Melawan Arus: Pergulatan Sehari-hari Aktivis Keadilan Gender

Dalam artikel penjelasan ini, kami mengkaji tantangan-tantangan yang merintangi perjuangan keadilan gender di Asia Tenggara. Setelah berdialog dengan para aktivis feminis dan keadilan gender di region ini, kami menemukan bahwa nilai-nilai patriarki amatlah mengakar, terlihat dari maraknya kekerasan seksual (KS) dan kekerasan berbasis gender (KBG). Hambatan signifikan lainnya termasuk dominasi laki-laki dan pengecualian isu gender, baik di pemerintahan maupun di kelompok gerakan aktivis yang seolah-olah progresif. Ditambah dengan meluasnya antipati masyarakat terhadap gerakan feminis dan nilai-nilainya, kami juga mengeksplorasi bagaimana para aktivis mendefinisikan dan memandang istilah “feminisme”, juga pertimbangan mereka dalam penggunaan label “feminis” untuk berbagai kegiatan aktivisme mereka. Diteropong lewat perspektif yang lebih luas, semua tantangan ini ternyata dipelihara oleh struktur dan sistem yang tidak adil. Buntutnya, terjadi penurunan prioritas keadilan gender dan sehingga muncul banyak hambatan mendasar dalam membangun demokrasi inklusif.

Peringatan: kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, homofobia, transfobia.

Artikel ini adalah artikel penjelasan kedua dari seri tiga bagian New Naratif yang mengeksplorasi demokrasi Asia Tenggara melalui kacamata aktivis feminis, keadilan gender, dan hak asasi manusia regional. Laporan yang memperkenalkan “SOGIESC-informed Democratic Participation Research” ini dapat ditemukan di sini, sedangkan artikel penjelasan pertama tersedia di sini.

“Orang-orang bertanya, “Kenapa kamu meributkan hak-hak perempuan? Perempuan kan punya hak di Kamboja, jadi kenapa kamu masih meributkannya?’ Saat ini kita sedang menghadapi tantangan ini. Orang mengira kita sudah setara, padahal sebenarnya belum.”

N9, seorang aktivis hak-hak perempuan, berbagi pengalamannya yang menciutkan hati di Kamboja. Meskipun ada kemajuan setelah puluhan tahun pergerakan perempuan dan keadilan gender di seluruh dunia, hasil dari perubahan ini tidak terjadi secara merata. Sentimen serupa juga dirasakan oleh peserta kami yang lain, tidak satu pun dari mereka yang menganggap diri mereka hidup dalam masyarakat yang setara.

Jika kita mencoba untuk menilik lebih jauh dari sekedar statistik kemajuan konvensional, misalnya berkurangnya kesenjangan gender atau meningkatnya kesetaraan gender, apakah kita dapat menilai pemenuhan keadilan gender di Asia Tenggara? Bagaimana bisa kita berbangga menjadi bagian dari institusi demokrasi ketika perempuan – apalagi individu dari gender dan seksualitas yang terpinggirkan, seperti kelompok LGBTQIA+ – masih belum merasakan kesetaraan?

Penjelasan ini disusun setelah melakukan berbagai wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan tinjauan sejawat komunitas (CPR) dengan para aktivis feminis dan keadilan gender di tingkat regional untuk menguraikan tantangan-tantangan yang dihadapi. Yang menjadi pokok bahasan adalah tantangan-tantangan yang muncul akibat faktor-faktor sistemik dan struktural yang telah kita diskusikan sebelumnya, yang akhirnya menghambat keadilan gender di Asia Tenggara. Kita memulai penjelasan ini dengan memahami bagaimana nilai-nilai dan institusi patriarki, diperparah dengan dominasi laki-laki dalam ruang gerakan aktivisme, terus berdampak pada kehidupan warga Asia Tenggara melalui peminggiran isu-isu gender. Dinamika ini menjadi landasan bagi peninjauan kembali refleksi gerakan feminis dalam konteks regional.

Patung Athena yang retak dengan mulut terbungkam, dilatari motif batik. Ilustrasi oleh Raphaela Vannya.

Kekerasan Seksual, Kekerasan Berbasis Gender, serta Nilai-Nilai Patriarki yang Mengakar

Dalam lanskap sosio-politik regional Asia Tenggara yang unik dan beragam, norma-norma patriarki mengakar kuat. Norma-norma ini bercokol dalam praktik keagamaan dan adat, serta seringkali semakin dikukuhkan di bawah pemerintahan otoriter, yang memberikan hak istimewa kepada laki-laki sebagai aktor utama dalam mempertahankan kekuasaan dan kendali. Saat ini, patriarki terwujud dalam bentuk yang nyata dan penuh kekerasan, seperti yang terlihat dari maraknya kasus KS dan KBG yang meresahkan di seluruh wilayah. Norma dan ekspektasi terkait patriarki berkontribusi pada keberadaan, pembenaran, dan pewajaran patriarki. Pada bagian ini, kami mengeksplorasi bagaimana berbagai bentuk kekerasan jelas-jelas bersifat gender di tingkat regional. Hal ini sekaligus menyoroti pekerjaan rumah berat yang ditanggung para aktivis feminis dan keadilan gender, yang menghadapi perjuangan panjang di masa depan.

Di Kamboja, tempat N9 bekerja, perempuan dan anak perempuan menghadapi risiko perdagangan manusia, KS dan KBG, perbudakan modern, serta eksploitasi kerja paksa, baik di tingkat nasional maupun di lingkungan masyarakat. Situasi yang menantang ini diperburuk oleh kode etik tradisional bagi perempuan, yang dikenal sebagai “Chbab Srey”, yang memperkuat norma-norma gender yang merugikan, memaksakan penerimaan kekerasan terhadap perempuan, dan melanggengkan sikap menyalahkan korban dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga melanggengkan stereotip yang merendahkan para perempuan yang perilakunya menantang peran gender tradisional (Wyatt, 2022).

Hal serupa terjadi di Filipina. Adat istiadat dan tradisi patriarki yang mengakar dapat dilihat dari maraknya sikap menyalahkan korban, sikap pasif warga ketika melihat kekerasan dalam rumah tangga, serta pengutamaan nilai-nilai kejantanan. Perempuan ideal adalah perempuan dengan sifat-sifat feminin, lemah-lembut, dan patuh. Pemukulan istri, lelucon mengenai pemerkosaan, dan komentar seksual masih menjadi hal yang wajar dan bahkan dibenarkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Valdez et al. (2022) berpendapat bahwa pemerintahan Rodrigo Duterte (masa jabatan 2016-2022) mempersonifikasi seksisme, dan melanggengkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan dan retorika misoginis. Sikap menyalahkan korban juga lazim terjadi di Malaysia, sehingga menghambat para penyintas KS dan KBG untuk mengakses bantuan yang mereka butuhkan (SUARAM, 2023, hal. 114). Hal ini makin diperburuk oleh stereotip gender tradisional yang melegitimasi kekerasan.

