Dengan penilaian angkat terhadap Freedom House yang suram yaitu 20 dari 100 (100 menjadi yang paling bebas), Vietnam sering dilihat sebagai sebuah negara otoriter di mana melanggar suatu undang-undang untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa. Namun ketika pihak berwenang Vietnam menangkap orang-orang yang berdemonstrasi, di mana tindakan ini sebenarnya bukan tentang proses yang ilegal; akan tetapi ini tentang pemerintah yang bertindak tidak konstitusional serta mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sendiri ketika menyangkut hak politik dan hak asasi manusia.


Penangkapan Will Nguyen

Dalam sebuah artikel pada Mei 2018, Culture Trip mengidentifikasi “13 Perbuatan yang Bisa Ditangkap di Vietnam”, daftar hal-hal yang harus dihindari, mulai dari perdagangan narkoba hingga propaganda “anti Vietnam”, mengambil gambar demonstrasi dan memposting tentang politik di media sosial.

Daftar yang sangat singkat ini tampaknya divalidasi sebulan kemudian ketika William Anh Nguyen ditangkap di Kota Ho Chi Minh. Nguyen, seorang warga Amerika keturunan Vietnam yang mengkontribusi sebuah karangan pribadi kepada New Naratif tentang pembagian Vietnam Utara-Selatan, telah berkunjung ke Vietnam sesaat sebelum dia menyelesaikan gelar Masternya di Singapura. Selagi berada di bagian selatan kota Vietnam, dia bergabung dengan ikut demonstrasi besar-besaran menentang dua RUU yang kontroversial tentang keamanan cyber dan penciptaan zona ekonomi khusus tanggal 10 Juni 2018, memposting foto-foto dan beberapa komentar di Twitter sebagaimana yang dia ketahui.

Kota Ho Chi Minh bukanlah satu-satunya tempat berkumpulnya para pengunjuk rasa; orang-orang berkumpul di seluruh Vietnam untuk menentang rancangan undang-undang yang sangat tidak populer tersebut. Peserta hadir—yang terbesar dalam kurun waktu empat dekade—merupakan jumlah yang luar biasa untuk suatu negara di mana kebebasan masyarakatnya sering dikekang.

Kemudian pada sore hari, pihak berwenang memutuskan bahwa cukup berarti cukup. Polisi mulai membubarkan unjuk rasa, memblokir jalan dan menangkap para pendemo. Ketika orang-orang membagikan situasi perkembangan dan berita di media sosial, muncul foto-foto Nguyen sedang berdiri di atas kendaraan polisi yang bertuliskan:

Rekaman video kemudian muncul menampilkan Nguyen bersimbah darah yang keluar dari kepalanya dan diseret sepanjang jalan oleh sekelompok pria yang dikabarkan merupakan para petugas polisi yang berpakaian biasa. Selain muncul di televisi pemerintah sekitar seminggu setelah penangkapannya—kemunculan yang banyak orang percaya bahwa hal tersebut adalah pengakuan paksa ketika dia menyatakan “menyesal” atas tindakannya—Nguyen masih belum terlihat muncul di publik sejak itu sampai adanya pengumuman tanggal 20 Juli 2018 bahwa dia akan segera dibebaskan dan dideportasi setelah melalui satu hari persidangan.

Situasi Nguyen memperkuat beberapa anggapan tentang keotoriteran Vietnam: misalnya, berunjuk rasa atau memasang konten politik di media sosial merupakan tindakan ilegal. Tetapi ini tidak tercermin dalam undang-undang Vietnam. Meskipun Nguyen beruntung karena telah dibebaskan, dia seharusnya tidak ditangkap pada saat kejadian.


