Jurnalisme di Vietnam: Meniti Benang Tegang antara Komunisme dan Kapitalisme

Jurnalis Vietnam bagaikan menghadapi buah simalakama ketika menerbitkan berita mengenai pemerintah. Di satu sisi, pemerintahan yang dikuasai partai tunggal memiliki kekuasaan penuh untuk mengontrol terbitan. Di sisi lain media harus berjuang untuk menghasilkan untung dan bertahan.

Di awal Mei, seorang reporter bernama Thuỷ yang bekerja untuk kantor berita plat merah di Hanoi mendapatkan informasi dari atasannya bahwa sejumlah pejabat tinggi Vietnam melakukan kunjungan resmi ke beberapa negara Eropa.

“Artinya, demi alasan diplomasi semua berita negatif tentang negara-negara tersebut harus ditunda penerbitannya, atau dihapus jika sudah terlanjur terbit,” ujar Thuỷ. 

Informasi semacam itu juga adalah peringatan halus baginya untuk menulis artikel yang mempromosikan hubungan diplomasi antara Vietnam dan negara-negara Eropa. Thuỷ menyebut pendekatan jurnalisme tersebut dengan istilah “menulis sesuai musim”.

Pekerja media plat merah harus memperhatikan acara-acara Partai untuk kemudian diliput dan disiarkan. Media plat merah yang malas menulis atau hanya menulis seadanya tentang kegiatan pemerintah dan Partai akan dikritik oleh Partai Komunis Vietnam.

Masalah yang dihadapi dunia jurnalisme Vietnam timbul karena bisnis media dikontrol oleh partai tunggal. Sementara, kebanyakan media di Vietnam punya afiliasi dengan Negara. Contohnya, Dân trí, salah satu media lokal yang punya banyak pembaca, berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, Penyandang Cacat, dan Urusan Sosial; VNexpress ada di bawah Kementerian Sains dan Teknologi, Vietnamnet ada di bawah Kementerian Informasi dan Komunikasi.

Kantor-kantor berita tersebut harus menulis dan mempromosikan sejumlah acara penting. Di hari jadi Partai (3 Februari), kantor-kantor berita tersebut harus menerbitkan berita yang mengagung-agungkan prestasi Partai dalam melawan agresi asing serta membangun negara sosialis yang berkembang pesat. Pada hari ulang tahun Ho Chi Minh (19 Mei), mereka harus menulis artikel yang didedikasikan untuk pendiri Partai Komunis Indochina (kini Partai Komunis Vietnam) dan Presiden Pertama Vietnam Utara.

Thuỷ, yang telah bekerja untuk kantor berita ini selama lebih dari setahun, tidak senang dengan aturan ini. Kantor beritanya akan sangat mungkin menunda penerbitan hasil tulisannya lebih lama, yang kemudian akan mempengaruhi indikator performa (KPI) bulanannya, dan berbuntut pengurangan gaji. Di bulan April, beberapa artikelnya tentang pendidikan ditunda supaya medianya bisa menerbitkan artikel tentang sejarah Vietnam untuk memperingati Hari Penyatuan Nasional (30 April), yang juga dikenal sebagai Hari Kejatuhan Saigon.

Seperti yang tertulis dalam kontraknya, gaji pokoknya adalah VND 6 juta atau sekitar Rp 3,8 juta. Dia akan menerima gaji tambahan jika dia bisa menerbitkan lebih dari kuota bulanannya, yaitu 20 artikel. Akan tetapi, dalam prakteknya, Thuỷ bahkan tidak bisa menerima gaji pokok penuhnya jika medianya tidak menerbitkan paling tidak 20 jenis atau genre artikel olehnya setiap bulan. 

“Aku jarang sekali memenuhi kuota bulanan,” kata Thuỷ.

Akibat sistem tersebut, kompetisi antara para jurnalis di terbitannya amat sengit dan membuat mereka gelisah. Banyak reporter berlomba-lomba menerbitkan artikel mereka demi memenuhi kuota untuk mendapatkan gaji penuh.