Militerisasi juga menjadi pertimbangan utama. Di Thailand, misalnya, kekerasan di dalam militer amat marak, di mana laki-laki gay rentan menghadapi risiko kekerasan seksual (Amnesty International, 2020). Kekerasan semacam ini juga terjadi di Myanmar, di mana pemerintahan militer selama beberapa dekade makin memperburuk kondisi kehidupan perempuan, sehingga menyebabkan peningkatan KS, KBG, dan diskriminasi (Wai, 2023, hal. 26). Pola yang meresahkan ini tetap langgeng bahkan setelah pemerintahan sipil mengambil alih tampuk pemerintahan di tahun 2010. Kini, dengan kembali berkuasanya junta, prospek perbaikan menjadi makin kecil. Hal yang lebih meresahkan terbaca dalam laporan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (Burma) (WLB, 2023, hlm. 5-6), yang mencatat 555 korban femisida dari bulan Januari hingga Juni 2023 saja. Kematian perempuan disebabkan oleh serangan artileri, tembakan, dan serangan udara, ditambah adanya penahanan, pembakaran, dan pemerkosaan. Daerah pedesaan, khususnya yang dihuni oleh etnis minoritas, menjadi saksi kekerasan seksual sistematis yang dilakukan oleh militer Burma (Wai 2023; Alam & Wood 2022; Ryan 2020; WLB 2014; SWAN & SHRF 2002). Penggunaan kekerasan seksual yang terkalkulasi ini merupakan pola yang sistematis dan tersebar luas, serta berfungsi sebagai senjata perang dan alat penindasan.

Karena individu LGTBQIA+ juga sering menjadi sasaran KS dan KBG, fokus utama aktivisme LGBTQIA+ regional adalah melakukan advokasi terhadap undang-undang yang bersifat menghukum dan diskriminatif yang menargetkan komunitas dengan orientasi seksual dan identitas gender yang beragam. Selain terang-terangan mengkriminalisasi homoseksualitas, beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Brunei juga memiliki aturan yang mengganggu kehidupan kelompok LGBTQIA+ dalam berbagai aspek, seperti cross-dressing, pengakuan hukum atas perubahan nama atau gender, serta pengecualian perlindungan hukum bagi penyintas perkosaan dengan identitas transgender/transeksual (Das & Sharma, 2016, hal. 2).

Bahkan di negara-negara yang tidak memiliki undang-undang yang melarang perilaku seksual sesama jenis, diskriminasi terhadap individu LGBTQIA+ masih lazim. Oleh karena itu, absennya undang-undang yang diskriminatif saja tidak memiliki dampak emansipatoris. Hal ini terjadi di Indonesia, di mana diskriminasi tidak hanya berupa eksploitasi, intimidasi, serta kekerasan terhadap individu LGBTQIA+. N13 berkata: 

“…Kalau ada yang mengklaim kita menjalankan demokrasi di Indonesia, tapi kok gue ngalamin sendiri, jalan kaki pakai celana pendek, rambut gue dicat, terus gue ditimpuk batu, dibilang bencong kafir?” 

Situasi kian tidak bersahabat, dan penderitaan mereka semakin dipolitisasi. Hal ini semakin memburuk karena masih adanya representasi negatif terhadap LGBTQIA+ di media massa, yang cenderung berfokus pada individu LGBTQIA+ dalam konteks kriminal – sebagian besar artikel berita membingkai kelompok queer sebagai pelakunya (Primastika, 2023). Seringkali, laporan-laporan ini sangat bergantung pada pernyataan polisi, yang mengaitkan perilaku tersangka dengan orientasi seksual mereka. Media biasanya mereproduksi pernyataan-pernyataan ini tanpa mempertanyakan atau memverifikasi informasi kepada kelompok atau organisasi advokasi LGBTQIA+ yang didedikasikan untuk hak-hak queer.

Hal serupa terjadi di Laos. Di negara tersebut, kelompok LGBTQIA+ juga kurang mendapat perlindungan hukum, terutama karena pemerintah tidak secara resmi mengakui identitas mereka. Sebuah studi terhadap 36 partisipan yang dilakukan oleh APCOM pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa LGBTQIA+ di Laos “hidup dalam masyarakat yang relatif toleran, akan tetapi mereka tetap tidak dapat mengekspresikan diri mereka dengan bebas.” Bentuk-bentuk diskriminasi umumnya mencakup penolakan terhadap pengakuan individu, stigma, diskriminasi, dan kurangnya mekanisme untuk melaporkan kekerasan dan diskriminasi.

Semua peserta penelitian kami sepakat bahwa, dibandingkan dengan isu-isu lain di negara mereka masing-masing, isu-isu terkait keadilan gender masih dikesampingkan. Meskipun mereka mengakui adanya kemajuan, mereka juga menyayangkan adanya rintangan yang mengakar. Hal penting yang perlu diingat adalah karena nilai-nilai patriarki terwujud dalam banyak aspek kehidupan, perempuan, seperti halnya laki-laki, juga bisa menunjukkan sikap seksisme (hooks, 2000b: viii). Oleh karena itu, amatlah keliru jika kita terjebak dalam pola pikir esensialis, misalnya menganggap gerakan feminis dan keadilan gender hanya mengadu domba perempuan dengan laki-laki atau bersikeras bahwa laki-laki adalah satu-satunya penyebab semua permasalahan kita. Namun, menyadari hal ini bukan berarti kita boleh memaklumi atau membenarkan dominasi laki-laki, yang menghambat kemajuan menuju masyarakat yang adil.

Dominasi Laki-laki di Ruang Politik dan Aktivisme

“Bagi saya, tidak ada harapan [untuk bekerja] karena orang-orang yang dikenal sebagai pelaku kekerasan masih mendapat tepuk tangan, masih punya ruang dalam aktivisme. Tidak ada yang melarang mereka, malah mereka masih bisa berbicara bebas di depan umum dan media. Ketika para feminis mencoba mengangkat isu tersebut, kita malah diusir dan dikatai, ‘Jika kamu bersuara, kamu merusak gerakan’.”

Refleksi N2 menunjukkan bahwa banyak laki-laki pelaku KS dan KBG yang masih diterima oleh para aktivis, terutama jika mereka adalah tokoh besar. Hal ini utamanya disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam pemerintahan dan ruang aktivisme hak asasi manusia. Ketidakadilan ini memperkuat logika misoginis dan pelestarian nilai-nilainya yang akhirnya mendepak isu-isu hak gender dari payung hak asasi manusia.

Ruang politik formal

Mari kita mulai dengan menilik keadaan representasi politik formal. Meskipun terdapat peningkatan partisipasi perempuan dalam politik elektoral di Asia Tenggara selama beberapa dekade terakhir, bidang ini masih didominasi oleh laki-laki (Blackburn, 2013, hal. 10). Kehadiran perempuan yang memegang jabatan politik penting, misalnya perdana menteri, presiden, atau pemimpin oposisi, tidak serta merta menunjukkan keberhasilan gerakan feminis. Seperti yang diungkapkan N10, organisasi-organisasi feminis di Indonesia masih kesulitan mendapatkan keterwakilan dalam politik elektoral:

“Ada banyak organisasi feminis yang berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan isu gender dibahas dalam konteks yang lebih luas, akan tetapi ini bukan pekerjaan mudah. Mereka kebanyakan berurusan dengan laki-laki, atau bahkan perempuan, yang tidak memiliki perspektif gender, jadi ini sangat menantang dan melelahkan.” (penekanan oleh kami)

N10 juga menyoroti bahwa Indonesia telah menerapkan kuota 30% untuk kandidat perempuan di Parlemen (lihat juga Perdana & Hillman, 2020) – akan tetapi perlu diingat bahwa perempuan-perempuan tersebut belum tentu dipilih, dan partisipasi politik formal dalam pemerintahan lebih rendah dari angka tersebut. Terlepas dari itu, keterwakilan seperti ini seringkali dipandang sebagai langkah penting untuk menjembatani kesenjangan gender, dan berbagai aktor berupaya keras untuk bekerja dalam sistem formal tersebut. Namun, pemenuhan kuota saja tidak menjamin bahwa semua perwakilan perempuan memiliki perspektif feminis atau keadilan gender yang dapat mendorong agenda feminis. Alih-alih, kandidat terpilih malah kerap kali melanggengkan dominasi laki-laki dalam politik.