“Demonstrasi”: sebuah kata sensitif secara politis

Penyensoran yang ketat dan reaksi pemerintah Vietnam kepada pengunjuk rasa memberikan kesan bahwa undang-undang Vietnam tidak melindungi hak individu. Namun Pasal 25 dari Konstitusi negara tersebut secara jelas menyatakan bahwa semua warga “dapat menikmati hak kebebasan berpendapat dan berbicara, kebebasan pers, mengakses informasi, berkelompok, membentuk perhimpunan dan mengadakan demonstrasi”, menjanjikan bahwa “pelaksanaan hak-hak tersebut akan dilindungi oleh undang-undang”. Vietnam juga telah menapaki International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sejak 24 September 1982, dan Konstitusi menyatakan bahwa akan menyesuaikan “dengan Piagam PBB dan perjanjian Internasional dimana Republik Sosialis Vietnam termasuk dalam anggota”.

Tetapi jika berpartisipasi dalam demonstrasi merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh Konstitusi di Vietnam, kenapa Nguyen diadili karena menerapkannya? Jawabannya mungkin bukan terletak pada tindakannya, melainkan tertanam dalam sistem penyalahgunaan hak asasi manusia dalam pemerintahan Vietnam modern, namun tidak konstitusional, dan diterapkan selama bertahun-tahun.

Meskipun dari apa yang dikatakan Konstitusi mengenai hak untuk berkumpul dengan damai, pemerintah Vietnam mengeluarkan Dekrit 38/2005/NĐ-CP (Dekrit 38) (tautan dalam bahasa Vietnam) untuk meregulasi aturan “pertemuan publik”, yang mewajibkan bila pertemuan publik lebih dari lima orang harus meminta persetujuan dari Komite Rakyat Provinsi, membolehkan penegak hukum untuk membubarkan kerumunan dan menugaskan polisi serta tentara untuk bekerjasama dengan pemerintah setempat “ memastikan ketertiban umum jika diperlukan”. Peraturan ini bukan hanya disahkan oleh badan legislatif negara—Perkumpulan Nasional—tetapi merupakan sebuah perintah yang dikeluarkan oleh cabang administratif pemerintah.

Tetapi jika berpartisipasi dalam demonstrasi merupakan hak yang dilindungi oleh Konstitusi di Vietnam, kenapa Nguyen diadili karena menerapkannya?

Di saat yang sama, kata “demonstrasi” telah menjadi tabu. Sebuah kata yang diartikan sebagai ‘sumber masalah’ bagi pemerintah; walaupun mereka ingin menekan perbedaan pendapat dan unjuk rasa, melarang demonstrasi seketika akan bertentangan dengan kata-kata pemimpin revolusi yang sudah almarhum Ho Chi Minh ketika dia menetapkan Perintah Presiden 31 (tautan dalam bahasa Vietnam) pada September 1945, menjamin semua masyarakat berhak untuk berkumpul. Akibatnya, pihak berwenang Vietnam menjadi sensitif terhadap berbagai persoalan yang terkait pada demonstrasi dan pertemuan publik.

Sensitivitas ini telah dimunculkan selama sebulan terakhir. Pada 19 Juni 2018, Presiden Tran Dai Quang – yang juga merupakan bagian dari delegasi anggota Perkumpulan Nasional yang mewakili Kota Ho Chi Minh—bertemu konstituennya di kota tersebut. Tuoi Tre, surat kabar terbesar di negara tersebut, memberitakan di situs website mereka yang berbahasa Vietnam bahwa Quang telah menyatakan dukungannya kepada Perkumpulan Nasional untuk mulai mendiskusikan “Undang-undang tentang Demonstrasi”—diharapkan agar mengabadikan hak berunjuk rasa sambil mengeluarkan pedoman yang jelas mengenai perilaku atau kegiatan apa yang tidak diperbolehkan—dalam rapat berikutnya. Judul beritanya memicu tanggapan yang dramatis dari masyarakat, terutama mengingat fakta bahwa negara tersebut telah menyaksikan unjuk rasa terbesar di negara tersebut sejak 1975 hanya dua minggu sebelumnya.

