Sampah Indonesia Merajalela

Author: Richaldo Hariandja
Published:

“Ini sudah stadium empat,” ucap Teguh Prayitno menggambarkan kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung yang merupakan muara dari seluruh sampah di Kota Depok, Jawa Barat. TPA tersebut mencampuradukkan sampah organik dan anorganik hingga mencapai ketinggian lebih 10 meter; aroma tidak sedapnya bisa tercium hingga jarak setengah kilometer dari TPA.. Di arah timur, sebagian sampah bahkan sudah masuk dan mencemari Kali Krukut yang berada di pinggir TPA. Kepala Sub Bagian UPT TPA Cipayung tersebut mengatakan kepada New Naratif bahwa tempat itu adalah masalah dari Kota Depok, sehingga ‘tidak layak’ untuk didokumentasikan. “Saya pun tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar TPA ini,” imbuhnya. Sekalipun tidak ada peraturan khusus mengenai larangan mengambil gambar, Teguh mengatakan perintah itu datang langsung berasal dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga yang mengelola dan mengawasi TPA.

Depok merupakan salah satu kota peraih Adipura, penghargaan lingkungan paling prestisius Indonesia, pada 2017 lalu. Meskipun demikian, kondisi TPA mereka tidak menunjukan bahwa Depok melakukan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. Kota satelit dari ibukota DKI Jakarta itu menghasilkan 800 ton sampah yang bermuara ke TPA Cipayung tiap harinya: jumlah ini merupakan ⅔ dari keseluruhan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Depok. Sisanya dikelola di Unit Pengelolaan Sampah pada tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Berdiri sejak tahun 1984, TPA Cipayung mengalokasikan 5.1 hektar area sebagai zona pengumpulan sampah. Pada mulanya, terdapat dua lubang besar yang dijadikan tempat pembuangan. Namun seiring dengan membludaknya sampah yang dihasilkan masyarakat kota Depok, sampah di kedua lubang tersebut akhirnya berkumpul membuat satu tumpukan raksasa dengan tinggi lebih dari 20 meter.

TPA yang menggunakan teknologi Open Dumping sejatinya merupakan jenis TPA kuno yang tidak berwawasan lingkungan

Menurut rencana, seiring dengan melemahnya daya tampung maka TPA Cipayung akan ditutup dan sampah kota Depok akan dialihkan ke TPA Nambo yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Pembicaraan masih di tingkat pimpinan, tapi TPA Nambo sendiri tidak akan cukup menampung 800 ton dari kami, [jadi] sedang kami pikirkan mau dikemanakan sisanya,” terang Teguh.

TPA yang menggunakan teknologi Open Dumping—di mana sampah dibuang ke dalam lubang tanpa penanganan lebih lanjut—sejatinya merupakan jenis TPA kuno yang tidak berwawasan lingkungan. TPA Open Dumping juga kerap menyebabkan sejumlah masalah lainnya, seperti membahayakan kesehatan dan keselamatan warga sekitar. Salah satu kasus pengelolaan sampah tidak berwawasan lingkungan yang memiliki akibat fatal paling parah adalah longsornya tumpukan sampah yang menimbun tiga perkampungan di TPA Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, pada 21 Februari 2005. Tragedi tersebut pada akhirnya menjadi katalis untuk lahirnya Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati pada tanggal yang sama setiap tahunnya.

Perkara keputusan politik

Masalah TPA tidak berwawasan lingkungan sebenarnya bukan hanya terjadi di kota Depok maupun Cimahi. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), sebanyak 47% TPA di Indonesia masih menggunakan teknologi Open Dumping. Hal ini kontradiktif dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa seluruh TPA di Indonesia seharusnya berwawasan lingkungan, baik itu menggunakan teknologi Controlled Landfill maupun Sanitary Landfill.

UU tersebut juga mengatakan bahwa seluruh TPA Open Dumping harus sudah ditutup dalam kurun 5 waktu sejak UU itu disahkan, yakni pada 2008. 11 tahun berlalu, TPA Open Dumping masih saja masih beroperasi di berbagai daerah Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menilai bahwa masalah ini disebabkan biaya operasional dan komitmen dari Pemerintah Daerah setempat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa daerah yang melakukan pengelolaan lebih baik ketimbang daerah lainnya.

