Malaysia secara geografis terbagi menjadi Timur dan Barat.Di seberang Laut Cina Selatan dari Semenanjung Malaya (Barat) adalah negara bagian Malaysia Sabah dan Sarawak (Timur) yang berbagi lahan pulau Kalimantan dengan Indonesia.
Malaya mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Bekas jajahan Inggris lainnya, Singapura dan Borneo Inggirs, kemudian dianjurkan untuk bergabung dengan Malaya jika ingin ikut merdeka.
Sebagai bagian dari kesepakatan penggabungan, Sabah dan Sarawak dapat mempertahankan otonomi atas beberapa bidang utama seperti agama, imigrasi dan bahasa.Warga Borneo Inggris diizinkan untuk tinggal dan bekerja dengan bebas di Malaya, sebuah hak istimewa yang tidak diberikan kepada orang Malaysia Barat di Borneo.(Hingga hari ini, warga Malaysia Barat masih membutuhkan visa 90 hari untuk masuk ke Sarawak.)
Kesepakatan Malaysia ditandatangani di London atas dorongan Inggris, kemudian Undang-Undang Malaysia 1963 disahkan untuk menggabungkan wilayah Malaya, Kalimantan Utara (yang kemudian berganti nama menjadi Sabah), Sarawak dan Singapura menjadi sebuah negara baru pada tanggal 16 September 1963. Dan dengan demikian, Malaysia pun lahir.
Namun, pentingnya Hari Malaysia dan Kesepakatan Malaysia telah, sampai saat ini, sebagian besar hilang pada masyarakat Malaysia Barat.
“Hingga baru-baru ini, Hari Malaysia bahkan tidak disebutkan dalam buku teks sejarah,” kata Profesor James Chin, Direktur Institut Asia dari Universitas Tasmania.
Chin, seorang penduduk asli Sarawak, mengatakan bahwa Hari Malaysia bahkan tidak dirayakan sebagai hari libur nasional hingga tahun 2008, ketika koalisi Front Nasional (atau BN) yang berkuasa mengalami kekalahan besar dalam pemilu. Suara dari Sabah dan Sarawaklah yang selama puluhan tahun ini mempertahankan kekuasaan sang koalisi.
“Fokusnya selalu pada 31 Agustus 1957, karena buku teks sejarah selalu ditulis dengan tujuan tertentu.Kementerian Pendidikan tidak pernah memikirkan Malaysia hingga Pemilu 2008 ketika Malaysia Timur menjadi penting bagi kelangsungan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).
“Sejak saat itu tanggal 16 September dinyatakan sebagai hari libur nasional,” katanya.
Celengan kaya sumber daya
Gagasan bahwa Sabah dan Sarawak selalu diperlakukan sebagai anggota kelas dua di Malaysia bukanlah hal baru, dan telah lama berkembang di kalangan politisi dan aktivis lokal.
Sebagai negara penghasil minyak, sumber pendapatan utama Malaysia berasal dari pajak yang dibayar oleh perusahaan minyak milik negara Petronas, yang dalam banyak kesempatan juga berfungsi sebagai “celengan” pribadi pemerintah untuk menebus defisit anggaran tahunan yang membengkak.
Produksi minyak dan gas sebagian besar berasal dari Sabah dan Sarawak.Seperti halnya negara bagian penghasil minyak lainnya, kecuali negara bagian Kelantan di timur laut, Sabah dan Sarawak hanya mendapatkan royalti kecil sebesar 5%.
Yang lebih buruknya lagi, Sabah dan Sarawak terus-menerus menjadi negara bagian termiskin dan paling tidak berkembang, meski memiliki sumber daya alam yang berkelimpahan.
Menurut Unit Perencanaan Ekonomi, Sabah memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Malaysia, diikuti oleh Sarawak dan Kelantan.Lembaga Penelitian Khazanah kemudian menegaskan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi dialami oleh para penduduk asli Borneo, diikuti oleh para Orang Asli di Semenanjung. Sementara itu, Sabah memilih pendapatan bulanan rata-rata terendah.