Artikel online tersebut dengan cepat dihapus oleh Tuoi Tre; sebuah langkah yang menyebabkan komentar miring di Facebook bahwa bahkan Presiden Vietnam sendiri telah disensor karena berani menyebutkan undang-undang yang terkait pada demonstrasi. Mengecam pemberitaan koran karena “tidak benar” dan menyebabkan “dampak parah” serta menyoroti komentar “memecah belah secara nasional” yang ditulis oleh pembaca pada artikel lainnya, pemerintah menangguhkan perizinan Trei untuk website berbahasa Vietnamnya selama 90 hari, dan memerintahkan agar koran tersebut membayar denda total VND220 juta (hampir USD10,000).

 

Mengekang kebebasan berkumpul di Vietnam

Banyak pengacara dan pakar di Vietnam merasa Dekrit 38 menjadi bermasalah dan inkonstitusional. Pada November 2011, Dr Nguyen Quang A, seorang aktivis hak yang terkemuka dan seorang intelektual publik yang dihormati, memberitahu (tautan dalam bahasa Vietnam) RFI Vietnam bahwa “hanya dengan mengganti kata ‘pertemuan publik pada keramaian’ dengan ‘demonstrasi’, maka kita dapat melihat langsung bahwa Dekrit 38 inkonstitusional, dan itu secara langsung melanggar hak rakyat untuk berunjuk rasa sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi kita.”

Di awal tahun yang sama, dalam unjuk rasa nasional selama tiga bulan menentang tindakan Cina di Laut Cina Selatan, Tran Vu Hai, seorang pengacara di Hanoi, mengajukan petisi kepada Komite Tetap dari Perkumpulan Nasional agar menggunakan kekuatan mereka untuk “menafsirkan Konstitusi”. Meskipun Vietnam tidak memiliki pengadilan konstitusional, Komite Tetap diamanatkan dengan tanggung jawab terhadap peninjauan hukum, memungkinkan mereka untuk menafsirkan “Konstitusi, undang-undang, dan dekrit hukum”.

National Assembly of Vietnam - New Naratif
Gedung Perkumpulan Nasional di ibukota Vietnam Hanoi. Nils Versemann / Shutterstock.com

Tetapi Trinh Huu Long, seorang ahli hukum dan demokrasi Vietnam yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tahun 2011, mengatakan bahwa “Perkumpulan Nasional masih belum merespon permintaan untuk memutuskan konstitusionalitas Dekrit 38”, menambahkan bahwa dia percaya Komite Tetap tidak akan pernah benar-benar menjalankan wewenang peninjauan kembali mereka. Dengan dominasi Partai Komunis Vietnam di Perkumpulan Nasional—mereka hampir menguasai 95% dari semua kursi, tanpa ada partai politik lain di negara itu untuk menentang mereka—tampaknya perjuangan konstitusional bagi hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat telah terhenti.

Tetapi pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya berhenti dengan Dekrit 38. Vietnam juga telah memberlakukan undang-undang, seperti Pasal 318 KUHP 2015, untuk menghukum mereka yang melakukan perilakunya telah dianggap “mengganggu ketertiban umum”—pelanggaran besar bahwa Nguyen dituduh—memberikan alasan hukum bagi pemerintah untuk mengadili orang-orang yang ikut serta dalam unjuk rasa.

Pasal 318 bisa diartikan secara luas, memberikan banyak wewenang keleluasaan dalam penerapannya. Alih-alih definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “gangguan ketertiban umum”. Pasal 318 hanya membingkainya sebagai sebuah tindakan yang “berdampak negatif terhadap keamanan, ketertiban, dan perlindungan sosial”.