Sentimen ini juga diungkapkan dalam CPR1, dimana salah satu peserta menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam politik formal dapat diinterpretasikan sebagai sesuatu yang bersifat tokenistik, di mana politisi perempuan direduksi menjadi sekedar “boneka” yang melanggengkan nilai-nilai yang berpusat pada laki-laki. Mereka menunjukkan bagaimana Pheu Thai, salah satu partai konservatif terbesar di Thailand, telah berkali-kali menempatkan politisi perempuan dalam peran kepemimpinan. Saat ini, partai tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan, Paetongtarn Shinawatra, yang adalah putri pendiri partai dan mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra. Dengan membentuk pemerintahan koalisi (“Bhumjaithai”) dengan senat yang ditunjuk oleh junta dan partai-partai yang didukung militer, kepentingan kelompok konservatif yang didominasi laki-laki tetap terwakili meskipun terdapat peran penting yang dimainkan oleh perempuan.

Selain itu, pemerintah Thailand dengan cerdik menggunakan representasi gender sebagai alat untuk melanjutkan penindasan dalam selubung progresif. Hal ini tercermin dengan hadirnya กองร้อยน้ำหวาน, atau unit perwira khusus perempuan di Kepolisian Kerajaan Thailand. Mereka sering dikerahkan untuk misi pengendalian massa sebagai “tameng” bagi pihak berwenang. Setiap insiden kekerasan fisik terhadap para petugas tersebut dapat dibingkai sebagai kekerasan terhadap perempuan, sehingga menutupi tindakan perlawanan terhadap otoritas negara. “Hal ini menunjukkan bagaimana gerakan feminis harus secara kritis mengkaji isu-isu keterwakilan dan menyadari bagaimana perempuan juga dapat berperan dalam melanggengkan rezim patriarki,” kata peserta CPR1 kami.

N14 juga menyuarakan keprihatinan mengenai inklusi perempuan dalam proses pengambilan keputusan formal. Menurutnya, perempuan masih dikondisikan untuk menganggap pekerjaan rumah tangga dan reproduksi sebagai tanggung jawab mendasar. Bahkan ketika mereka mengambil bagian dalam aksi politik berbasis kelas, mereka biasanya ditempatkan pada ranah “pribadi”, dan dengan demikian tetap tidak terlihat oleh “mata malestream” bahkan ketika mereka berada di ranah “publik” (Stivens, 1991, hal. 20-21) . Peserta CPR1 kami mencatat bahwa kerja-kerja rumah tangga menjadi salah satu alasan mengapa banyak perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam gerakan politik, senada dengan “argumen kompor panas” yang dibahas oleh antropolog Edwin Ardener (2006, hal. 48). Sebagaimana dicatat dalam “Beyond the Red Circle”, sebuah artikel di Asian Labor Review, keterlibatan perempuan dalam tugas-tugas praktis rumah tangga kemudian membuat mereka memiliki waktu dan motivasi yang terbatas untuk berpartisipasi dalam membentuk model masyarakat (dalam hal ini terkait serikat pekerja perkebunan di Indonesia). Lebih jauh lagi, dalam ruang publik, perempuan seringkali hanya diberi peran sebagai pemberi bantuan dibandingkan tokoh utama dengan keterlibatan strategis. N14 mengamati tren serupa dalam pekerjaannya dengan perempuan di tingkat akar rumput.

“Perempuan kalau ada pesta nyediain minum, makanan. Tapi kalau ada pertemuan yang mengambil keputusan mengenai keadaan desa ya mereka tidak dilibatkan, suaminya yang dipanggil.”

Ruang Masyarakat Sipil

Dalam masyarakat sipil, laki-laki tetap berada pada posisi dominan, sehingga mencerminkan pola dominasi laki-laki yang serupa. Seorang peserta CPR1 mencatat bahwa aktivisme akar rumput sering kali dipimpin oleh aktivis perempuan, sementara laki-laki cenderung memimpin dalam pembuatan kebijakan dan aktivisme berskala lebih luas. Dinamika ini menunjukkan betapa berbedanya bentuk-bentuk aktivisme yang bersifat gender: yang satu berpusat pada perempuan dan membumi, sementara yang lain berpusat pada laki-laki dan elitis. Salah satu faktor penyebabnya mungkin adalah bagaimana pekerjaan sosial, khususnya di tingkat akar rumput, sering kali dibayar rendah. Beberapa aktivis perempuan mungkin mentoleransi upah yang lebih rendah ini dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti mereka bisa lolos dari keadaan ini dengan “menikah dengan orang yang lebih kaya”, sesuai dengan norma-norma masyarakat. Toleransi seperti ini bisa jadi melanggengkan jurang perbedaan gender dalam aktivisme.

Beberapa peserta juga langsung dikucilkan dari kalangan aktivis karena isu-isu yang mereka advokasi, atau lebih terang-terangan lagi, karena identitas gender mereka. N3, yang bekerja dekat dengan pekerja seks, menyatakan bahwa aktivis hak asasi manusia, meskipun pada permukaannya menganjurkan kesetaraan, tidak selalu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menggambarkan lingkungan yang eksklusif ini, N3 menjelaskan bagaimana “…mereka mungkin hanya menunjukkan nilai-nilai tersebut dalam peran profesional mereka.”

Aktivis Indonesia mempunyai istilah khusus untuk aktivis (laki-laki): “abang-abangan kiri”. Istilah ini merujuk pada aktivis laki-laki Indonesia yang disebut progresif tampil vokal dalam aktivisme mereka, namun menunjukkan perilaku bermasalah melalui sikap mereka yang merendahkan dan seksis. N13 dengan jujur ​​menyebutkan caranya:

“…Masih banyak aktivis yang homofobik tapi mereka tidak menampakannya karena enggak sesuai dengan nilai pekerjaan mereka. Terus, enggak semua feminis menerima transpuan sebagai perempuan. Jadi kalau sama abang-abangan kiri, misoginis, homofobik. Tapi kalau sama feminis liberal, enggak sadar kelas, gimana dong?”

Senada dengan itu, N6 menjelaskan bahwa:

Orang-orang elit yang bekerja sebagai pengacara atau aktivis hak asasi manusia selalu haus panggung, gemar merebut ruang, menjadi gate-keeper, dan teritorial. Sementara itu kami, para feminis interseksional, yang benar-benar membangun koalisi, mengedepankan suara perempuan lokal dalam respons hak asasi manusia, dan menciptakan ruang bagi orang lain untuk dilihat dan didengar.” 

 Seorang partisipan FGD1 menjelaskan bagaimana lingkungan eksklusif ini beroperasi. 

“Saya ingat di tahun 2017, saya dirundung setelah saya mengungkapkan sisi queer saya di media sosial saya. Saya mendapatkan teguran dari para aktivis, yang menurut saya cukup ironis. Aktivisme di indonesia masih sangat maskulin hingga hari ini, dan saya tidak nyaman dengan hal tersebut.” 

Karena menghadapi situasi serupa ketika bekerja di industri media, ia berusaha mencari individu queer lain yang berpikiran sama, namun jarang berhasil.

“Saya menyadari bahwa penderitaan yang saya alami bukanlah penderitaan individu, melainkan penderitaan kolektif; ini seperti trauma kolektif. Saya mencoba masuk ke lingkaran pertemanan satu ke lingkaran-lingkaran lain, tapi kemudian saya menyerah.”

