A little girl in her party dress before her ceremony. Ian Morse

“Nafsu Harus Diurus”

Author: Ian Morse
Published:

Naya, mengenakan gaun kuning cerah, baru saja menginjak umur tujuh bulan, dan pesta hari ini adalah untuknya. Nama pestanya Molubingo, praktik adat yang telah menjadikan Provinsi Gorontalo menempati peringkat tertinggi untuk sunat perempuan di Indonesia, sebuah tradisi yang pernah dilarang tapi masih berakar di seluruh nusantara.

Ibu Naya membawanya ke dalam sebuah kamar bersama dengan seorang dukun beranak, atau disebut dengan Hulango. Dukun itu bersenjata pisau yang tidak cukup tajam untuk memotong jeruk muda, tapi digunakan untuk mengambil sebagian dari klitorisnya. Sementara itu para pria membaca doa di luar dan mengatakan ini adalah cara bagaimana perempuan disebut masuk Islam.

Tangis Naya pecah, mulai dari raungan karena tidak nyaman hingga teriakan histeris, sementara Hulango menyelesaikan pengambilan klitoris itu dengan cepat di bawah mukena seukuran anak. “Tidak ada darah,” ujar Hulango, Martin A Upingo. “Kalau berdarah, tidak bagus.” Setelah dukun beranak berumur 68 tahun itu mengeluarkan sebagian klitoris Naya seukuran dan sewarna dengan sebutir beras, ia mengatakan bahwa ini hanya simbolik saja.

“Kalau itu tidak dikeluarkan perempuan itu setelah dewasa, dia punya nafsu yang tidak terbatas, tidak terkendali,” Deka Usman, mantan ketua dewan adat Gorontalo menyampaikan kepada New Naratif. “Nafsu harus diurus. Itu yang pertama.”



Pemotongan dan Perlukaan Genital Perempuan di Indonesia

Menurut penelitian terbaru dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kurang dari dua persen kasus sunat perempuan bersifat simbolis—ini berarti tanpa membahayakan gadis itu. Sebagian besar kasus tersebut, seperti yang dialami Naya, bertujuan untuk merusak atau mengambil daging dari klitoris. Inilah sebabnya mengapa Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) beserta organisasi hak-hak perempuan dan anak-anak Indonesia menyebut praktek ini, yang dirayakan sebagai pesta di Gorontalo, sebagai sebuah pelanggaran HAM.

Mereka yang menentang praktik ini menghadapi tekanan-tekanan dari keluarga dan teman-teman, serta fatwa yang dari Majelis Ulama Indonesia, lembaga Islam paling kuat di Indonesia, diketuai Ma’ruf Amin, calon wakil presiden dan pasangan Presiden Joko Widodo di pemilu yang akan datang pada bulan April depan.

Sunat perempuan, atau lebih formalnya Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan atau P2GP telah mencapai hampir setengah populasi gadis dengan kategori umur di bawah 11 tahun di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya muslim terbesar di dunia. Warga Gorontalo, kota ini pernah disebut Serambi Madinah karena terkenal praktik agamanya yang cukup konservatif, menyunat lebih dari empat dari setiap lima anak perempuan. Angka ini adalah tertinggi di negara ini, menurut survei pemerintah pada 2013.

Wujud P2GP dapat berupa apa saja, menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), mulai dari gesekan ringan di klitoris sampai pemotongan vagina yang invasif. Penelitian yang terbit pada Juli dari Komnas Perempuan menemukan bahwa di Indonesia, terjadi penyunatan utuh dan sebagian hingga kerusakan pada bagian klitoris. Dalam dunia perdukunan anak di Indonesia atau bidan profesional sekalipun, mereka menggunakan pisau, pinset, jarum, koin, gunting kuku, bahkan hanya dengan menggunakan jari untuk menyunat bayi perempuan.

