Menjadi LGBTQ di Brunei

Author: Zaina Abdul, Teguh Harahap
Published:

“Saya mengakui kepada orang tua saya bahwa saya gay kemarin malam,” Ros* memberitahu saya dengan santai. “Itu mungkin yang ke-delapan kali saya mengakuinya kepada mereka dalam lima belas tahun terakhir.”

Ros seorang gay, atau, sebagaimana Ia lebih suka menyebutnya dengan, “seorang yang sangat homoseksual”. Itu merupakan hal yang mereka telah ketahui sejak remaja. Cerita ‘coming out’ Ros yang diulang-ulang menjadi pengetahuan umum bagi kaum LGBTQ di Brunei—sebuah negara yang meremehkan apa pun yang dianggap keluar dari norma heteroseksual. Seperti kebanyakan yang  lain, orang tua Ros menolak untuk mengakui homoseksualitasnya.

Kisah tentang kehidupan LGBTQ di Brunei seringkali disembunyikan dari mata publik. Kisah cinta yang dituliskan dan dimuliakan di negara tersebut biasanya antara pria dan wanita. Para tokoh publik di sosial media biasanya memiliki  hubungan heteroseksual; salah seorang DJ yang secara terbuka mengaku gay mengatur akun Instagramnya hanya untuk pribadi.

Tekanan terhadap ekspresi dan pengalaman LGBTQ ini merupakan hasil dari penindasan yang dilembagakan, diawali dengan anggota legislatif dan elit agama di Brunei hingga individu-individu yang memilih untuk tetap bersembunyi karena takut terhadap reaksi yang bukan hanya berasal dari keluarga, tetapi juga teman-teman dan masyarakat pada umumnya.

 

Hukum dan pranata

Secara teknis, menjadi gay di Brunei tidak ilegal, tetapi banyak individu LGBTQ takut mengekspresikan seksualitas mereka. Salmah* mengatakan, Ia berharap bisa mengungkapkan fakta bahwa Ia seorang biseksual, namun Ia takut terhadap Departemen Keamanan Internal. Ia terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya tidak ilegal menjadi biseksual; Ia tidak tahu bahwa undang-undang hanya melarang tindakan atas dorongan seksual, baik itu seks sebelum menikah antara pasangan heteroseksual maupun berhubungan seksual antara sesama jenis. Tidak mengherankan—masyarakat Brunei telah lama memiliki kesan bahwa walaupun hanya menjadi seorang queer adalah merupakan kesalahan, sehingga banyak yang menganggap bahwa homoseksualitas itu sendiri adalah tindakan kriminal.

Seperti bekas penjajahan lainnya, Pasal 377 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Brunei merupakan warisan dari penjajahan Inggris. Hukum mengkriminalisasi setiap bentuk penetrasi antara sesama pria. Jika ditemukan terbukti bersalah atas “pelanggaran tidak wajar” ini, individu tersebut dapat dihukum hingga 10 tahun penjara dan/atau denda.

Brunei - New Naratif
Implementasi kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) syariah menarik perhatian media internasional atas perlakuan pada komunitas LGBTQ di Brunei, namun realitanya ternyata lebih kompleks. Sun_Shine / Shutterstock.com

Peraturan tersebut juga tercermin di dalam kitab hukum pidana syariah yang baru, yang menarik perhatian media Barat mengenai perlakuan Brunei terhadap komunitas LGBTQ sebagaimana yang diperkenalkan dan diimplementasikan. Hukum pidana syariah, pertama kali diterapkan pada 2013, mengkriminalisasi perzinahan dan sodomi dengan memberikan hukuman kepada mereka yang terlibat dengan denda, cambuk, ataupun hukuman mati dengan rajam. Undang-undang tersebut juga melarang musahaqah, tindakan seksual antar wanita. Hukuman untuk perbuatan ini bisa termasuk denda hingga BND40,000 (Sekitar Rp 529 jutaan), atau maksimum 10 tahun penjara dengan 40 pukulan. Undang-undang tersebut saat ini sedang dalam proses untuk diterapkan.