Sementara N6, sebagai anggota organisasi feminis interseksional yang bekerja dalam konteks regional, mengamati banyak feminis yang mengkhawatirkan pekerjaan mereka. Mereka merasa perlu menahan diri supaya tidak terlihat menonjol, atau membatasi tindakan mereka agar dapat terlibat dalam aktivisme. Tindakan tersebut bermula dari rasa takut akan tanggapan buruk dan dihakimi oleh rekan laki-laki mereka di lapangan.

“Semakin banyak perempuan muda yang ingin bekerja di bidang hak-hak perempuan dan bekerja sebagai feminis namun belum merasa diterima untuk bergabung di bidang hak asasi manusia, karena ada pemahaman bahwa pembela dan gerakan hak asasi manusia sebagian besar dipimpin oleh laki-laki.”

Pengalaman dan pengamatan ini menyoroti masih adanya dominasi laki-laki dalam politik formal dan aktivisme kita, yang pada gilirannya mencerminkan tren masyarakat yang lebih luas. Keterwakilan formal saja tidak cukup untuk menjamin terpenuhinya agenda feminis dan keadilan gender. Sementara, para aktivis yang memperjuangkan kehidupan masyarakat yang lebih baik sering kali cenderung mengecualikan perempuan dan individu LGBTQIA+, hingga makin meminggirkan isu gender dalam perjuangannya. Melihat ini semua, kebutuhan masyarakat untuk bersikap kritis sudah memasuki keadaan genting.

Figur feminin menyerupai Venus sedang meratap. Ilustrasi oleh Raphaela Vannya.

Peminggiran Isu Gender dalam Gerakan Hak Asasi Manusia

KS, KBG, nilai-nilai patriarki yang mengakar, serta dominasi laki-laki di berbagai ruang telah menyebabkan peminggiran hak gender dan membuatnya seolah-olah menjadi hal yang tidak layak untuk diprioritaskan. Sebagaimana dibahas di atas, peserta kami masih memandang gerakan hak asasi manusia di negaranya masing-masing sebagai bidang yang didominasi laki-laki dan bersifat maskulin. Dalam konteks ini, hak-hak gender seringkali diabaikan meskipun jelas menjadi bagian dari spektrum hak asasi manusia yang luas. Peserta FGD1 kami menggambarkan betapa seringnya aktor-aktor publik dan pemerintah, serta para pembela hak asasi manusia, mengabaikan relevansi hak-hak gender. Sebaliknya, mereka menekankan perlunya memprioritaskan isu-isu mendesak lainnya, seperti resesi ekonomi, krisis lingkungan hidup, ketiadaan kebijakan mitigasi bencana, dan munculnya kudeta militer. Singkatnya, hak-hak individu yang terpinggirkan berdasarkan gender dan seksualitas tidak hanya dianggap terisolasi, namun juga kurang signifikan dibandingkan dengan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Mempertanyakan kecenderungan untuk mengkategorikan isu-isu perempuan sebagai hal yang terpisah dari isu-isu hak asasi manusia, N5 mengeluh: “Menurut kalian, kami ini apa? Bukankah kami ini juga manusia?”

Pola eksklusi ini dapat ditelusuri kembali ke masa-masa awal pergerakan perempuan di Asia, sebagaimana dijelaskan oleh sejarawan Mina Roces (2010). Secara historis, aktivis hak-hak perempuan menghadapi dua tantangan: menentang rezim kolonial dan otoriter, sekaligus menghadapi diskriminasi gender yang lazim terjadi di dalam tubuh gerakan nasionalis yang seharusnya menjadi sekutu mereka. Selain Roces, Jayawardena (1986) dan Blackburn (2013) telah menyoroti ketegangan yang melekat antara feminisme dan nasionalisme pada era kolonial. Sebagai peserta politik dalam gerakan kemerdekaan, aktivis perempuan sering kali ditekan untuk memprioritaskan “kepentingan nasional” di atas “masalah perempuan” dalam perjuangan pembebasan.

Ketegangan ini muncul kembali pada periode pasca kemerdekaan, ketika para feminis dan aktivis keadilan gender harus memprioritaskan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan perempuan dan gender. Rezim otoriter yang berkuasa, yang biasanya didominasi oleh laki-laki dan menganut ideologi yang berpusat pada laki-laki, mendefinisikan kepentingan nasional dengan cara yang sering kali mengecualikan perempuan dan isu-isu terkait gender, dan malah menyebarkan definisi mereka sendiri tentang keperempuanan dan peran perempuan dalam masyarakat agar sesuai dengan agenda politik mereka. (Roces, 2010, hal. 11).

Namun, jika hanya berfokus pada pengabaian terhadap hak-hak perempuan yang terjadi dalam gerakan-gerakan progresif, kita juga mengabaikan bagaimana para aktivis dan pekerja LGBTQIA+ sering kali merasa semakin dikucilkan dalam ruang-ruang tersebut. Peserta kami mengungkapkan bahwa kekhawatiran mereka kerap dianggap tidak penting, baik oleh pemerintah maupun gerakan hak asasi manusia yang lebih luas. Seorang peserta CPR1 menyoroti bahwa meskipun gerakan feminis radikal trans-eksklusif (TERF) tidak terlalu menonjol di Thailand saat ini, organisasi masyarakat sipil konservatif telah berkolaborasi dengan pemerintah yang didukung junta untuk mendorong hak kesetaraan pernikahan sambil mengabaikan hak-hak individu non-biner yang dianggap berpotensi menghambat pengesahan RUU tersebut.

Bisa dibilang, pengecualian tersebut terkait dengan queerfobia yang terinternalisasi, seperti yang dibahas dalam CPR1. Aktivis laki-laki dan perempuan heteroseksual (cishet) cisgender sering menganggap aktivis queer hanya mampu menangani isu gender. Salah satu peserta menirukan kata-kata rekan aktivisnya, “Aktivisme lingkungan sudah menjadi topik yang penting, mengapa harus menambah masalah lagi?” Segala upaya untuk meningkatkan sensitivitas dan inklusivitas terhadap aktivis LGBTQIA+ dan kekhawatiran mereka terkadang dipandang oleh aktivis cishet sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan reaksi senjata makan tuan terhadap aktivisme mereka sendiri. Keputusasaan karena mengetahui bahwa isu gender tidak pernah menjadi prioritas telah membuat N13 bertanya-tanya:

“Seberapa jauh orang akan melangkah ketika ada tekanan? Jika saya berada dalam posisi di mana keselamatan saya sebagai orang queer diuji, seberapa jauh sekutu saya akan mendukung saya? […] Sering kali, orang-orang tuh menganggap isu LGBT kan enggak bikin dunia hancur, enggak bikin orang kelaparan. Tapi ya diskriminasi yang kami alami bisa membuat kami enggak bisa dapet akses terhadap pekerjaan, kesehatan, dan banyak hal lainnya. Nah gimana tuh?”