Dalam dunia perdukunan anak di Indonesia atau bidan profesional sekalipun, mereka menggunakan pisau, pinset, jarum, koin, gunting kuku, bahkan hanya dengan menggunakan jari untuk menyunat bayi perempuan

UU Indonesia menjelaskan sunat perempuan adalah menggores selaput di atas klitoris tanpa melukai klitoris itu sendiri, tapi definisi tersebut belum meyakinkan PBB. Badan internasional itu menegaskan pada 2012 bahwa hal itu sangat mengkhawatirkan, bahwa Indonesia telah melegalkan secara medis praktik tersebut karena “semua bentuk P2GP termasuk sunat perempuan adalah pelanggaran hak asasi perempuan.”

PBB mengejutkan para pengamat dua tahun lalu ketika mereka menambahkan Indonesia ke dalam statistik mereka terkait P2GP global ini. Sebab karena ukurannya negara kepulauan itu, jumlah gadis yang pernah mengalami P2GP melonjak dari 70 juta menjadi 200 juta. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia dan di luar Afrika dan Timur Tengah di mana PBB telah melakukan studi nasional tentang P2GP. PBB memperkirakan setiap tahun 3,9 juta anak perempuan disunat di seluruh dunia, angka ini bisa menjadi 4,6 juta pada 2030, karena pertumbuhan penduduk yang cepat di negara-negara seperti Indonesia dan Nigeria.

Ketika data dari PBB tahun 2016 menempatkan Indonesia di tingkat yang sama dengan negara-negara di Afrika dan Timur Tengah, banyak pengamat Indonesia menolak temuan ini, dengan alasan bahwa sunat perempuan di Indonesia kurang invasif dari apa yang dilakukan di negara lain. Di Nusantara, menurut para pengamat-pengamat ini, praktik ini hanya simbolik saja. Penelitian Komnas Perempuan mematahkan argumen ini.



“Bukan simbolik semata”

“Justru penelitian kami yang kemarin yang membukakan mata apa yang terjadi di Indonesia bukan simbolik semata,” kata wakil ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni lewat telepon. “Ada yang ditusuk pake jarum, ada yang digorok alat.”

Studi itu merupakan hasil survei dan wawancara dengan 4.250 rumah tangga di 17 kabupaten di 10 provinsi, bekerja sama dengan UN Population Fund, pemerintah Australia, dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Sebanyak 60 persen dari total kasus menyebut bahwa orang tua melaporkan bahwa organ genital anak perempuannya dipotong atau dikikis, dan hanya 1,2 persen kasus saja yang simbolik.

“Boleh orang melestarikan budayanya seperti yang terjadi di Gorontalo,” lanjut Ibu Budi, “tapi tidak harus melakukan ritual yang lebih dikenal di sana dengan sunat perempuan. Itu dengan melukai apapun simbolik, nah faktanya bukan simbolik.”

Menurut survei pemerintah tahun 2013, P2GP paling banyak terjadi di Gorontalo, tapi Bangka Belitung, Banten, dan Kalimantan Selatan mengikuti di belakangnya. Provinsi paling padat, Jawa Barat, dan Jakarta, persentasenya mencapai paling tidak 70 persen. Sebanyak 97 persen kasus terjadi sebelum anak perempuan berumur 3 tahun, dan riset Komnas Perempuan menemukan, responden percaya sunat dilakukan pada umur itu dengan tujuan untuk mencegah mereka mengingatnya dan berbicara tentang masalah kesehatan.



“Kenapa tidak ada larangan aja?”

PBB telah lama buka suara menentang P2GP. Pada tahun 1979, badan itu mengadopsi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, sebuah perjanjian yang diratifikasi Indonesia pada 1984. Menurut WHO, sunat perempuan tidak memiliki manfaat kesehatan apapun dan sebaliknya bisa menyebabkan infeksi, perdarahan parah, komplikasi dengan buang air kecil, serta peningkatan risiko kematian bayi baru lahir. Komnas Perempuan menemukan setengah kasus menyebabkan perdarahan, 18 persen menyebabkan kematian, dan dua persen menyebabkan ketidaksuburan.

