu jelas.

Pemberitaan yang jurnalis ceritakan bisa memberikan konsekuensi yang sangat jelas bagi sumber. “Saya berbicara dengan penduduk desa tentang polusi dan dampak kesehatan karena keberadaan pabrik terdekat, pabrik yang juga menyediakan mereka beberapa pekerjaan dasar untuk sementara. Saya mendapatkan beberapa bulan kemudian, bahwa pabrik tersebut telah berhenti memberikan pekerjaan kepada penduduk desa karena mereka telah berbicara kepada saya dengan terus terang, dan mereka merasa kecewa sebab kehilangan sumber pendapatan yang vital bagi mereka,” kenang Coca.

Aisyah Llewellyn with Rohingya refugees in Medan. Teguh Harahap



Di Asia Tenggara, kita tidak bisa boleh hanya memberitakan, kita harus melakukan yang paling terbaik memastikan keamanan dan kesejahteraan semua orang sekeliling kita, sesuatu yang kadang, hal yang tidak mungkin untuk dilakukan.

Jurnalis jangan hanya membutuhkan persetujuan dari sumber, namun persetujuan yang diinformasikan. Sangat penting agar sumber – khususnya mereka yang tidak memiliki kekuatan atau modal – sadar terhadap risiko dan dampak potensial sebelum menyetujui untuk memasukkan komentar mereka pada catatan, namun ini tidak selalu mudah dalam konteks di mana orang-orang tidak terlalu mengerti media. Jurnalis kemudian membiarkan rasa penasaran jika mereka tahu apa yang mungkin mereka hadapi.

“Orang-orang di sini, khususnya di Sumatera Utara, akan memberitahu anda semuanya. Saya menikmati akses yang luar biasa dan hampir semuanya  saya beritakan. Namun hal ini memang akan ada akibatnya,” kata LIewellyn. “Karena orang-orang begitu terbukanya, terserah saya untuk menyaring mana yang mungkin terlalu sensitif untuk dipublikasikan. Saya khawatir, seperti banyak jurnalis, bahwa orang yang diwawancara tidak menyadari konsekuensi dari beberapa hal yang mereka beritahukan kepada saya.”



Apa pengaruhnya bagi Asia Tenggara?

“Setiap pagi saat saya bangun tidur di apartemen Yangon saya, saya berpikir tentang tindakan ilegal yang saya mungkin berpotensial melakukannya karena pekerjaan hari itu,” kata Milko. “Contohnya, saat apabila saya menemui dan mewawancara pemimpin dari kelompok etnis bersenjata mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Burma apakah saya akan dituduh dengan Undang-Undang Asosiasi Melanggar Hukum?”

Dia menambahkan: “Daftar undang-undang – baik era modern ataupun era kolonial yang sengaja dibiarkan utuh di negara tersebut secara langsung memengaruhi kemampuan saya untuk bekerja sementara sembari mengancam keamanan saya, sehingga memaksa saya membuat pilihan setiap hari hanya tentang ‘berapa besar’ saya bersedia mengambil risiko untuk memberikan suara bagi mereka yang telah terintimidasi atau dibungkam oleh pihak berwenang di seluruh negeri tersebut.”

“Setiap pagi saat saya bangun tidur di apartemen Yangon saya, saya berpikir tentang tindakan ilegal yang saya mungkin berpotensial melakukannya karena pekerjaan hari itu”

Ketika jurnalis dipaksa beroperasi dalam suasana seperti itu, dampaknya akan ditinggalkan para pembaca dan audiensi yang mereka layani. Ketika pers takut membicarakan topik “jalan buntu” tertentu, masyarakat akhirnya kurang mendapatkan informasi tentang institusi dan persoalan yang sangat penting, dan pihak yang berkuasa terus berjalan dengan pertanggungjawaban yang kecil dari tindakan mereka. Ketika akses ke pemerintah, tokoh berpengaruh, beserta data di blokir, kurangnya pendalaman pekerjaan investigasi  membiarkan semua orang dalam kegelapan.

Akhirnya, ini bukan hanya tentang mata pencaharian dan rutinitas sehari-hari bagi sekelompok jurnalis – ketika pers tidak memiliki kebebasan, semua orang akan menjadi lebih miskin dikarenakan hal tersebut.

 

Jika anda menikmati artikel ini dan ingin bergabung dengan gerakan kami untuk menciptakan ruang untuk penelitian, percakapan dan tindakan di Asia Tenggara, silahkan bergabung menjadi anggota New Naratif untuk hanya US $52 / tahun (US $1/minggu)!

Kirsten Han

Kirsten Han is Editor-in-Chief of New Naratif, and a Singaporean journalist whose work often revolves around the themes of social justice, human rights, politics and democracy. Her bylines have appeared in publications like The Guardian, Foreign Policy, Asia Times and Waging Nonviolence. As an activist, Kirsten has advocated for an end to the death penalty in Singapore, and is a founding member of abolitionist group We Believe in Second Chances. Reach her at kirsten.han@newnaratif.com.

Teguh Harahap

Teguh Harahap is a freelance writer and translator based in Medan, Indonesia. Previously he worked as the editor of Koran Kindo, a weekly newspaper for Indonesian migrant workers based in Hong Kong.