Seorang peserta CPR1 menyarankan bahwa upaya melawan pelemahan isu gender juga harus mempertimbangkan bagaimana ketidakadilan struktural terjadi. Misalnya, kemiskinan struktural yang masih ada harus memaksa aktivis feminis dan keadilan gender untuk mempertimbangkan kelas sosial ekonomi. Di Malaysia, misalnya, masyarakat berpenghasilan paling rendah, yang secara umum dikenal sebagai kategori 40% Terbawah (B40), masih berjuang untuk mengangkat diri mereka keluar dari garis kemiskinan. Oleh karena itu, “akan sulit bagi orang-orang ini untuk terlibat dalam diskusi tentang hak-hak gender ketika mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri”. Namun tidak memprioritaskan isu-isu gender, seperti isu-isu yang berdampak pada perempuan dan individu dari gender yang terpinggirkan (misalnya, seputar pekerjaan, akses terhadap lingkungan yang sehat, layanan kesehatan, dan pendidikan) dapat menyebabkan dampak sosial berupa penurunan kualitas hidup mereka secara keseluruhan, yang merugikan individu, komunitas, dan kelompok. Hal ini menjadi pengingat bahwa isu gender selalu berkaitan erat dengan isu-isu lainnya.

Refleksi untuk Gerakan Feminis

“Saya ragu gerakan feminis benar-benar hadir di Myanmar. Dalam gerakan perempuan, kita cenderung menggunakan istilah ‘gender’ dan menghindari kata ‘feminisme’ karena kata ‘feminis’ diperkenalkan dengan konotasi ‘radikal’. Ketika kami menerjemahkan ‘feminis’ ke dalam bahasa Myanmar, istilah itu kemudian bergeser menjadi label ‘seorang aktivis yang bekerja untuk hak-hak perempuan.’ Penerjemahan ini terkadang menimbulkan lebih banyak perlawanan dari laki-laki, sehingga menimbulkan ketegangan. Mereka memahami ‘feminis’ sebagai seorang ekstremis yang terutama mengadvokasi perempuan tanpa mempertimbangkan laki-laki.”

Mengingat tantangan-tantangan di atas – KS, KBG, dan patriarki yang mengakar, dominasi laki-laki dalam ruang politik dan aktivis, serta marginalisasi isu gender yang diakibatkannya – pernyataan dari N1 ini tidaklah mengejutkan. Sebagian besar partisipan penelitian kami sepakat bahwa salah tafsir terhadap feminisme telah menghasilkan pandangan stereotip terhadap gerakan tersebut dan para pendukungnya. Sebagaimana dijelaskan secara luas oleh bell hooks (2000a), cap awal gerakan feminis sebagai “gerakan pembebasan perempuan” menunjukkan bahwa, secara historis, fokus feminisme sempit dan terbatas hanya terhadap perempuan. Dampaknya masih terasa hingga sekarang: feminis biasanya didefinisikan secara populer, berdasarkan pengalaman N6, sebagai sekelompok “perempuan pemarah yang ingin mengambil alih kekuasaan atas laki-laki.”

Feminisme telah dikritik oleh kaum tradisionalis, konservatif politik, dan fundamentalis agama, yang berpendapat bahwa karena berasal dari budaya asing, maka feminisme tidak relevan dengan warga negara-negara Global Selatan. Mereka mengklaim bahwa feminisme malah mengalienasi perempuan dan mengalihkan mereka dari tanggung jawab budaya, agama, dan keluarga (Jayawardena, 2016). Hal ini menyebabkan munculnya gerakan anti-”pejuang keadilan sosial” (SJW) di negara-negara seperti Thailand, sebagaimana dicatat dalam CPR1. Seperti diungkapkan N4, hal ini pula yang menjadi alasan mengapa banyak aktivis di Malaysia enggan menyebut diri mereka feminis, karena feminisme pada umumnya dianggap “bertentangan dengan agama mereka”. Sentimen serupa juga disampaikan oleh salah satu peserta FGD1 yang berpendapat bahwa feminisme dipandang sebagai salah satu aspek budaya Barat dan agenda lain yang bertentangan dengan Islam.

Meski demikian, seperti yang diungkapkan dengan tepat oleh Jayawardena (2016), feminisme bukanlah bentuk pemaksaan Barat; sebaliknya, feminisme muncul akibat kondisi historis yang membawa perubahan signifikan secara material dan ideologis bagi perempuan. Walaupun pengaruh imperialisme dan ide-ide Barat tidak diragukan lagi merupakan aspek penting dari kondisi sejarah ini, penting untuk mengakui bahwa gerakan-gerakan awal yang mendukung feminisme memang ada dan berkembang di berbagai koloni non-Eropa, meskipun seringkali dikaburkan dalam narasi sejarah (ibid.).

Bagi Mohanty (2003), feminisme, yang diasumsikan sebagai konsep yang terbentuk hanya berdasarkan gender, digambarkan sebagai tantangan terhadap gagasan “persaudarian” atau sisterhood. Mohanty berpendapat bahwa persaudarian sejati harus dibangun melalui keterlibatan historis, praktis, dan politik, dan bahwa pemahaman mengenai kekerasan laki-laki harus dikontekstualisasikan dalam masyarakat masing-masing untuk menghasilkan perubahan yang lebih efektif. Tantangan utamanya adalah bagaimana berbagai bentuk feminisme telah mereduksi perempuan menjadi kelompok yang seragam dan monolitik, sehingga terlalu menyederhanakan kelindan rumit antara kelas, budaya, agama, dan berbagai kerangka ideologi yang membentuk identitas individu (Mohanty, 2003, hal. 39).

Namun, konsep persaudarian ini masih terbatas pada perempuan, seperti yang dicatat oleh para aktivis queer di CPR1. Feminisme, meskipun menyoroti dominasi laki-laki, diinterpretasikan sebagai konsep yang masih berjalan dalam kerangka biner perempuan-laki-laki, seiring dengan ketidaksetaraan yang menyertainya. Keterbatasan ini mendorong banyak individu queer untuk mendirikan ruangnya sendiri, di mana mereka mengutamakan label “queer” dalam kerja-kerjanya.

Persepsi yang berbeda-beda ini menimbulkan risiko bagi peserta kami, yang menyebabkan sebagian besar dari mereka enggan mengidentifikasi diri mereka sebagai “feminis.” Hanya sebagian kecil yang dengan bangga memperkenalkan diri sebagai feminis, sementara sisanya secara sadar memilih untuk tidak menggunakan label yang sama. Peserta FGD1 kami sepakat bahwa label memang mempengaruhi pekerjaan mereka dan cara mereka melakukan profesi tersebut. “Hal ini mempengaruhi cara masyarakat melihat Anda. Mereka tidak ingin masyarakat melabeli mereka dengan hal-hal tertentu, karena label akan membatasi audiens mereka,” kata salah satu peserta.

Label, seperti terlihat di atas, penting untuk diakui sebagai penanda tradisi tertentu yang menginspirasi para aktivis, namun label juga dapat menciptakan gelembung eksklusi. Peserta FGD1 kami menyatakan:

“Bagi seorang trans seperti saya, feminisme adalah hal yang sangat berisiko dan kontroversial. Saya tidak membawa kartu bertuliskan ‘Saya seorang feminis’, yang sebenarnya menyedihkan karena saya mengagumi keseluruhan sejarah gerakan ini dan tujuan-tujuannya. Namun gerakan ini menjadi terlalu beracun dalam beberapa tahun terakhir karena adanya gerakan TERF.”

Yang lain menyebutkan bahwa tidak aman untuk secara terbuka mengatakan bahwa ia adalah seorang feminis queer. “Saya hanya menampilkannya dalam karya saya karena saya selalu menggunakan perspektif gender. Itu hal paling aman yang bisa saya lakukan saat ini.”

