Author:

Translated Versions:

EN TH MY

On this Page

On this Page

Pendahuluan

Setelah memimpin reformasi dan institusi demokrasi di akhir rezim diktator pasca-Kemerdekaan abad ke-20, seperti apakah kebebasan pers di Indonesia dan Filipina hari ini? Sayangnya, para pembuat berita menghadapi tantangan signifikan di bawah rezim otoriter terbaru, yakni pemerintahan Joko Widodo di Indonesia (2014 hingga sekarang); dan pemerintahan Rodrigo Duterte di Filipina (2016-2022) yang pengaruhnya berlanjut di bawah penerusnya, Ferdinand Marcos Jr. Penting bagi kami untuk meneliti pengalaman pembuatan berita kontemporer di kedua negara tersebut untuk memahami lebih lanjut ancaman terhadap kebebasan berekspresi (dan lantas, demokrasi) dan bagaimana pembuat berita menekankan agensi1 mereka di tengah tiga persoalan: (1) negara; (2) kekerasan; dan (3) modal. Melalui perspektif yang sensitif akan gender, kami menguraikan bagaimana pembuat berita, terutama dari organisasi media independen dan alternatif, bergulat dan beradaptasi dengan tantangan hari ini, sebelum merekomendasikan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kebebasan pers regional.

Konteks partisipan kami

Dalam laporan ini, penggunaan istilah “alternatif” dan “independen” bisa dipertukarkan. Penggunaan istilah tersebut di kalangan partisipan sejalan dengan gagasan Forde (2011) bahwa praktik alternatif “bukan sebatas reaksi terhadap arus utama, namun dalam kasus-kasus tertentu, [praktik tersebut] tidak mementingkan praktik dan nilai jurnalistik arus utama.” Ini mencakup media “komunitas, akar rumput, radikal, warga, dan independen” (hal. 2). Beberapa praktisi kami juga secara tegas membedakan diri dari media arus utama — yang dalam hal ini merupakan media swasta atau terkait dengan negara, berdasarkan klasifikasi dalam sistem yang telah kami susun sebelumnya.

Kami melakukan wawancara semi-terstruktur dengan sepuluh perempuan pembuat berita,2 seorang jurnalis non-biner dari Indonesia (N16), dan seorang praktisi media gay dari Filipina (N18).3 Latar belakang mereka beragam, dari jurnalisme televisi hingga jurnalisme data. Salah satu partisipan (N27) juga seorang perempuan penduduk asli Luzon bagian utara, satu dari dua partisipan yang bermukim di luar area ibukota Filipina.4 Secara khusus, kami menggarisbawahi kerja organisasi akar rumput seperti Aliansi Jurnalisme Independen (AJI), Altermidya (jaringan kelompok media alternatif tingkat nasional di Filipina), dan National Union of Journalists of the Philippines (NUJP).5

This post is only available to members.
Author:

Translated Versions:

EN TH MY

On this Page

On this Page

Pendahuluan

Setelah memimpin reformasi dan institusi demokrasi di akhir rezim diktator pasca-Kemerdekaan abad ke-20, seperti apakah kebebasan pers di Indonesia dan Filipina hari ini? Sayangnya, para pembuat berita menghadapi tantangan signifikan di bawah rezim otoriter terbaru, yakni pemerintahan Joko Widodo di Indonesia (2014 hingga sekarang); dan pemerintahan Rodrigo Duterte di Filipina (2016-2022) yang pengaruhnya berlanjut di bawah penerusnya, Ferdinand Marcos Jr. Penting bagi kami untuk meneliti pengalaman pembuatan berita kontemporer di kedua negara tersebut untuk memahami lebih lanjut ancaman terhadap kebebasan berekspresi (dan lantas, demokrasi) dan bagaimana pembuat berita menekankan agensi1 mereka di tengah tiga persoalan: (1) negara; (2) kekerasan; dan (3) modal. Melalui perspektif yang sensitif akan gender, kami menguraikan bagaimana pembuat berita, terutama dari organisasi media independen dan alternatif, bergulat dan beradaptasi dengan tantangan hari ini, sebelum merekomendasikan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kebebasan pers regional.

Konteks partisipan kami

Dalam laporan ini, penggunaan istilah “alternatif” dan “independen” bisa dipertukarkan. Penggunaan istilah tersebut di kalangan partisipan sejalan dengan gagasan Forde (2011) bahwa praktik alternatif “bukan sebatas reaksi terhadap arus utama, namun dalam kasus-kasus tertentu, [praktik tersebut] tidak mementingkan praktik dan nilai jurnalistik arus utama.” Ini mencakup media “komunitas, akar rumput, radikal, warga, dan independen” (hal. 2). Beberapa praktisi kami juga secara tegas membedakan diri dari media arus utama — yang dalam hal ini merupakan media swasta atau terkait dengan negara, berdasarkan klasifikasi dalam sistem yang telah kami susun sebelumnya.

Kami melakukan wawancara semi-terstruktur dengan sepuluh perempuan pembuat berita,2 seorang jurnalis non-biner dari Indonesia (N16), dan seorang praktisi media gay dari Filipina (N18).3 Latar belakang mereka beragam, dari jurnalisme televisi hingga jurnalisme data. Salah satu partisipan (N27) juga seorang perempuan penduduk asli Luzon bagian utara, satu dari dua partisipan yang bermukim di luar area ibukota Filipina.4 Secara khusus, kami menggarisbawahi kerja organisasi akar rumput seperti Aliansi Jurnalisme Independen (AJI), Altermidya (jaringan kelompok media alternatif tingkat nasional di Filipina), dan National Union of Journalists of the Philippines (NUJP).5

This post is only available to members.