Hal ini menyebabkan banyak orang di Kalimantan mempertanyakan apakah mereka salah melakukan tawar menawar sebagai salah satu dari empat wilayah pendiri Malaysia.
Perjuangan untuk relevansi
Keinginan untuk memisahan diri dan memerdekaan di Sabah dan Sarawak telah lama ada, sebagian didorong oleh rasa keputusasaan orang lokal yang merasa tidak bisa berperan dalam narasi Malaysia.
Namun, dengan pengecualian beberapa pemimpin politik di masa lalu yang berusaha mengingatkan orang-orang Malaysia Barat tentang posisi Sabah dan Sarawak sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Malaysia, upaya untuk menyalakan api semangat kemerdekaan sebagian besar terisolasi dan padam begitu saja.
Satu-satunya saat dimana aktivis Sarawak sempat mendapatkan sebuah bentuk pengakuan oleh Putrajaya adalah ketika mantan Menteri Utama Adenan Satem mendukung usulan oposisi negara untuk meningkatkan royalti minyak, dan menolak untuk mematuhi kebijakan Malaysia Barat yang memecah belah, seperti melarang Alkitab berbahasa Melayu dan penggunaan kata “Allah” oleh orang Kristen.Tapi Adenan meninggal dunia awal tahun ini, dan membawa serta kesempatan nyata bagi Sarawak yang lebih berani dalam politik nasional.
Sebelum pemerintahan Adenan, usaha-usaha sebelumnya oleh para pemimpin “nasionalis” negara untuk melawan para pemimpin pemerintah federal akan dihadang dengan kekuatan penuh bagaikan Kekaisaran Galaksi dari Star Wars.
Menteri Utama Sarawak Stephen Kalong, seorang pendukung reformasi tanah yang hebat di negara bagiannya, digulingkan pada tahun 1966, sementara Menteri Utama Sabah Donald Stephens meninggal dalam kecelakaan pesawat misterius pada tahun 1976 setelah menolak tawaran royalti minyak sebesar 5% dari pemerintah federal.
Kebetulan, kedua pemimpin ini merasa kecewa dengan penggabungan negara bagiannya dengan Malaya setelah Singapura keluar dari Federasi.
Harapan untuk gerakan otomnomi Sabah padam dalam pemilihan negara bagian pada tahun 1994, di mana partai UMNO dari Malaya masuk ke dalam negara bagian tersebut atas perintah pemimpin-pemimpin Muslim untuk melawan pejabat yang dianggap sebagai pro-Kristen, Parti Bersatu Sabah (PBS) yang dipimpin oleh Joseph Pairin Kitingan.
PBS berhasil menang tipis melawan sang robot dari BN.Tapi begitu Pairin dilantik sebagai menteri utama, anggota dewan direksinya terpikat untuk membelot kepada BN. Sejak saat itu, Sabah terus tetap menjadi negara bagian yang pro-BN.
Sulit tapi perlu
Desas-desus kemerdekaan masih ada di Sabah dan Sarawak, tapi hanya di kalangan-kalangan tertentu.Meski begitu, rencana para aktivis tetap tidak berkelanjutan, kata Chin.
“Tidak ada ketentuan di bawah Konstitusi [Federal] untuk sebuah referendum, jadi itu tidak mungkin.Yang dapat dilakukan hanyalah kampanye tanda tangan [untuk pemisahan diri] seperti di Sarawak, “katanya.
Wong Chin Huat, seorang analis politik dan peneliti di think-tank Penang Institute, mengatakan perjuangan untuk kemerdekaan itu mustahil, setidaknya untuk saat ini.
“Perjuangan untuk pemisahan diri hanya bisa dilakukan melalui dua cara: Perjuangan bersenjata atau keuntungan elektoral.Borneo tidak memiliki keduanya.