Meskipun mereka ragu-ragu untuk mengadopsi istilah “feminis” sebagai label mereka, hal ini tidak menepis keterlibatan mereka yang sesungguhnya dalam praktik feminis. Ada yang membingkai karya mereka sebagai “pembebasan”, yang lebih dari kerangka hak, untuk membahas penindasan dan bagaimana penindasan dapat dibongkar. Beberapa dengan bangga menunjukkan sisi queer mereka, yang ditunjukkan dengan label-label seperti “queer archivist” atau “queer feminist”. Seperti yang dijelaskan N12:

“Ketika kita dipandu oleh ide-ide feminis queer, kita tahu bahwa semua hak kita saling berkelindan, tidak mungkin kita para queer bisa mendapatkan hak-hak kita, jika maskulinitas tidak didekonstruksi, atau jika patriarki tidak didekonstruksi, karena hal-hal ini berjalan beriringan dan bergandengan tangan. Jadi menurut saya, pada akhirnya, apa yang terjadi di mana-mana saling terhubung. Dan ini bukan hanya soal kita memperjuangkan hak-hak kita, sebagai individu dan kelompok, tapi ini benar-benar soal melihat bagaimana kita berada dalam ekosistem ini bersama-sama, dan semua penindasan yang kita alami saling berhubungan dan berdampak pada semua orang.”

Dengan berkembangnya teori dan gerakan feminis, perjuangan ini meluas hingga mencakup inklusivitas, sehingga melampaui batasan-batasan pembebasan perempuan. Hooks (2000a) telah memberikan definisi feminisme yang lebih inklusif: perjuangan untuk menghapuskan landasan budaya yang mengakar, akar penyebab seksisme, dan segala bentuk penindasan.

N9 sependapat dengan definisi tersebut, dan menambahkan bahwa feminisme tidak terbatas pada kelompok tertentu saja. Saat ia menjelaskan, “[f]eminisme adalah sebuah konsep yang menyatukan prinsip-prinsip inklusivitas gender, pembagian kekuasaan, kesetaraan, dan kepedulian. Jadi, selama Anda mewujudkan kualitas-kualitas seperti transparansi, kepedulian, dan transformasi, Anda adalah seorang feminis.” Hal ini sejalan dengan pemahaman inklusif N14 tentang feminisme, yang menganjurkan perjuangan melawan kontrol atas tubuh, seksualitas, dan pemikiran, termasuk kapitalisme yang dipimpin oleh negara.

“Feminis apapun ya feminis, cuma alat analisisnya yang macam-macam dan kita jangan membatasi diri dalam menggunakannya. Tapi yang terpenting, feminisme sebagai basis ideologi untuk kita menentang segala penindasan itu yang harus jelas.”

Kesadaran ini mengilhami N6 untuk membentuk organisasinya sebagai organisasi feminis interseksional. Impiannya adalah menyediakan tempat berlindung bagi para individu yang memasuki bidang aktivisme, memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri seutuhnya tanpa harus sembunyi-sembunyi, tersandung berbagai batasan, atau dirundung ketakutan. Hal yang tak kalah pentingnya adalah terciptanya ruang aman di mana para aktivis dapat menyuarakan pemikiran mereka tanpa takut terkena imbas buruk atau dihakimi, tanpa takut akan mendapat perundungan akibat gender mereka. “Kalau bicara feminisme, [itu] tidak hanya terbuka untuk perempuan atau kelompok LGBTQIA+, tapi juga terbuka untuk laki-laki atau siapa pun yang juga menganut nilai-nilai feminis.”

Pendefinisian mandiri yang dilakukan oleh peserta penelitian kami menunjukkan bahwa kita dapat mendefinisikan feminisme dengan cara kita sendiri untuk menentukan interseksionalitasnya. Artinya, konsep feminisme bisa dibumikan dalam konteks regional kita. Seorang peserta CPR1 menggambarkan feminisme sebagai “seperangkat nilai untuk meruntuhkan ketidaksetaraan terkait gender dan struktur yang mendukungnya di Asia Tenggara”, yang juga mengakui bagaimana negara-negara Asia Tenggara secara historis terstruktur oleh kolonialisme.

Selama diskusi kami, kami merangkum refleksi atas feminisme di atas sebagai berikut:

“seperangkat nilai untuk membongkar seksisme dan struktur kapitalis-heteropatriarkal yang menindas kita dalam berbagai cara, dipandu oleh prinsip-prinsip interseksionalitas, kesetaraan, dan kepedulian, di Asia Tenggara.”

Kami berharap definisi kerja ini dapat bermanfaat dalam membentuk upaya kolektif kita demi mewujudkan keadilan gender di Asia Tenggara.

Patung figur feminin yang retak. Ilustrasi oleh Raphaela Vannya.

Kesimpulan

Interseksionalitas dari berbagai isu di atas menyoroti bagaimana feminisme bukan sekedar upaya perempuan mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Feminisme adalah perjuangan melawan segala manifestasi penindasan, yang tidak hanya mengorbankan perempuan tetapi juga kelompok marginal lainnya. Seperti yang dinyatakan dengan presisi oleh hooks (2000a, hal. 42), “gerakan feminis amat penting karena memiliki daya untuk membebaskan kita dari ikatan penindasan seksis, serta memiliki potensi untuk meradikalisasi dan memperbarui perjuangan pembebasan.” Pondasi perjuangan feminis di masa depan harus didasarkan pada pengakuan akan kebutuhan untuk menghapuskan dasar budaya yang mendasari dan menyebabkan seksisme serta bentuk-bentuk penindasan kelompok lainnya (hal. 33). Tanpa menantang dan mengubah struktur-struktur ini, reformasi feminis tidak akan mempunyai dampak jangka panjang.

Secara konseptual, ada perbedaan antara pembebasan dan kebebasan. Seperti yang ditulis Hannah Arendt (1963) dalam On Revolution (1990, hal. 29): “pembebasan mungkin merupakan kondisi kebebasan tetapi tidak secara otomatis mengarah ke sana.” Oleh karena itu, diperlukan penciptaan lingkungan yang tidak hanya toleran namun juga mendukung individu dari gender dan seksualitas yang terpinggirkan untuk dapat hidup dan bekerja dengan damai. Untuk melakukan hal ini diperlukan pergeseran dari apa yang Johan Galtung (1969) gambarkan sebagai perdamaian negatif, yaitu tidak adanya dampak buruk, dan menuju perdamaian positif, yakni terciptanya kondisi, institusi, dan nilai-nilai yang dapat mendukung pekerjaan semua individu. Hanya dengan cara inilah kebebasan partisipasi demokratis dapat terjamin. Seperti yang diungkapkan secara gamblang oleh N11:

“Jika kita ingin memperkuat demokrasi di negara ini, penting untuk memastikan bahwa orientasi seksual dan identitas gender tidak dianggap sebagai penghambat pembangunan. Jika kita masih memiliki pola pikir seperti itu, berarti kita tidak bisa kemana-mana [dengan demokrasi kita] karena [hak gender] sangatlah mendasar.”

Feminisme, melalui pendekatan interseksionalitasnya, telah menekankan pentingnya memberikan panggung kepada gender terpinggirkan. Penting untuk menciptakan peluang dan lingkungan yang aman bagi perempuan dan individu LGBTQIA+ untuk menegaskan diri mereka sebagai pendukung perubahan, sehingga memungkinkan mereka untuk memperkuat suara mereka. N14 menghubungkan konsep ini dengan praktik demokrasi, dan menyoroti bagaimana sistem politik saat ini, yang tertanam dalam patriarki, sering kali gagal menyediakan platform yang diperlukan bagi kelompok marginal untuk mengekspresikan aspirasi mereka. “Begitu mereka bersuara, mereka sebenarnya sangat kuat,” tegasnya.