“Kalau kita bandingkan antara Jakarta dengan Surabaya, Surabaya kan sebenarnya tidak terlalu banyak anggarannya seperti Jakarta. Tapi mereka bisa maksimal juga dengan adanya komitmen sehingga anggaran bisa lebih dari standar,” ucap Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian LHK Novrizal Tahar saat ditemui New Naratif dalam beberapa kesempatan berbeda.

Waste Management - New Naratif
Richaldo Hariandja

Idealnya, pengelolaan sampah di TPA berteknologi Sanitary atau Controlled Landfill memerlukan biaya Rp. 120,000 per ton sampah Namun beberapa daerah—dengan berbagai alasan pula—gagal untuk mengalokasikan dana yang diperlukan dan memilih berkutat dengan sistem Open Dumping, menumpuk sampah pada gunungan yang terus bertumbuh,

“Pemerintah Surabaya mengeluarkan hingga Rp. 386,000 per ton untuk pengelolaan sampah. Jadi menurut saya ini masalah komitmen. Selama ini juga banyak Pemda yang kekurangan anggaran lalu [pengelolaan sampah] tidak dijadikan prioritas, sehingga akhirnya biaya pengelolaan di bawah standar dan jadi Open Dumping,” terang Novrizal.

Contoh baik lainnya bisa dilihat pada Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kota yang rutin memperoleh Adipura tersebut harus mengalokasikan dana minimal Rp. 1 Miliar per bulannya untuk TPA mereka yang sejak tahun 1992 telah berwawasan lingkungan. “Untuk bangun TPA itu tidak murah. Satu zona saja, satu lokasi TPA yang luasnya 10-12 Hektare itu membutuhkan dana kalau di Balikpapan sekitar Rp. 156 Miliar hanya untuk menyiapkan tempat menaruh sampah itu,” ucap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan Suryanto.

Meski demikian, tanggung jawab untuk mengelola sampah tidak dapat hanya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Salah satu anggota tim perumus UU Pengelolaan Sampah, Sri Bebassari, menyebut kelalaian juga tidak lepas dari kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Menurutnya, dalam beberapa kali diskusi yang dilakukan dengan Pemda, beberapa Pemda terlihat kebingungan menyikapi desain dan pendanaan TPA yang tepat.

“Karena banyak pemerintah daerah yang belum ngerti TPA yang sanitary itu seperti apa, kemudian harganya berapa. Saya melihat pelatihan seperti ini kurang, meskipun saya beberapa kali mengusulkan [pada Pemerintah Pusat] supaya ada training kepada Pemda dalam rangka susun anggaran pengelolaan TPA,” jelas Sri saat dihubungi oleh New Naratif.

Akibatnya, keluhan terkait biaya tinggi yang harus dikeluarkan oleh Pemda kerap terlontar setiap pembahasan anggaran dana. “TPA yang benar itu minimal biaya operasionalnya USD10 (Rp. 14,000) per ton [sampah], tapi sekarang banyak yang masih beroperasi dengan dana USD 1 atau bahkan USD 0.5 per ton,” tambah Sri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Indonesia Solid Waste Association tersebut.

Sementara itu, Direktur Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dan pakar hukum lingkungan Tiza Mafira dalam kesempatan menyayangkan sikap Pemda yang masih menganggap biaya tinggi untuk TPA berwawasan lingkungan sebagai kendala untuk menerapkan UU Pengelolaan Sampah. “Ini sudah 10 tahun, masa iya tidak menabung, masa iya tidak menyiapkan anggaran selama ini. Ini jelas masih ada prioritas yang tidak diberikan Pemda,” tukasnya.

Mandek di penegakan hukum

Wahyu Adityo Projo, seorang warga Depok, menyatakan dirinya terus-menerus terganggu oleh bau busuk TPA Cipayung yang masih dapat tercium dari rumahnya yang berjarak sejauh 4.5 km.