Salah satu rekan Thuỷ di kantor berita plat merah lain, yang juga diwawancarai untuk artikel ini, mengungkapkan bahwa pengalaman yang sama dirasakan oleh semua pekerja media di Vietnam: bekerja di sistem media yang terpolitisir namun juga terkomersialisasi.

Maka bukanlah kebetulan jika semua kantor berita memberitakan berita yang sama dengan bingkai yang sama: menggembar-gemborkan relasi antar Partai Vietnam dan Tiongkok, menjelek-jelekkan TikTok bahkan sebelum adanya inspeksi di Vietnam, dan lain-lain.

Kerap menduduki ranking terendah soal kebebasan media, serba-serbi jurnalisme di Vietnam lebih berliku dari yang dikira kebanyakan orang.

Tidak Ada Jurnalisme Independen di Vietnam

Seorang jurnalis independen yang telah banyak makan asam garam di sektor publik dan swasta, Ngô Bá Nha, menulis di bukunya yang terbit di tahun 2016 Sống tốt với nghề báo (Hidup Sejahtera dengan Jurnalisme) bahwa tidak ada jurnalisme swasta di Vietnam.  Walau seorang jurnalis tidak perlu menjadi anggota Partai Komunis untuk bekerja di kantor berita plat merah, jurnalis tersebut harus menjadi anggota partai dan lulus pelatihan teori politik Marxist-Leninist dasar dari kelas pelatihan politik di badan-badan dinas negara supaya bisa naik jabatan. Maka, kebanyakan dari mereka yang menduduki kursi pimpinan di kantor media adalah anggota Partai Komunis.

Secara finansial, beberapa kantor berita di Vietnam beroperasi dengan setengah mandiri. Menurut Kementerian Informasi dan Komunikasi, ada tiga jenis media: 1) didanai penuh atau sebagian lewat dompet Negara, 2) setengah didanai oleh badan pengawas dan mengatur keuangannya sendiri, dan 3) punya otonomi finansial penuh. 

Saat ini, hanya 300 dari 857 agensi media yang independen secara finansial. Sementara kebanyakan koran Partai didanai oleh dompet Negara, koran dari kementerian, kedinasan, dan organisasi, termasuk tempat kerja Thuỷ, harus mengatur keuangan mereka sendiri dan terus menghadapi berbagai kesulitan. Dompet negara tidak cukup untuk mendanai operasi media. 

Jurnalis seperti Thuỷ harus berkelit dari berbagai jeratan sensor Partai Komunis serta tekanan komersil untuk bertahan. Tidak ada hukum atau pedoman etika bagi jurnalis di Vietnam dalam melakukan tugasnya, namun mereka harus berhati-hati soal penerbitan, dan meyakinkan bahwa masih aman bagi mereka untuk menerima pendanaan dari iklan atau investor, sembari menghindari denda. 

A collage of lady justice and money
Kolase oleh E.M. dan New Naratif.

Menurut data Reporters without Borders (RSF), sedikitnya ada 42 jurnalis independen yang ditahan di penjara Vietnam hari ini. Sementara itu, jurnalis dari media arus utama, baik yang berafiliasi dengan negara atau yang sepenuhnya swasta, melakukan sensor mandiri secara internal, atau memiliki pemimpin redaksi yang juga bertanggungjawab untuk menyensor kontennya.

Di Vietnam, media arus utama secara resmi disebut “pers revolusioner”, karena ia pertama-tama lahir sebagai corong propaganda revolusioner. Pers revolusioner yang pertama, 

Thanh Niên (Youth), berdiri pada 21 Juni 1925 di Hồ Chí Minh, empat tahun sebelum berdirinya Partai Komunis Vietnam (CPV).

Menurut Proyek Perencanaan Perkembangan dan Manajemen Pers Nasional hingga 2025, kantor-kantor media yang dimiliki negara harus diawasi oleh satu badan pemerintah. Sementara, kantor berita swasta tidak diperbolehkan untuk memproduksi berita sendiri. Mereka harus menerbitkan ulang konten yang diproduksi kantor-kantor berita milik pemerintah.