Pejabat di Dinas Kesehatan Kota Gorontalo mengatakan mereka tidak diwajibkan memantau sunat perempuan sama sekali, juga tidak ada pemeriksaan apakah praktik itu dilakukan dengan alat steril. Beberapa dari mereka yakin prosedurnya harus melukai sampai berdarah agar berfungsi, dan salah satu dari mereka mencontohkan anaknya sendiri yang berdarah di celana selama beberapa hari setelah Molubingo.

Rizky Mardianti adalah seorang ibu yang bercerai dari suami yang telah berperilaku kasar padanya dan yang bekerja di warung kecil sampai jam 3 pagi di kota. Ia belum pernah berbicara dengan orang tuanya soal sunat yang dialaminya. Setelah P2GP diketahui di seluruh Indonesia, ketika data PBB dipublikasikan dua tahun yang lalu, dia baru sadar bahwa itu kemungkinan penyebab ketidakmampuannnya untuk merasakan klimaks saat berhubungan seks dan masalah selama hidup saat buang air kecil.

“Kalau sebelum [saya] tahu akibatnya, kalau udah tau itu separah itu, akibat yang terkenal untuk perempuan yang sudah sunat, saya pikir kenapa enggak kita melawan tradisi untuk kesehatan kita.” kata wanita berusia 27 tahun itu pada New Naratif.

FGM in Gorontalo - New Naratif
Naya preparing for her mandi lemon ceremony after the circumcision. Ian Morse

Penganjur praktik Molubingo di Gorontalo berpendapat pengurungan hasrat seksual memang tujuan dari praktik tersebut. Penelitian Komnas Perempuan mengungkap keputusan untuk sunat anak perempuan mengutamakan kenikmatan seksual laki-laki. Seperlima responden berniat mengurangi hasrat seksual wanita, dan rasio yang sama berpendapat tujuannya meningkat dorongan seksual calon suami mereka. Lebih dari separuh responden dalam penelitian mengatakan praktek itu sebenarnya mengurangi dorongan seks perempuan.

“Orang Gorontalo percaya selama itu [sebagian klitoris] masih melekat sama dia, itu dia akan mencari-cari laki-laki, tidak pernah puas dengan apa adanya,” kata Sance Lamusu, seorang peneliti dan pendukung Molubingo. “Akan genit. Kalau dia bersuami, dia cari suami yang lain.”

Baik Lamusu, seorang perempuan, maupun Usman, mantan ketua dewan adat, tidak dapat menjawab mengapa hal yang sama tidak terjadi pada laki-laki. Argumen mereka, – walaupun PBB tidak setuju – selama anak perempuan tidak dilukai sampai berdarah, mereka tidak menyebut sunat pada wanita sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Jika Rizky akan melahirkan lagi satu anak perempuan, katanya, pasti dia akan menghindari molubingo, serta melawan tekanan orang tuanya untuk melakukannya, sekuat mungkin. Dia bertanya, “Bingung aja kenapa kalau akibatnya bisa buruk kenapa tidak ada larangan aja?”



Peranan lembaga-lembaga agama di Indonesia

Indonesia pernah melarang dokter menyunat anak perempuan pada 2006, tapi sebuah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), badan ulama tertinggi di Indonesia, menekan kementerian kesehatan untuk mencabut larangan tersebut. Kementerian memutuskan melegalkan secara medis praktik itu, sehingga mempercayakan praktek—yang masih kekurangan pembenaran medis – kepada profesional yang berlisensi.

Walaupun prosedur itu mungkin lebih aman daripada dipotong oleh dukun beranak yang mempelajari praktik itu secara turun-temurun, aktivis anti-P2GP memperdebatkan itu hanya mempermudah akses kepada praktik tersebut. Kementerian kesehatan menghapus semua pedoman pada 2014.