Penjelasan ini telah menyoroti pengalaman hidup para feminis – terlepas dari aktivis mengidentifikasi dirinya sebagai salah satunya atau tidak – dan aktivis keadilan gender di negaranya masing-masing dan berfungsi sebagai titik awal yang penting untuk merenungkan kemunculan gerakan feminis transnasional regional. Apakah gerakan-gerakan seperti itu mungkin terjadi, dan jika ya, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mewujudkan dan selanjutnya mempertahankannya?

Temukan jawabannya di artikel penjelasan 3.

Daftar Pustaka

Alam, M., & Wood, E.J. (2022). Ideology and the Implicit Authorization of Violence as Policy: The Myanmar Military’s Conflict-Related Sexual Violence against the Rohingya. Journal of Global Security Studies 7(2), pp.1–18. https://doi.org/10.1093/jogss/ogac010 

Amnesty International. (2020). “We were just toys to them”: Physical, mental and sexual abuse of conscripts in Thailand’s military. https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/1995/2020/en/#:~:text=%E2%80%9CWe%20were%20just%20toys%20to%20them%E2%80%9D%20documents%20a%20widespread%20and,led%20to%20fainting%20or%20injury.

Ardener, E. (2006). Belief and the Problem of Women and the ‘Problem’ Revisited. In E. Lewin (Ed.). Feminist Anthropology: A Reader (pp. 47-65). Hoboken, NJ: Blackwell Publishing.

Arendt, H. (1990). On Revolution. Penguin.

Asia Pacific Coalition on Male Sexual Health (APCOM). (2020). The State of LGBTQI People’s Economic Inclusion. https://www.apcom.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-11-26_Report_APCOM_FinanceInc_LaoPDR_Rev_2-withLogos.pdf 

Blackburn, S. (2013). Introduction: Gendered Nationalist Movements in Southeast Asia. In S.

Blackburn & H. Ting (Eds.), Women in Southeast Asian Nationalist Movements (pp. 1–22). NUS Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv1qv1g3.5 

Bong, S.A. (2016). Women’s and Feminist Activism in Southeast Asia. In A. Wong, M. Wickramasinghe, r. hoogland, and N.A. Naples (Eds.).The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies (pp. 1–5). https://doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss473

Das, A., & Sharma, A. (2016). LGBT Activism in Southeast Asia. In A. Wong, M. Wickramasinghe, r. hoogland, and N.A. Naples (Eds.).The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies (pp. 1–5). https://doi:10.1002/9781118663219.wbegss473

Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), pp. 167–191. https://doi.org/10.1177/002234336900600301 

hooks, b. (2000a). Feminist Theory: From Margin to Center, Second Edition. London: Pluto Press.

hooks, b. (2000b). Feminism is for Everybody. London: Pluto Press.

Jayawardena, K. (2016). Feminism and Nationalism in the Third World. Brooklyn, NY: Verso Book.

Kinasih, S.R. (2023, 19 March). Beyond the Red Circle: Notes on a Palm Oil Plantation Union Meeting in Indonesia. Asian Labour Review. https://labourreview.org/beyond-the-red-circle/ 

Mohanty, C.T. (2003). Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. Durham & London: Duke University Press.

Perdana, A., Hillman, B. 2020. Quotas and ballots: The impact of positive action policies on women’s representation in Indonesia. Asia & the Pacific Policy Studies 7, pp. 158–170 https://doi.org/10.1002/app5.299

Primastika, W. (2023, 7 June). Queerphobia in the Newsroom: Beyond the News on LGBTQIA+. New Naratif. https://newnaratif.com/beyond-the-news-on-lgbtqia/ 

Roces, M. (2010). Asian Feminisms: Women’s Movements from the Asian Perspective. In M. Roces & L. Edwards (Eds.) Women’s Movements in Asia (pp.1-20). Oxon: Routledge. 

Ryan, S. (2020). When Women Become the War Zone: the Use of Sexual Violence in Myanmar’s Military Operations. Global Responsibility to Protect, 12(1), pp. 37–63. https://doi.org/10.1163/1875984X-01201004 

Shan Women’s Action Network (SWAN) & Shan Human Rights Foundation (SHRF). (2002). License to Rape: The Burmese Military Regime’s Use of Sexual Violence in the Ongoing War in Shan State, Burmahttps://shanhumanrights.org/wp-content/uploads/2021/02/Licence_to_rape-English.pdf 

Suara Rakyat Malaysia (SUARAM). 2023. SUARAM Human Rights Report 2022. https://www.suaram.net/human-rights-reports?pgid=kvex92wb-f2436c47-2d06-4aaa-95ec-68f47ae77031

Valdez, I. K. M., et al. (2022). Violence against women in the Philippines: barriers to seeking support. The Lancet Regional Health – Western Pacific, 23(100471), 1–2. https://doi:10.1016/j.lanwpc.2022.100471

Vergès, F. (2021). A Decolonial Feminism. London: Pluto Press.

Wai, T. (2023). A New Feminist Narrative: Towards More Inclusive Southeast Asian Democracies. Series 1, Publication 1. New Naratif. https://newnaratif.com/a-new-feminist-narrative/ 

Women’s League of Burma (WLB). (2014). Same Impunity, Same Pattern: Sexual Abuses by the Burma Army Will Not Stop until There is a Genuine Civilian Government. https://asia-ajar.org/resources/policy-papers/same-impunity-same-pattern-sexual-abuses-by-the-burma-army-will-not-stop-until-there-is-a-genuine-civilian-government/ 

Women’s League of Burma (WLB). (2023). January – June 2023 Situation Update of Burma/Myanmar. https://www.womenofburma.org/reports/january-june-2023-situation-update-burmamyanmar 

World Economic Forum. 2022. 1.5 Performance by region in World Economic Forum – Global Gender Gap Report 2022. https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2022/in-full/1-5-performance-by-region/ 

Wyatt, Z. (2022). A Vulnerable Nation: The Intersection of Rural Poverty, Cultural Norms andGender-Based Violence in Cambodia. Asian Journal of Social Science Studies, 7(5), 55–65. https://doi.org/10.20849/ajsss.v7i5.1164.

Catatan Penulis

Penjelasan ini adalah bagian dari seri pertama proyek Democratic Participation Research, yang merupakan lanjutan dari publikasi pertama,  “A New Feminist Narrative”. Ketika tim peneliti kami memutuskan untuk melakukan perancangan ulang penelitian, kami memutuskan untuk mempublikasikan laporan kami dalam bentuk serangkaian penjelasan, bukan dalam bentuk dokumen PDF yang panjang.

Partisipan penelitian ini terdiri dari empat belas aktivis feminis dan keadilan gender dari berbagai latar belakang di tujuh negara Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina. Kami juga mengadakan satu diskusi kelompok terfokus dengan empat aktivis (FGD1), serta satu tinjauan sejawat komunitas dengan lima aktivis lainnya (CPR1), demi mengumpulkan lebih banyak wawasan.

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada ruang lingkupnya, karena kami tidak dapat mencakup seluruh negara di Asia Tenggara. Oleh karena itu, suara-suara dari Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Timor-Leste tidak diikutsertakan. Arah penelitian kami sangat bergantung pada partisipasi aktivis, dan karena terbatasnya kerangka waktu dan sumber daya, keterlibatan aktivis dari negara-negara tersebut tidak mungkin dilakukan. Meskipun kami mengakui adanya keterbatasan ini, kami berharap rangkaian artikel penjelasan ini dapat memicu diskusi tentang partisipasi demokrasi di Asia Tenggara dari berbagai sudut pandang, termasuk dari negara-negara yang tidak terwakili dalam penelitian kami.