Istilah Báo chính thống atau pers resmi merujuk pada kantor-kantor berita milik badan pemerintah. Sementara, kantor berita yang menjadi milik swasta disebut  trang đưa tin atau kantor penerbit ulang. Walau keduanya mempekerjakan reporter, hanya mereka yang bekerja untuk badan pers resmi yang diberikan kartu pers. Pada kenyataannya, reporter dari media yang terafiliasi dengan negara punya sumber daya yang lebih baik untuk mencari informan.

Menurut Huệ, seorang editor dari kantor berita milik negara yang kerap memberitakan berita-berita soal Partai, kantor berita swasta menerbitkan laporan mereka di situs mereka sendiri. Akan tetapi, mereka masih harus patuh dan menerbitkan ulang artikel dari kantor-kantor berita yang berafiliasi dengan pemerintah di situs mereka untuk memenuhi Pasal 3 UU 2016 tentang Pers yang mengatakan, 

“Pers di Republik Sosialis Vietnam adalah medium komunikasi yang penting bagi kehidupan sosial; ialah corong suara Partai dan badan-badan negara, organisasi sosio-politik, profesional sosio-politik, organisasi sosial, dan organisasi sosio-profesional; dan adalah forum Rakyat.”

Hương, reporter yang tinggal di Saigon dan bekerja untuk suatu kantor berita swasta, menemukan perbedaan antara pekerjaannya dan kolega-koleganya yang bekerja di kantor berita yang berafiliasi pada pemerintah ketika pandemi melanda. Selama lockdown penuh di Saigon, yang dilaksanakan dengan amat ketat, hanya profesional dengan izin untuk pergi bekerja (giấy đi đường) yang diterbitkan oleh afiliasinya yang boleh berada di jalanan. Walau punya izin, Hương tidak dapat meninggalkan rumah karena dilarang oleh polisi.

“Saya sudah jelaskan bahwa saya adalah seorang reporter, namun polisi lalu lintas tidak mempercayaiku karena aku tidak memiliki kartu pers yang dikeluarkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Sensor Komunis

Media mengutamakan tulisan yang konsensus alih-alih yang kritis. Pada 15 Januari, pada sebuah konferensi untuk membagi tugas di tahun 2019, Kementerian Informasi dan Komunikasi, mantan Perdana Menteri Nguyễn Xuân Phúc berkata, “Pers harus mempromosikan konsensus dan membangun kepercayaan sosial sehingga pers bisa berkontribusi lebih baik demi pembangunan negara.”

Seorang editor yang bekerja untuk kantor berita di bawah kementerian, Komisi Pusat Propaganda dan Pelatihan untuk Partai Komunis—redaksi tertinggi dari semua kantor berita—menyebutkan bahwa kantor berita plat merah harus menerbitkan berita yang lulus sensor dari pemerintah dan juga yang ditulis oleh pemerintah. Editor yang tidak ingin disebutkan namanya ini mengatakan bahwa para pemimpin redaksi akan diarahkan untuk diam, lembut, atau keras ketika menerbitkan isu-isu tertentu. Para pemimpin redaksi juga lebih mementingkan kepatuhan politis dibandingkan kemampuan jurnalistik.

Dr Nguyễn Thu Giang dari University of Queensland, Australia, menjelaskan bahwa praktik media “terjebak antara keharusan untuk mengambil keuntungan dan kewajiban politik.”

“Senantiasa ada pengawasan dari atas ke bawah. Ini adalah hal yang ajeg dan bisa diprediksi.” tulisnya.

“Di sisi lain, pasar amat tidak stabil dan menjadi makin kompetitif tiap tahunnya,” lanjutnya. 

Collage of sheep herder, target and piggy bank.
Kolase oleh E.M. dan New Naratif.

Cương adalah seorang kolumnis di sebuah kantor berita di Ho Chi Minh City. Akan tetapi, tim direksinya ada di Hanoi. Menurutnya, ada rapat-rapat wajib mingguan di Hanoi di antara Komisi Pusat Propaganda dan Pendidikan dan pimpinan dari semua institusi media. Di rapat-rapat tersebut, Komisi Pusat Propaganda dan Pendidikan mendiktekan konten untuk semua media.