 

Realita yang lebih rumit

Media internasional terlalu cepat menilai Brunei—biasanya negara ini kurang diperhatikan oleh peliputan pemberitaan global—pada waktu fase awal pengenalan hukum pidana syariah, media menggambarkan negara tersebut sebagai negara yang menghukum orang LGBT di depan umum, tetapi realitanya ternyata lebih kompleks.

Meskipun Pasal 377 masih tercantum dalam kitab-kitab, belum ada kasus yang menyangkut seseorang dibawa ke pengadilan atas tuduhan sodomi, baik itu di bawah undang-undang negara maupun hukum pidana syariah yang baru. Juga, tidak mudah untuk membuktikan perbuatan seksual ilegal yang terjadi di bawah hukum syariah yang baru—baik itu heteroseksual maupun homoseksual. Empat orang pria sebagai saksi harus berada di lokasi kejadian tindakan seksual sebelum sampai pada proses penuntutan; rekaman video dianggap tidak valid untuk dijadikan bukti.

Namun keberadaan hukum seperti itu sangat berdampak. “Hukuman seperti itu dibuat sebagai pencegahan dan tidak ada pencegahan yang lebih baik ketimbang rasa takut terhadap apa yang kemungkinan terjadi jika anda tertangkap,” tulis Matthew Woolfe, pendiri dari The Brunei Project melalui sebuah email kepada New Naratif.

Kemungkinan alasan lainnya terhadap kurangnya penuntutan bisa jadi sikap diam masyarakat itu sendiri. “Sama seperti masyarakat Brunei kebanyakan, komunitas LGBTQ jauh lebih konservatif ketimbang di banyak negara lainnya dan jauh lebih tidak terlihat, oleh karena itu kurang menarik perhatian,” Woolfe menjelaskan. Namun, dengan bertambahnya jumlah individu yang mengungkapkan diri mereka di media sosial, perubahan dalam bagaimana penanganan pemerintah terhadap kaum LGBTQ kedepannya memungkinkan, terutama dengan penerapan penuh undang-undang syariah.

Ada kekhawatiran bahwa “pemerintah akan menjadi lebih ketat dalam penegakan hukum yang secara langsung berdampak kepada LGBT Brunei,” Woolfe mengatakan, mengacu pada beberapa contoh pada individu LGBT yang ditangkap karena berpakaian yang dianggap tidak sesuai dengan jenis kelaminnya (menurut norma heteroseksual) dalam hukum pidana syariah. Individu transgender dilarang mengubah jenis kelamin mereka pada dokumen resmi, hal ini menempatkan mereka dalam posisi yang sulit.

Kenapa berpakaian yang dianggap tidak sesuai dengan jenis kelaminnya (menurut norma heteroseksual) itu ilegal dalam kehidupan sehari-hari, namun dianggap hiburan ketika berada di panggung publik?

Meskipun ada hukuman, seorang komedian terkenal yang berpakaian seperti wanita untuk penampilannya belum pernah menghadapi tindakan hukum. Perbedaan ini telah menyebabkan beberapa pertanyaan mengenai kapan seseorang bisa dikatakan melewati garis batas, dan siapa yang membuat keputusannya? Kenapa berpakaian seperti lawan jenis ilegal dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dianggap hiburan ketika tampil di panggung publik?

Kurangnya kesadaran dan pendidikan yang meluas juga telah terbukti menjadi hambatan bagi penerimaan. “Kecuali mereka mengenal seseorang yang diketahui sebagai LGBTQ, kebanyakan orang Brunei tahu sangat sedikit tentang apa artinya menjadi LGBTQ, karena tidak ada program pendidikan di sekolah atau di dalam komunitas yang memberikan pengetahuan untuk memahami gambaran-gambaran seputar keragaman dan hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh mereka yang tidak sesuai dengan mayoritas umum,” kata Woolfe.