“Salah satu argumen kami terhadap sunat perempuan itu cara pandang yang merendahkan perempuan bahwa perempuan kotor akan membuat pengendalian peraturan tentang tubuh perempuan itu secara berlebihan”

Budhis Utami, sekretaris Kapal Perempuan, percaya bahwa hanya membuktikan saja bahwa praktik tersebut tidak sehat saja, tidak cukup. Dia yakin, harus ada penghapusan pandangan bahwa tubuh wanita itu kotor.

“Salah satu argumen kami terhadap sunat perempuan itu cara pandang yang merendahkan perempuan bahwa perempuan kotor akan membuat pengendalian peraturan tentang tubuh perempuan itu secara berlebihan,” kata Utami. “Itu kan sebenarnya kalau di Indonesia, laki-laki itu menginginkan istri yang kalem, orang yang patuh, menerima, jadi bukan yang menikmati hubungan seksual. Tapi laki-laki kemudian sendiri tidak merasa terpuas maka dia akan cari perempuan lain di luar [perkawinan].”

Komnas Perempuan mengatakan hambatan terbesar terhadap perubahan hukum adalah MUI dan Kementerian Agama, yang keduanya pernah mengatakan di depan umum bahwa sunat memuliakan perempuan dalam Islam untuk masuk surga. Padahal pakar agama, termasuk Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), mempertanyakan pembenaran Alquran tentang sunat perempuan.

Penelitian Komnas Perempuan menyebut bahwa 10 persen orang tua mencari bimbingan dari seorang pemimpin agama, dan tidak ada satupun pemimpin agama yang dapat memberikan contoh hadis, atau ucapan Nabi Muhammad, yang mendukung P2GP. Landasannya argumen MUI berdasarkan hadis yang menyebutkan khitan, tapi ulama Islam mempertanyakan keaslianya.

“Di dalam Alquran tidak ada satupun ayat yang menyebutkan tentang keharusan FGM/C,” kata Maria Ulfah Anshor, mantan ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “Ternyata ada hadis nanti hadis nanti hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan landasan hukum. Jadi dari sisi teologis tidak ada pahala, tidak ada dosa [dengan sunat perempuan].”

Maria Ulfah, yang menyandang sarjana dalam hukum Islam dan sekarang mengelola organisasi advokasi sendiri untuk kesetaraan gender dalam keluarga, mengatakan dia tidak setuju dengan komisi yang dulu pernah diketuainya itu, yang berpegang pada fatwa MUI dan menyatakan bahwa Islam mewajibkan P2GP. Komnas Perempuan sepertinya telah bebas dari politik tersebut tetapi tetap terhalang oleh kekuatan MUI.



Dari akar rumput

Ketika orang tua ingin mencari tahu tentang praktik sunat perempuan, kata Utami, mereka belajar dari pakar budaya dan agama. Organisasinya, Kapal Perempuan, mencoba mengisi celah dalam pengetahuan sebelum orang lain dapat. Dia lebih memilih bekerja dari bawah ke atas; Kapal Perempuan melaksanakan sosialisasi di enam provinsi dan 50 desa, dan dengan setiap seminar pengajaran yang mereka adakan, lebih banyak siswa yang belajar tentang praktik tersebut dan mereka tumbuh dewasa menentang P2GP untuk anak-anak mereka sendiri. Utami mengatakan dia telah melihat kemajuan, tetapi perjuangan semakin sulit karena orang merasa budayanya semakin terancam.

Atay Hala juga bekerja di lapangan sebagai aktivis hak-hak perempuan di Women’s Institute for Research and Empowerment Gorontalo (WIRE-G), dengan fokus pada kekerasan dalam rumah tangga. Ia menyuruh putrinya menjalani prosedur ini bulan lalu “karena itu tradisi sih”. Ia tidak ingat sunat yang ia alami sendiri dan tidak percaya ia punya masalah dengan itu, tapi ia memastikan untuk memberitahu Hulango agar anaknya tidak berdarah. “Ia memiliki hak untuk memiliki hasrat seksual, kan?” Tapi tetap saja putrinya masih kehilangan sebagian klitorisnya, disebut PBB kekerasan terhadap perempuan.

