Yaki - New Naratif

Monyet Buruan di Sulawesi

Noldy, seorang petugas di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki di Kota Manado, Sulawesi Utara, sedang merawat seekor bayi yaki yang kehilangan induknya. Setiap harinya, Noldy yang sudah bekerja di PPS Tasikoki selama 14 tahun harus memberi susu kepada yaki itu.

“Ini pertama kalinya saya merawat bayi yaki. Biasanya hanya yaki dewasa yang dibawah kesini,” ujar Noldy kepada New Naratif.

Yaki atau Macaca Nigra adalah spesies asli pulau Sulawesi, dan salah satu jenis primata yang dilindungi di Indonesia. Mereka memiliki nama panggilan yang sedikit menggelitik—”monyet pantat merah“—karena bagian bokong mereka yang berwarna merah muda akan memerah ketika terangsang dan ingin kawin.

Members only

Log in or

Join New Naratif as a member to continue reading


We are independent, ad-free and pro-democracy. Our operations are member-funded. Membership starts from just US$5/month! Alternatively, write to [email protected] to request a free sponsored membership. As a member, you are supporting fair payment of freelancers, and a movement for democracy and transnational community building in Southeast Asia.

Bookmark (0)
ClosePlease login

Related Articles

Media yang Melek Gender: Temuan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei


Pendahuluan

Mengingat wilayah Asia Tenggara menaungi berbagai praktik, wadah, maupun batasan-batasan bermedia, tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan metodologi yang telah diterapkan di Seri 4, Terbitan 1, kami melakukan wawancara mendalam dan semi-terstruktur untuk menyelidiki tema penting dalam kebebasan bermedia, yakni pengalaman berbasis gender dan kaum marginal, untuk memahami proses pembuatan berita sebagai spektrum pengalaman kerja nyata yang melibatkan pembaca, jurnalis, editor, dan produser. Jika gender menjadi “bingkai utama yang tak disadari untuk memahami orang lain dalam suatu interaksi” (Fisk & Ridgeway, 2018, h. 158), maka amatlah penting untuk mewadahi pengalaman-pengalaman para pembuat berita dengan gender dan seksualitas yang terpinggirkan.

Siapa yang bisa disebut sebagai pembuat berita?

Mengingat wilayah Asia Tenggara menaungi berbagai praktik, wadah, maupun batasan-batasan bermedia, tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan metodologi yang telah diterapkan di Seri 4, Terbitan 1, kami melakukan wawancara mendalam dan semi-terstruktur untuk menyelidiki tema penting dalam kebebasan bermedia, yakni pengalaman berbasis gender dan kaum marginal, untuk memahami proses pembuatan berita sebagai spektrum pengalaman kerja nyata yang melibatkan pembaca, jurnalis, editor, dan produser. Jika gender menjadi “bingkai utama yang tak disadari untuk memahami orang lain dalam suatu interaksi” (Fisk & Ridgeway, 2018, h. 158), maka amatlah penting untuk mewadahi pengalaman-pengalaman para pembuat berita dengan gender dan seksualitas yang terpinggirkan.

This post is only available to members.

Bookmark (0)
ClosePlease login

Penjelasan I: “Jangan Pulang, Ada Tentara”: Anak-anak di Pusat Tahanan Imigrasi Malaysia

Anak-anak tanpa dokumen yang melintasi batas wilayah Malaysia dianggap melanggar hukum imigrasi. Mereka harus berhadapan dengan berbagai risiko, termasuk penangkapan, penahanan tanpa jangka waktu, dan deportasi yang mengancam nyawa. Siapakah anak-anak dalam tahanan ini? Mengapa mereka ditahan? Untuk berapa lama? Apa akibat buruk penahanan ini? Berapa ongkos yang harus dibayar warga lewat pajak untuk membiayai penahanan ini?

Ini adalah artikel pertama dari rangkaian dua  artikel New Naratif tentang penahanan anak-anak imigran di Malaysia.

Bookmark (0)
ClosePlease login

Bintang Kejora di Oxford

Sudah lama sejak Benny Wenda terakhir melihat kampung halamannya sendiri. Sejak 2002, aktivis Papua yang termasyhur ini memperoleh suaka politik di Inggris. Kini ia tinggal di kota tempat Universitas Oxford berdiri—di belahan dunia lain, jauh dari pegunungan rimbun Papua tempat ia berasal.

Jalan yang membawa Benny ke Inggris dimulai jauh sebelum ia dilahirkan. Hingga 1961, Papua masih dianggap sebagai wilayah koloni Belanda; status ini berakhir ketika rakyat Papua mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada 1 Desember 1961. Indonesia, bagaimanapun, dengan cepat mengklaim Papua merupakan bagian dari wilayahnya sendiri, kemudian menyerbu dan menduduki Papua. Pada 1969, klaim Indonesia atas Papua akhirnya mendapat pengakuan PBB setelah diselenggarakannya referendum Act of Free Choice, atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)—sebuah proses yang terindikasi berlangsung penuh kecurangan. Sebanyak 1.026 orang Papua (dari populasi yang seharusnya berjumlah 800.000 jiwa) dipaksa untuk menerima integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia. Sejak saat itu, Papua secara ‘de facto’ berada di bawah kekuasaan militer Indonesia, sementara mereka yang menolak: diawasi, diintimidasi-dipersekusi, dipenjara, hingga menjadi korban berbagai tindak kekerasan.

This post is only available to members.

Bookmark (0)
ClosePlease login