Beberapa bulan lalu, banyak kantor berita yang secara bersamaan memberitakan Ke Huy Quan sebagai seorang Amerika-Vietnam yang memenangkan Piala Oscar untuk filmnya di Everything Everywhere All at Once. Akan tetapi, karena aktor tersebut menyebutkan bahwa ia adalah pengungsi yang kabur dari rezim Komunis ketika Saigon jatuh di 1975, terpantiklah debat panas di media sosial. Kebanyakan media Vietnam akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan identitas Vietnam-nya dari berita mereka. Hal tersebut terjadi berdasarkan arahan CPV.

Sensor bisa jadi politis ataupun personal. “Terkadang, sensor adalah apa yang didiktekan oleh “yang di atas”. Kadang, itu bisa jadi preferensi personal editor,” ucap Hương.

Seperti yang ditulis Ngô Bá Nha di bukunya, “Terkadang ada momen-momen yang depresif dan pahit ketika artikel kita tidak jadi diterbitkan di detik-detik terakhir: institusi yang berkaitan tidak suka konten sensitif, jurnalis tidak diperbolehkan untuk menulis hal-hal buruk berkaitan teman editornya, atau konten tersebut bisa membahayakan hubungan media dengan partner kehumasan atau klien.”

New Naratif berusaha untuk mengontak Komisi Pusat Propaganda dan Pendidikan lewat email resmi, namun email tersebut tidak aktif.

Pengaruh Kapitalis di Lanskap Jurnalisme Vietnam

Sebelum 1986, pers Vietnam bergantung sepenuhnya pada subsidi negara. Reformasi ekonomi di tahun 1986, dikenal sebagai Đổi Mới (Renovasi), mempengaruhi beberapa sektor di Vietnam, termasuk media. Reformasi ekonomi tersebut hadir bersama aturan renovasi, yang melemparkan pers Vietnam ke pasar.

Seperti yang digarisbawahi di Proyek Perencanaan Perkembangan dan Manajemen Pers Nasional hinggal 2025, kantor media resmi atau yang berkaitan dengan pemerintah diharuskan untuk mandiri secara finansial. Buntutnya, banyak kantor berita yang harus mencari metode alternatif supaya bisa bertahan tanpa subsidi pemerintah.

Di satu sisi, kompetisi di antara jurnalis di Vietnam amat tinggi. Di sisi lain, uang yang dihasilkan oleh media maupun jurnalisnya sangatlah terbatas. Menurut semua narasumber yang memberi informasi untuk artikel ini, amatlah umum bagi para editor dan jurnalis untuk menghadiri acara hanya demi mendapatkan amplop berisi uang.

Thuỷ bercerita bahwa artikel-artikelnya kerap tidak dibayar kantornya karena tidak mencapai 1.000 view. “Aturan punitif diberlakukan amat ketat oleh editor,” ujar Thuỷ.

Collage of three mouths eating coins.
Kolase oleh E.M. dan New Naratif.

Adalah rahasia umum bahwa media di Vietnam menggantungkan hubungannya dengan para pebisnis demi mendapatkan dana hibah, atau lewat skema sponsor langsung, atau lewat bentuk kerjasama kehumasan yang lebih tertutup.

Dr Nguyễn Thu Giang mengatakan bahwa “Pebisnis makin menguatkan pengaruhnya di media, sampai-sampai bertindak sebagai badan sensor tersembunyi dari konten nonpolitis. Kuasa berdasarkan pasar bergantung pada jaringan rumit dan fleksibel dari insentif finansial, kolaborasi kemitraan, pertemanan informal, dan investasi politis.”

Setiap kali Thuỷ melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, atasannya akan menolaknya karena terlalu “beresiko”.

Ngô Bá Nha menulis bahwa banyak perusahaan yang mengucurkan banyak dana supaya para jurnalis menghadiri acara mereka dan kemudian menulis artikel kehumasan yang memuja-muja perusahaan itu. Banyak orang berpura-pura menjadi jurnalis untuk mendapatkan bayaran, mencoreng nama baik jurnalisme.