“Baunya sangat menjijikan, dan hujan menjadikannya lebih parah. Makanya kami sangat menderita selama musim hujan,” jelas Wahyu.

Pemda Kota Depok tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak dari TPA sebagaimana yang diatur dalam UU Pengelolaan Sampah, dan Wahyu sendiri bahkan tidak menyadari bahwa dirinya berhak terhadap kompensasi tersebut: “Yang saya tahu belum ada keluhan resmi dari masyarakat sekitar rumah saya. Tapi saya berharap pemerintah melakukan sesuatu agar kami bisa hidup dengan [kondisi] lingkungan yang lebih baik.”

Sama halnya dengan Undang-undang lain, UU Pengelolaan Sampah pun mencantumkan ketentuan sanksi atas kegagalan mengimplementasikan aturan yang ditetapkan. Kendati banyak Pemda masih mengoperasikan TPA Open Dumping, penegakan hukum atas pelanggaran terang-terangan ini mandek: “Penegakan hukum sangat lemah. Kemudian Kementerian LHK kan tidak bisa enforcing itu. Tanggung jawab memang diserahkan ke Pemda, tapi kalau Pemda nggak bisa menjalankan itu, jalur hukum mana yang bisa ditempuh? Hal itu sulit, karena dari Kementerian LHK ke Pemda kan tidak ada jalur struktural yang jelas,” terang Tiza.

Baunya sangat menjijikan, dan hujan menjadikannya lebih parah

Sanksi pidana yang termaktub pada pasal 40 dan 41 UU Pengelolaan Sampah—berupa hukuman penjara maupun denda—ditujukan kepada pengelola sampah yang tidak melakukan praktik sesuai ketentuan dan merugikan masyarakat. Meski demikian, Direktur Eksekutif Indonesia Center of Environmental Law Henri Subagiyo berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada aturan untuk merinci sanksi yang dapat diberikan langsung kepada Pemda. Hal inilah menyebabkan ketidakjelasan penegakan hukum terkait pengelolaan sampah yang tidak berwawasan lingkungan.

Menurut Henri, ketidakpastian hukum ini membuat mekanisme insentif dan disinsentif dibutuhkan untuk mendorong Pemda. “Kemudian masyarakat sebagai pengguna jasa bisa memberikan gugatan publik, baik itu perdata atau pidana. Masyarakat dapat menggugat Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan model pengelolaan yang baik. Masyarakat ini kan sebagai konsumen sudah menjalankan kewajiban, misalnya dengan retribusi untuk pengelolaan sampah. Tapi [kalau] layanan pengelolaan sampah itu tidak bagus, masyarakat bisa melakukan gugatan,” ucap Henri.

Gagasan Henri di atas ternyata didukung oleh sejumlah preseden hukum. Di kota Depok, masyarakat sipil pernah menggugat Pemda setempat terkait pengelolaan sampah yang buruk. Sidang pertama gugatan tersebut—yang diadakan pada 27 Agustus 2018—memproses keluhan warga akan gangguan kesehatan seperti penyakit kulit hingga Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Sebanyak 1,500 warga menuntut ganti rugi dari Pemda Depok sebesar Rp. 30 juta per keluarga untuk kerugian material seperti kerusakan properti dan Rp. 1 Miliar untuk kerugian yang bersifat non-material, seperti berkurangnya kualitas hidup mereka.

Selain Depok, gugatan masyarakat juga terjadi terhadap Pemerintah Kabupaten Banyumas. Gugatan tersebut terjadi karena masyarakat menilai TPA di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, telah mencemari lahan pertanian sehingga tidak dapat ditanami. Dalam gugatan itu, sebanyak 20 petani mengajukan kompensasi atas kerugian material dengan kisaran jumlah yang berbeda—dari Rp. 31 juta hingga Rp. 228 juta—dengan total gugatan mencapai Rp. 1 Miliar. Tiap petani juga mengajukan ganti rugi untuk kerugian non-material sejumlah Rp. 50 juta, membuat total gugatan untuk kerugian non-material mencapai Rp. 1 Miliar pula. Hingga saat ini, baik kasus di Depok dan Banyumas masih dalam proses hukum.