Kami menggunakan rancangan penelitian small-N, yang berfokus pada sejumlah kasus untuk mendapatkan wawasan mendalam dibandingkan keterwakilan statistik. Kami menjamin anonimitas peserta, mereka diidentifikasi berdasarkan label (N1, N2, N3…) secara kronologis dari wawancara terlama hingga terbaru. Pengumpulan data yang terdiri dari wawancara online, FGD, dan CPR dilakukan pada bulan September 2022 hingga Oktober 2023.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Thet Wai yang telah merancang penelitian ini, melakukan sebagian besar wawancara, dan mengizinkan saya melanjutkan penelitian ini. Saya berterima kasih kepada Fanya Tarissa yang membantu saya membuat catatan negara, serta Song Eraou dan Wai Liang Tham atas hasil suntingan mereka yang dinamis. Terutama, saya berterima kasih kepada para partisipan penelitian yang telah turut membangun penelitian ini bersama-sama.

Bookmark (0)
ClosePlease login

Related Articles

Media yang Melek Gender: Temuan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei


Pendahuluan

Mengingat wilayah Asia Tenggara menaungi berbagai praktik, wadah, maupun batasan-batasan bermedia, tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan metodologi yang telah diterapkan di Seri 4, Terbitan 1, kami melakukan wawancara mendalam dan semi-terstruktur untuk menyelidiki tema penting dalam kebebasan bermedia, yakni pengalaman berbasis gender dan kaum marginal, untuk memahami proses pembuatan berita sebagai spektrum pengalaman kerja nyata yang melibatkan pembaca, jurnalis, editor, dan produser. Jika gender menjadi “bingkai utama yang tak disadari untuk memahami orang lain dalam suatu interaksi” (Fisk & Ridgeway, 2018, h. 158), maka amatlah penting untuk mewadahi pengalaman-pengalaman para pembuat berita dengan gender dan seksualitas yang terpinggirkan.

Siapa yang bisa disebut sebagai pembuat berita?

Mengingat wilayah Asia Tenggara menaungi berbagai praktik, wadah, maupun batasan-batasan bermedia, tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan metodologi yang telah diterapkan di Seri 4, Terbitan 1, kami melakukan wawancara mendalam dan semi-terstruktur untuk menyelidiki tema penting dalam kebebasan bermedia, yakni pengalaman berbasis gender dan kaum marginal, untuk memahami proses pembuatan berita sebagai spektrum pengalaman kerja nyata yang melibatkan pembaca, jurnalis, editor, dan produser. Jika gender menjadi “bingkai utama yang tak disadari untuk memahami orang lain dalam suatu interaksi” (Fisk & Ridgeway, 2018, h. 158), maka amatlah penting untuk mewadahi pengalaman-pengalaman para pembuat berita dengan gender dan seksualitas yang terpinggirkan.

Members only

Log in or

Join New Naratif as a member to continue reading


We are independent, ad-free and pro-democracy. Our operations are member-funded. Membership starts from just US$5/month! Alternatively, write to [email protected] to request a free sponsored membership. As a member, you are supporting fair payment of freelancers, and a movement for democracy and transnational community building in Southeast Asia.

Bookmark (0)

Close

Please login

Bookmark (0)
ClosePlease login

Merefleksikan serta Membayangkan Gerakan Feminis dan Keadilan Gender Transnasional di Asia Tenggara

Tulisan ini adalah artikel terakhir dalam rangkaian tiga seri artikel penjelasan New Naratif yang mempelajari demokrasi Asia Tenggara lewat kacamata para aktivis feminis, hak-hak gender, dan hak asasi manusia regional. Laporan yang memperkenalkan SOGIESC-informed Democratic Participation Research ini dapat ditemukan di sini, sedangkan artikel penjelasan pertama dan kedua kami juga telah tersedia.

Bookmark (0)
ClosePlease login

Faktor-faktor Struktural dan Sistemik Penghambat Demokrasi di Asia Tenggara: Sebuah Perspektif Feminis

Kami mempelajari faktor-faktor struktural dan sistemik yang menghambat praktek aksi demokrasi inklusif yang berdasarkan feminisme dan keadilan gender di Asia Tenggara. Dalam proses ini kami menemukan tiga masalah mengakar yang umum ditemukan di berbagai negara di region ini. Ketiganya termasuk penegakan hukum yang tidak efektif, pembatasan kebebasan berekspresi, serta fundamentalisme agama. Kami hanya berfokus ke tiga faktor kunci tersebut, supaya kami benar-benar memahami bagaimana ketiganya menghalangi aktivisme. Bersama-sama, ketiganya menjadi gerbang bagi kami menjelajahi tantangan-tantangan lain yang menghalangi perkembangan demokrasi regional. 

Bookmark (0)
ClosePlease login

Kebebasan Media yang Melek Gender: Merombak Pewartaan Berita di Asia Tenggara


Pendahuluan

Temuan kami dari Seri No. 4 bertujuan untuk mengkonsepkan kembali pewartaan berita regional lewat lensa gender. Kami bekerja dengan asumsi bahwa ada pembatasan kebebasan media, yang merupakan indikator penting kebebasan berekspresi (FoE) di Asia Tenggara. Hal ini mengancam pekerjaan pewarta berita, baik pekerja lepas maupun karyawan tetap, yang bekerja di berbagai kantor media seperti surat kabar, televisi, radio, dan media baru. Pendekatan gender artinya memahami pengalaman perempuan dan menangkap spektrum identitas dan pengalaman gender dalam keragaman regional mereka. Sepanjang penelitian kami, kami terus mengajukan pertanyaan kunci yang muncul dari Media Freedom Insights) kami sebelumnya: “Apa arti kebebasan media dan apa bentuknya bagimu?”

Represi terang-terangan atas pekerja media di Asia Tenggara (SEA) masih marak. Sayangnya, pemberitaan mengenai pembunuhan dan penangkapan1 jurnalis masih mengabaikan berbagai tantangan yang dihadapi pekerja media dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan yang gamblang. Bagi kami, membahas kebebasan media membutuhkan pendekatan yang holistik. Mengulik kebebasan media artinya berkutat dengan pengalaman-pengalaman hidup, bahkan yang subtil, yang dialami oleh pekerja media: dari dinamika sehari-hari di tempat kerja, hingga ancaman kehilangan pekerjaan, dan segalanya yang turut menyumbang kesulitan hidup dalam bentuk iklim represi dan hambatan ekonomi. Berdasarkan proposal dalam manifesto kebebasan media kami, Making the World We Want, kami terus mempertanyakan tema kunci pengalaman marginal dan berdasarkan gender.

Temuan kami dari Seri No. 4 bertujuan untuk mengkonsepkan kembali pewartaan berita regional lewat lensa gender. Kami bekerja dengan asumsi bahwa ada pembatasan kebebasan media, yang merupakan indikator penting kebebasan berekspresi (FoE) di Asia Tenggara. Hal ini mengancam pekerjaan pewarta berita, baik pekerja lepas maupun karyawan tetap, yang bekerja di berbagai kantor media seperti surat kabar, televisi, radio, dan media baru. Pendekatan gender artinya memahami pengalaman perempuan dan menangkap spektrum identitas dan pengalaman gender dalam keragaman regional mereka. Sepanjang penelitian kami, kami terus mengajukan pertanyaan kunci yang muncul dari Media Freedom Insights) kami sebelumnya: “Apa arti kebebasan media dan apa bentuknya bagimu?”

This post is only available to members.

Bookmark (0)
ClosePlease login

Responses