Utami mengatakan dia telah melihat kemajuan, tetapi perjuangan semakin sulit karena orang merasa budayanya semakin terancam

Dan menjelang pemilihan presiden, hampir tidak ada kemajuan berarti. Pada saat MUI mengeluarkan fatwa menentang larangan sunat perempuan, Ma’ruf Amin mengetuai Dewan Syariah Nasional MUI. Pada bulan Agustus lalu, Presiden Joko Widodo memilih Amin, yang sekarang memimpin seluruh majelis, sebagai pasangannya dalam pemilihan yang akan digelar pada April tahun depan.

“Kami juga kecewa Jokowi pilih Pak Ma’ruf yang sangat tidak pluralis tapi kalau itu hitungan politik,” kata Utami. “Kami membayangkan memang harus diganti dengan ulama yang lebih progresif.” Wahyuni dari Komnas Perempuan mengatakan perjuangan melawan P2GP akan berlanjut, tak peduli siapa yang akan duduk di kursi presiden nanti.

Di tingkat lokal, tampaknya juga ada hambatan untuk berubah. Sebuah siaran pers yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gorontalo baru-baru ini bersama dengan Kementerian Nasional untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya menyebut bahwa mereka berjanji akan melindungi anak-anak dari kekerasan fisik dan mental, bullying, makanan tidak sehat, lingkungan yang buruk, karakter buruk, rokok, narkoba, dan bencana.

Studi Komnas Perempuan menemukan bahwa 97 persen suami dan istri berpendapat bahwa praktik ini harus dilanjutkan. Ketika ditanya mengapa praktek harus dilakukan, separuh responden menyebut manfaat kesehatan, dan seperempat dari mereka menyebut tekanan sosial.

Peneliti internasional termasuk WHO mempertahankan sama sekali tidak ada manfaat kesehatan untuk sunat perempuan, tetapi beberapa akademisi dan dokter Indonesia terus berdebat untuk kebersihan badan, yang penting untuk berdoa dalam Islam.

Tapi mungkin ada secercah harapan untuk berubah. Pada September 2018, direktur Kesehatan Keluarga di Kementerian Kesehatan Nasional, Eni Gustin, berkata, “Itu organ dilukai bisa terjadi infeksi. Itu kan bagian paling sensitif untuk berhubungan seksual, bayangin kalau harus dibuang. Di Indonesia ada yang ringan sunatnya, cuma digores, disayat sampai dipotong. Tapi itu tidak boleh dan itu masuk pada kekerasan terhadap anak dan perempuan.” Meskipun kemungkinan komentar ini off-hand saja di luar acara yang tidak terkait, topik masih bertahan di kementerian kesehatan, yang memiliki kekuatan untuk melarang praktek di Indonesia lagi.

Tiga jam dari kota, pesta ulang tahun Salwa yang kedua digelar di tengah-tengah sawah dan di antara pohon-pohon pisang. Sementara itu, Hulangonya yang menyunatnya tampak membutuhkan waktu lama. Setiap kali selesai memotong sebuah selaput baru dengan pisau kecil yang berkarat itu, ia tampak menggerakkan pisau di antara kaki Salwa.

Suasana gelap, jadi memakai pakaian tradisional tidak mungkin. Ketika setelahnya saya bertanya kepada Hulango tentang prosedur setelah sunat dilakukan, ia tidak bisa menjawab hingga seorang pria menjawab untuknya:

“Tidak pernah ada darah. Hanya agar dia bisa masuk Islam dan menjadi anggota kami.”

 

Ian Morse

Ian Morse is a journalist based in Gorontalo and covering eastern Indonesia and Kalimantan. He tweets @ianjmorse.

If you enjoyed this article...

Join the movement and spread the love

If you enjoyed this article and would like to join our movement to create space for research, conversation, and action in Southeast Asia, please subscribe to New Naratif—it’s just US$52/year (US$1/week)!