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian LHK Rosa Vivien Ratnawati mengakui lembaganya belum melakukan penegakan hukum. Meski demikian, menurutnya hal ini tidak berarti mereka belum melakukan apa-apa.

“Karena saat ini yang kita lakukan adalah banyaknya pembinaan. Jadi poin UU Sampahnya belum dikerjakan dulu, tapi bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Bisa, tapi kita mau siapkan dulu sarana dan prasarananya [dengan menyediakan pedoman dan pakar],” ucap Vivien.

Mengubah cara pandang

Menurut Vivien, upaya menertibkan Pemda untuk memperbaiki TPA masing-masing saat ini tidak ada dalam agenda kerja Kementerian LHK. Saat ini yang dikerjakan adalah perubahan cara pandang: bagaimana agar penanggulangan masalah sampah tidak hanya terjadi di TPA semata, tapi terdapat pengurangan sampah di tingkat hulu pula sebelum akhirnya berakhir di TPA. “Ketika kita bicara pengelolaan sampah, itu sudah berbeda cara pandangnya. Tidak hanya di hilir saja, tapi kita bicara hulu ke hilir,” terangnya.

Sejalan dengan arahan dari Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, pemerintah kota dan kabupaten diminta membuat Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) untuk memetakan sampah yang dihasilkan oleh wilayah masing-masing untuk kemudian merumuskan cara penangannya. Novrizal Tahar turut memandang Jakstrada ini sebagai sebuah langkah maju dan lompatan berpikir untuk cara membatasi sampah di daerah.

“Ketika kita bicara pengelolaan sampah, itu sudah berbeda cara pandangnya. Tidak hanya di hilir saja, tapi kita bicara hulu ke hilir”

“Yang menarik ada angka 30 persen di sisi pengurangan. Ini merupakan langkah maju karena kita berikan target pada sisi hulu tadi, jadi dengan jakstrada ini daerah juga dipaksa mulai digiring untuk menyelesaikan persoalan sampah itu di hulu. Ya bicara [tentang] hulu [berarti] ada pembatasan, ada daur ulang, ada guna ulang,” ucap dia.

Tiza menyatakan banyaknya peraturan turunan dan langkah intervensi atas implementasi UU Pengelolaan Sampah tidak boleh menjadi penghalang atas semangat pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Ia mencontohkan langkah panik Pemerintah untuk mengurangi sampah melalui Perpres Nomor 18 tahun 2016 tentang Percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Februari 2017 lalu. Hal ini justru menambah kebingungan Pemda, membuat mereka gamang terkait langkah mana yang yang harus mereka ambil.

“Jadi ada distraksi di sini. Pemda juga pasti bingung, apakah mereka harus bangun TPA atau insinerator yang bertentangan dengan Undang-undang Lingkungan. Itu kan dua hal yang berbeda, dua teknologi yang berbeda dan dua dampak lingkungan yang berbeda. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang tidak produktif seperti ini,” tukas dia.

 

Richaldo Hariandja

Richaldo has been a journalist since 2013 and spent 4.5 years at the Media Indonesia Daily Newspaper, writing about politics, science, environmental issues, design and entertainment. He is greatly concerned about environmental issues in Indonesia and has been a member of the Society of Indonesia Environmental Journalists since 2016.

Now that you're here, we have a favour to ask...

Join our movement for a better Southeast Asia

New Naratif is a movement for democracy, freedom of information, and freedom of speech in Southeast Asia (see our manifesto). Our articles report on issues that are often overlooked or suppressed by the mainstream media in Southeast Asia. We are rely on our members for their support. Every cent of your membership fee goes to supporting our research, journalism, and community organisation activities. Your support enables us to be editorially independent and to conduct hard hitting independent research and journalism. It allows us to give a voice to the powerless and to hold the powerful accountable. Our members are active participants in our movement, helping us to create content and informing us about important issues, which shapes our coverage and content. Join our movement and let us, together, build a better Southeast Asia. Please subscribe to New Naratif—it’s just US$52/year (US$1/week) or US$5/month—and it only takes a minute. Thank you!