Dengan begitu banyak stigma dan ketidakpastian, tidak selalu mudah bagi kaum LGBTQ untuk saling bertemu. Beberapa mengatakan mereka melakukan kompromi atau mencari cara agar bisa beraktivitas di tengah norma-norma gender yang ketat. Ada kasus seperti queer memilih menikah “normal”; sementara banyak kemungkinan yang dipaksa menikah oleh keluarga mereka, beberapa juga merupakan hasil perjanjian antara pria gay dan wanita tersebut agar menjaga citra untuk penerimaan sosial. Seorang wanita lesbian yang diwawancarai oleh New Naratif sudah menikah karena Ia menginginkan anak; Ia dan suaminya mempertahankan status hubungan terbuka atau open relationship (Meski menikah, mereka masih bisa berkencan dengan orang lain) berdasar rasa saling pengertian.

 

Iklim politik

 Terlepas dari semua persoalan ini, aktivisme serta pembelaan terhadap persoalan LGBTQ di Brunei masih minim. Hal tersebut belum tentu disebabkan karena kurangnya minat pada kesetaraan LGBTQ, tetapi mengindikasikan lanskap politik Brunei—rasa takut yang telah jadi budaya, menjauhkan orang-orang Brunei untuk terbuka dan kritis terhadap otoritas.

Ini patut diwaspadai, dan mungkin bisa dilihat kembali kasus Pemberontakan Brunei 1962 yang gagal, dimana sekelompok pemberontak yang menentang kerajaan Brunei, serta berencana untuk bergabung dengan Federasi Malaysia, mengangkat senjata untuk menyerang kantor polisi, fasilitas pemerintah dan kota minyak Seria. Lebih dari lima dekade kemudian, pemberontakan masih dianggap sebagai subjek tabu di negara tersebut; ada anggapan bahwa membicarakan periode sejarah tersebut secara terbuka mungkin akan berakibat pada tudingan kesetiaan seseorang (pada negaranya).

Hal tabu tersebut kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk kritikan kepada institusi pemerintah dan kerajaan; individu telah dituntut atas tindakan menghasut karena berbicara hal yang buruk tentang kerajaan atau kritis pada persoalan agama. Sebagaimana bagian dari laporan Freedom in the World 2018, Freedom House mengkategorikan Brunei sebagai negara “tidak bebas”, dengan skor keseluruhan 28 dari 100 (100 yang paling bebas).

“Ada ketakutan yang sangat nyata di Brunei tentang berbicara di depan umum dan bahkan hampir meningkatkan kekhawatiran yang dalam terhadap reaksi dan akibat jika tertangkap,” kata Woolfe.

Dengan sebagian besar kebutuhan dasar mereka tercukupi (dan lebih), tidak mengherankan bahwa banyak orang Brunei tidak mau ‘menggoyang perahunya’ (tinggal di zona nyaman)

Ketakutan terhadap reaksi bukanlah satu-satunya hal yang membuat orang-orang Brunei menolak untuk membincangkannya. Sebagai negara kaya yang dianugerahi ladang minyak dan gas alam yang luas, pemerintah telah mampu memberikan kehidupan nyaman bagi sebagian besar populasi negara ini: terdapat sarana kesehatan dan pendidikan gratis, subsidi untuk bahan bakar dan bahan makanan tertentu, skema perumahan nasional yang terjangkau dan kesejahteraan bagi masyarakat miskin serta penyandang cacat. Dengan sebagian besar kebutuhan dasar mereka tercukupi (dan lebih), tidak mengherankan bahwa banyak yang memilih tidak menggoyang perahunya (tinggal di zona nyaman).  

Oleh karena itu, masih langka institusi resmi yang bekerja di negara tersebut bukan hanya pada isu hak LGBTQ, namun segala bentuk hak asasi manusia. Namun selalu ada inisiatif dan upaya kecil untuk mengabarkan cerita tentang LGBTQ di Brunei, menggunakan metode yang halus agar terhindari dari menjadi target.