Berdasarkan Klausul 1 Pasal 318, hukumannya adalah dengan VND5 juta hingga VND50 juta (USD250 sampai USD2,500) hingga dua tahun layanan masyarakat atau tiga sampai 24 bulan di penjara. Namun pemberitaan media negara mengatakan bahwa Nguyen dituntut berdasarkan Klausul 2—untuk kasus-kasus dengan kondisi yang memberatkan, seperti menghasut orang lain untuk “menyebabkan gangguan”—yang berarti berpotensi menghadapi hukuman dua hingga tujuh tahun penjara, di negara yang sistem penjaranya marak dengan penganiayaan dan kurangnya akuntabilitas.

 

Kegagalan untuk memenuhi kewajiban

Meskipun disembunyikan dalam kalimat ketertiban dan keamanan publik, kedua Dekrit 38 dan Pasal 318 seperti bermuka dua—mereka bukanlah undang-undang yang melindungi hak untuk kebebasan berkumpul, juga tidak jelas menetapkan perilaku legal ataupun tidak legal selama unjuk rasa publik. Keberadaan mereka hanya mengalihkan perhatian dari fakta bahwa Vietnam masih belum memiliki undang-undang yang memberikan hak untuk berkumpul secara damai sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Konstitusi.

Selama siklus kedua Universal Periodic Review (UPR) sebelum Dewan Hak Asasi Manusia PBB di tahun 2014, Vietnam menerima rekomendasi Australia “membuat undang-undang untuk menyediakan dan mengatur kebebasan berkumpul dan berdemonstrasi secara damai sesuai dengan ICCPR.” Tetapi pemerintah masih belum memenuhi komitmen ini.

Meskipun disembunyikan dalam bahasa ketertiban dan keamanan publik, kedua Dekrit 38 dan Pasal 318 merupakan pengalihan isu – mereka bukanlah undang-undang yang melindungi hak untuk kebebasan berkumpul

Meskipun ada perlindungan konstitusional dan komitmen internasional, Vietnam secara teratur dan rutin menggunakan ketentuan hukum yang tidak jelas dan terlalu luas untuk mengadili mereka yang menerapkan hak asasi manusia dan kebebasan mereka, terutama para pembela hak asasi manusia dan aktivis. Mereka juga menggunakan kekuatan yang tidak proporsional. Dalam World Report 2018 tentang Vietnam, LSM internasional Human Right Watch melaporkan bahwa “polisi menggunakan kekuatan yang berlebihan saat membubarkan pengunjuk rasa di depan pintu masuk pabrik tekstil milik Hong Kong di provinsi Hai Duong” pada September 2017, menyebabkan banyak orang yang terluka. Kejadian itu juga dilaporkan bahwa, tahun 2017, Vietnam “menangkap setidaknya 41 pendukung hak asasi dan blogger karena ikut berunjuk rasa atau peristiwa-peristiwa lain atau menerbitkan artikel yang mengkritik pemerintah.”

“Mengganggu ketertiban umum” merupakan tangkapan yang sangat mudah bagi pemerintah yang ingin membungkam perbedaan pendapat. Tetapi tanpa adanya hukum yang secara eksplisit mengatur kebebasan berkumpul dan berunjuk rasa, tindakan berpartisipasi dalam sebuah demonstrasi tidak dapat dikatakan ilegal; tidak ada definisi hukum untuk menetapkan mana yang berunjuk rasa legal atau ilegal.

Will Nguyen mengetahui dirinya dalam situasi sebaigaimana banyak pembela hak asasi manusia di Vietnam; enam warga Vietnam telah dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara atas tuduhan yang sama.

Namun demikian, ada satu perbedaan yang krusial: Nguyen bukanlah seorang warga Vietnam, tetapi seorang warga Amerika keturunan Vietnam. Ini memungkinkannya mendapatkan beberapa, mungkin terbatas, “hak istimewa”: dengan izin dari otoritas Vietnam, dia diperbolehkan untuk akses ke petugas konsulat US, keluarga dia diperbolehkan untuk menghadiri persidangannya.