“Tidak ada yang mau mengambil risiko dipenjara karena terang-terangan menyerukan kemerdekaan di tanah Malaysia.Anda tidak bisa memimpin sebuah revolusi hanya dengan membuat pernyataan kuat di luar negeri,” katanya.
Bagian dari masalahnya juga terletak pada penerimaan masyarakat atas nasib mereka.”Setelah 54 tahun berserikat, tidak peduli betapa tidak sempurnanya persatuan itu, kebanyakan orang Borneo Malaysia ingin tetap tinggal di Malaysia,” kata Wong.
“Mereka hanya menolak supremasi atau kolonialisme Malaya.Mereka tidak menolak Malaysia.Mereka tidak siap untuk menegakan kenegaraan mereka sendiri, apalagi menjadi bagian dari Indonesia atau Filipina. ”
Tapi Wong mengatakan bahwa walau upaya tersebut gagal, perjuangan untuk otonomi dan kemerdekaan adalah hal yang krusial, meskipun hanya untuk sekedar mengingatkan pemerintah federal agar tidak menyia-nyiakan Borneo begitu saja.
Prof Chin mengatakan bahwa usaha mereka tidak sia-sia belaka, karena pemerintah federal baru-baru ini membentuk sebuah komite untuk meninjau kemungkinan memberikan lebih banyak otoritas ke Borneo.
“Makalah terakhir sekarang sudah berada dengan para kabinat dan diharapkan akan diumumkan sebelum GE14 [pemilu yang akan datang],” katanya.
Melihat melampaui otonom
Selain menjadi sumber utama keuangan dan sumber daya, Sabah dan Sarawak selalu dikenal sebagai “setoran tetap” yang berharga untuk koalisi yang kuat menjelang pemilihan umum.
Untuk menenangkan para politisi Borneo yang tidak senang, pemerintah federal menunjuk lebih banyak pemimpin di Timor Lorosa’e untuk diwakili di posisi kabinet federal setelah pemilihan tahun 2008, walaupun portofolio “penting” masih tetap ada dengan anggota parlemen Malaysia Barat.
Wong percaya bahwa politisi di Sabah dan Sarawak terlalu “picik” dengan tuntutan mereka.
“Mereka sering hanya meminta negara bagian mereka dibiarkan sendiri, asalkan mendapatkan lebih banyak uang dari petroleum.Mereka lupa bahwa mereka harus mencari lebih banyak kekuasaan, bukan hanya tunjangan menteri, agar pemerintah federal membuat Malaysia lebih terbuka dan lebih adil, “kata Wong.
Dia mengatakan bahwa advokasi separatisme sejauh ini merupakan alat yang cukup berhasil untuk mendapatkan konsesi dari Putrajaya, namun rencana jangka panjang untuk aktivis Borneo harus dapat mendukung reformasi dan memperjuangkan inklusivitas yang lebih besar di pemerintah federal, terutama selama penyusunan kebijakan.
“Keselamatan yang sebenarnya bagi Sabah dan Sarawak adalah dengan berjuang untuk Malaysia yang demokratis, menyeluruh dan benar-benar federal.Sabah dan Sarawak sebaiknya bersekutu dengan negara bagian seperti Penang, Selangor, Kelantan, Johor untuk menekan pemerintah federal agar menyerahkan kekuasaan kepada negara-negara bagian, “kata Wong.
“Alih-alih memimpikan kemerdekaan, orang-orang Borneo harus proaktif dalam menawarkan diri untuk memimpin negara Malaysia ketika orang-orang Malaysia Barat membuat negara ini semakin ricuh dari hari ke hari.”
Jika Anda menikmati artikel ini dan ingin bergabung dengan gerakan kami untuk menciptakan ruang untuk penelitian, percakapan dan tindakan di Asia Tenggara, silahkan bergabung menjadi anggota New Naratif untuk hanya US $52 / tahun (US $1/minggu)!