 

Upaya kecil dan hati-hati

“Tidak ada organisasi formal atau jaringan pendukung yang didedikasikan untuk pembelaan LGBTQ di Brunei dan demikian juga undang-undang dan regulasi mengenai pembentukan organisasi formal, bahwasanya setiap upaya mendirikan organisasi semacamnya dijamin pasti gagal,” Woolfe memberitahukan New Naratif.

“Dengan demikian, media sosial tetap menjadi jalan utama untuk advokasi dan memberikan tingkat keamanan bagi para pembela dengan memungkinkan mereka untuk melindungi identitas mereka, juga sambil menjangkau khalayak luas.”

Baik itu Songket Alliance maupun The Brunei Project tidak secara terbuka melakukan advokasi untuk mencabut undang-undang atau legalisasi pernikahan sesama jenis, namun memilih dengan memberikan ruang  narasi pribadi untuk memanusiakan kaum LGBTQ

Songket Alliance, sebuah webzine indie, yang telah mempublikasikan kisah-kisah minoritas di Brunei dalam beberapa tahun sekarang, di bawah kolom “Saya Orang Brunei”. Sejumlah kisah-kisahnya, serta beberapa yang lain di luar kolom, menyentuh kehidupan orang-orang LGBTQ di Brunei.

The Brunei Project juga bekerja menyoroti persoalan hak asasi manusia di Brunei, terutama melalui Facebook. Pada 8 Maret 2018, halamannya mempublikasikan sebuah cerita dari Khairul, seorang pria gay yang menuntut penerimaan dari masyarakat Brunei.

“Sayangnya, layanan bantuan bagi orang seperti Khairul yang muncul dengan mengakui seksualitas mereka atau yang mungkin bingung dengan identitas mereka serta apa yang mereka rasakan, masih kurang di Brunei,” The Brunei Project menulis dalam postingannya sebelum menyebut tentang mereka yang membutuhkan bantuan di Oogachaga, sebuah pelayanan konseling ramah LGBT yang berbasis di Singapura.

Baik Songket Alliance maupun The Brunei Project tidak secara terbuka melakukan advokasi untuk mencabut undang-undang atau melegalisasi pernikahan sesama jenis, tetapi lebih memilih memberikan ruang narasi pribadi memanusiakan individu LGBTQ untuk menggungah pemahaman dan empati di antara orang Brunei sebagai langkah awal.

Pada akhirnya, hal yang diinginkan oleh individu LGBTQ yang diwawancarai New Naratif adalah kebebasan untuk menjadi diri mereka sendiri, apakah itu terbuka tentang orientasi seksual mereka di masyarakat, atau berdamai dengan keyakinan mereka. “Saya sedang aktif mencari pengakuan dari keluarga dan agama saya,” Ros menyatakan. “Saya seorang gay. Saya Muslim. Saya ada di dunia ini. Iman saya kuat, tetapi keluarga saya berpikir bahwa gay yang melekat pada diri saya membuat saya kurang relijius. Saya merasa lebih religius mengetahui bahwa ke-gay-an saya merupakan perjuangan saya di dunia yang kompleks ini.”

* Nama telah diubah untuk melindungi identitas sumber

 

Jika anda menikmati artikel ini dan ingin bergabung dengan gerakan kami untuk menciptakan ruang untuk penelitian, percakapan dan tindakan di Asia Tenggara, silahkan bergabung menjadi anggota New Naratif untuk hanya US $52/tahun (US $1/minggu)!

Zaina Abdul

Zaina Abdul is a Bruneian writer and feminist working on expanding sources of the people's narrative.

Teguh Harahap

Teguh Harahap is a freelance writer and translator based in Medan, Indonesia. Previously he worked as the editor of Koran Kindo, a weekly newspaper for Indonesian migrant workers based in Hong Kong.

If you enjoyed this article...

Join the movement and spread the love

If you enjoyed this article and would like to join our movement to create space for research, conversation, and action in Southeast Asia, please subscribe to New Naratif—it’s just US$52/year (US$1/week)!