Semua itu merupakan kemewahan yang disembunyikan dari banyak tahanan politik Vietnam, yang sering tidak bisa berhubungan dengan orang luar selama berbulan-bulan—bahkan bertahun-tahun.

Namun kasus Nguyen mendapatkan kurangnya perhatian di media Amerika. Meskipun Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa Sekretaris Negara Mike Pompeo telah mengangkat kasus Nguyen beserta rekan-rekan Vietnamnya selama masa kunjungan ke Hanoi awal bulan ini, mendorong “resolusi cepat” terhadap kasus tersebut, Pompeo tidak menyebut Nguyen secara spesifik kepada publik selama masa kunjungannya.

“Menteri Luar Negeri Pompeo melewatkan peluang emas di Hanoi untuk mengangkat ke publik kasus Will Nguyen dan meminta pembebasan dengan segera,” kata Phil Robertson, Wakil Direktur Asia Human Right Watch. “Trump barangkali telah menjadi presiden paling anti hak asasi manusia dalam sejarah AS modern dan aktivis seperti Will Nguyen merupakan kerugian tambahan dalam sistem gila Trump untuk menjungkirbalikkan tatanan internasional.”

Meskipun Nguyen telah dibebaskan, lebih dari 20 orang berkewargaan Vietnam masih dalam tahanan polisi menunggu persidangan atas tuduhan serupa

Tetapi masih ada berita baik dari keluarga Nguyen pada tanggal 20 Juli, saat diumumkan bahwa dia akan dibebaskan dan “segera dideportasi”.

“Juri persidangan membenarkan bahwa terdakwa mengakui aktivitas ilegal dia. Mempertimbangkan kejujurannya, pengadilan tidak memberikan hukuman penjara kepada dia,” berita koran Ho Chi Minh City Law yang dikelola negara.

Kesimpulan dari kasus Nguyen bukan merupakan masalah dalam hukum, tetapi akibat dari ketetapan politik. Menurut laporan hak asasi manusia Departemen Luar Negeri AS tahun 2017: “Undang-undang menyediakan  pengadilan independen dan penilaian secara awam, namun lembaga pengadilan rentan terpengaruh oleh unsur-unsur luar, seperti pejabat pemerintah senior dan pimpinan [Partai Komunis Vietnam].

Keluarga dan teman-teman Nguyen telah bekerja keras untuk menjamin pembebasannya dengan aman, menjalankan kampanye Free Will Nguyen di media sosial dengan hastag #FreeWilly.

“Terlepas dari hasil persidangan, keluarga Will sangat ingin membawanya pulang sesegera mungkin,” teman kampus Nguyen Kevin Webb memberitahukan NBC News.

Kesimpulan dari kasus Nguyen akan memberikan kelegaan pada orang-orang yang dicintainya, namun tindakan keras pemerintah Vietnam yang tidak konstitusional para demonstrasi damai terus berlanjut. Meskipun Nguyen telah dibebaskan, lebih dari 20 orang berkewargaan Vietnam masih dalam tahanan polisi menunggu persidangan atas tuduhan serupa.

 

Jika anda menikmati artikel ini dan ingin bergabung dengan gerakan kami untuk menciptakan ruang untuk penelitian, percakapan dan tindakan di Asia Tenggara, silahkan bergabung menjadi anggota New Naratif untuk hanya US $52/tahun (US $1/minggu)!

Vi Tran

Tran Vi is a Vietnamese human rights advocate and a journalist with a background in law study. Her works focus on the promotion of human rights, democracy and the rule of law in Vietnam through independent journalism and research. Her projects include thevietnamese.org and luatkhoa.org, and she is also an anti-death penalty advocate working specifically on the issues of fair trials and wrongful convictions in Vietnam. She is available at vi.tran@luatkhoa.org

Teguh Harahap

Teguh Harahap is a freelance writer and translator based in Medan, Indonesia. Previously he worked as the editor of Koran Kindo, a weekly newspaper for Indonesian migrant workers based in Hong Kong.