Jurnalis lain yang bekerja untuk media kecil, Anh, memutuskan untuk mengundurkan diri setelah ia menyaksikan bagaimana media bersedia melakukan apa pun untuk mendapatkan uang.

Anh menjelaskan bahwa medianya terbuka untuk menerima keluhan pembaca mengenai isu apapun. Setelah menerima keluhan, biasanya medianya menyelidiki perusahaan yang disebutkan oleh pembaca. Mereka kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pemerasan terhadap perusahaan tersebut. Media tempat Anh bekerja akan bernegosiasi dengan perusahaan tersebut dan berjanji tidak untuk menyelidiki atau menerbitkan apapun yang berkaitan dengan perusahaan tersebut asalkan si perusahaan membayar uang dengan jumlah tertentu.

“Sumber pendapatan utama kantor berita itu adalah melakukan kesepakatan dengan pihak yang bersalah.”

Antara 2019 dan 2020, medianya menandatangani kontrak dengan perusahan minuman untuk mendiskreditkan pesaingnya. Perusahaan-perusahaan minuman tersebut berlomba-lomba menyebarkan pengaruh di proyek pemerintah berskala besar. Kesepakatan tersebut menjadi “kacau balau” setelah perusahaan minuman pesaing melayangkan gugatan kepada kantor berita tersebut karena menyebarkan disinformasi dan mencemarkan nama baik perusahaan besar.

Kolega-kolega Anh yang menerima instruksi dari pemimpin redaksi (yang juga adalah anggota Partai Komunis) untuk memproduksi artikel tersebut akhirnya dipersekusi di pengadilan. Sementara, pemimpin redaksi lolos dari lubang jarum.

“Aku memikirkan untuk melepaskan karir jurnalisku,” ujar Anh.


Cerita ini adalah bagian dari Media Freedom Voices yang berbicara tentang situasi media di setiap negara Asia Tenggara. Kamu bisa membaca bacaan panjang lain tentang kebebasan media serta diskriminasi dan kekerasan terhadap jurnalis: “Queerphobia in the Newsroom: Beyond the News on LGBTQIA+”, “The Indonesian Police’s Obsession with Tear Gas”, dan “The Read Zone: Threats and Murders of Journalists in Noth Sumatra”. Untuk gambaran lebih luas mengenai situasi di Vietnam, silakan baca “Vietnamese Media Going Social: Connectivism, Collectivism, and Conservatism”.

Bookmark (0)
ClosePlease login

Related Articles

Media yang Melek Gender: Temuan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei


Pendahuluan

Mengingat wilayah Asia Tenggara menaungi berbagai praktik, wadah, maupun batasan-batasan bermedia, tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan metodologi yang telah diterapkan di Seri 4, Terbitan 1, kami melakukan wawancara mendalam dan semi-terstruktur untuk menyelidiki tema penting dalam kebebasan bermedia, yakni pengalaman berbasis gender dan kaum marginal, untuk memahami proses pembuatan berita sebagai spektrum pengalaman kerja nyata yang melibatkan pembaca, jurnalis, editor, dan produser. Jika gender menjadi “bingkai utama yang tak disadari untuk memahami orang lain dalam suatu interaksi” (Fisk & Ridgeway, 2018, h. 158), maka amatlah penting untuk mewadahi pengalaman-pengalaman para pembuat berita dengan gender dan seksualitas yang terpinggirkan.

Siapa yang bisa disebut sebagai pembuat berita?

Mengingat wilayah Asia Tenggara menaungi berbagai praktik, wadah, maupun batasan-batasan bermedia, tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan metodologi yang telah diterapkan di Seri 4, Terbitan 1, kami melakukan wawancara mendalam dan semi-terstruktur untuk menyelidiki tema penting dalam kebebasan bermedia, yakni pengalaman berbasis gender dan kaum marginal, untuk memahami proses pembuatan berita sebagai spektrum pengalaman kerja nyata yang melibatkan pembaca, jurnalis, editor, dan produser. Jika gender menjadi “bingkai utama yang tak disadari untuk memahami orang lain dalam suatu interaksi” (Fisk & Ridgeway, 2018, h. 158), maka amatlah penting untuk mewadahi pengalaman-pengalaman para pembuat berita dengan gender dan seksualitas yang terpinggirkan.

Members only

Log in or

Join New Naratif as a member to continue reading


We are independent, ad-free and pro-democracy. Our operations are member-funded. Membership starts from just US$5/month! Alternatively, write to [email protected] to request a free sponsored membership. As a member, you are supporting fair payment of freelancers, and a movement for democracy and transnational community building in Southeast Asia.

Bookmark (0)

Close

Please login

Bookmark (0)
ClosePlease login

Bahaya Ketergantungan Filipina Mengeksploitasi Warganya Sendiri

Pemerintah Filipina memulai ekspor buruh sebagai langkah darurat demi mengentaskan kesenjangan sosial, namun mereka kini makin agresif mengekspor warga negaranya sendiri. Migrasi buruh memang menjadi solusi jangka pendek untuk masalah ekonomi bagi para keluarga pekerja migran, serta telah membawa manfaat bagi negara-negara pemberi kerja, elit lokal, dan pemerintah. Namun masalah jangka panjang terus mengintai para pekerja migran, warga Filipina, serta negeri tersebut.

Bookmark (0)
ClosePlease login

Kebebasan Media yang Melek Gender: Merombak Pewartaan Berita di Asia Tenggara


Pendahuluan

Temuan kami dari Seri No. 4 bertujuan untuk mengkonsepkan kembali pewartaan berita regional lewat lensa gender. Kami bekerja dengan asumsi bahwa ada pembatasan kebebasan media, yang merupakan indikator penting kebebasan berekspresi (FoE) di Asia Tenggara. Hal ini mengancam pekerjaan pewarta berita, baik pekerja lepas maupun karyawan tetap, yang bekerja di berbagai kantor media seperti surat kabar, televisi, radio, dan media baru. Pendekatan gender artinya memahami pengalaman perempuan dan menangkap spektrum identitas dan pengalaman gender dalam keragaman regional mereka. Sepanjang penelitian kami, kami terus mengajukan pertanyaan kunci yang muncul dari Media Freedom Insights) kami sebelumnya: “Apa arti kebebasan media dan apa bentuknya bagimu?”

Represi terang-terangan atas pekerja media di Asia Tenggara (SEA) masih marak. Sayangnya, pemberitaan mengenai pembunuhan dan penangkapan1 jurnalis masih mengabaikan berbagai tantangan yang dihadapi pekerja media dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan yang gamblang. Bagi kami, membahas kebebasan media membutuhkan pendekatan yang holistik. Mengulik kebebasan media artinya berkutat dengan pengalaman-pengalaman hidup, bahkan yang subtil, yang dialami oleh pekerja media: dari dinamika sehari-hari di tempat kerja, hingga ancaman kehilangan pekerjaan, dan segalanya yang turut menyumbang kesulitan hidup dalam bentuk iklim represi dan hambatan ekonomi. Berdasarkan proposal dalam manifesto kebebasan media kami, Making the World We Want, kami terus mempertanyakan tema kunci pengalaman marginal dan berdasarkan gender.

Temuan kami dari Seri No. 4 bertujuan untuk mengkonsepkan kembali pewartaan berita regional lewat lensa gender. Kami bekerja dengan asumsi bahwa ada pembatasan kebebasan media, yang merupakan indikator penting kebebasan berekspresi (FoE) di Asia Tenggara. Hal ini mengancam pekerjaan pewarta berita, baik pekerja lepas maupun karyawan tetap, yang bekerja di berbagai kantor media seperti surat kabar, televisi, radio, dan media baru. Pendekatan gender artinya memahami pengalaman perempuan dan menangkap spektrum identitas dan pengalaman gender dalam keragaman regional mereka. Sepanjang penelitian kami, kami terus mengajukan pertanyaan kunci yang muncul dari Media Freedom Insights) kami sebelumnya: “Apa arti kebebasan media dan apa bentuknya bagimu?”

This post is only available to members.

Bookmark (0)
ClosePlease login

Responses