Header of SEAD Pegasus with Gema Gita Persada

Penyadapan Ilegal di Indonesia, Kasus Pegasus

Gema Gita Persada (LBH Pers) membahas mengenai peraturan penyadapan di Indonesia, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, serta peran masyarakat sipil dalam menghadapi situasi ini.

INTRO

Selamat datang di podcast Pegasus Series, kolaborasi New Naratif dan KBR. Saya Bonnibel Rambatan, Manajer Editorial dari New Naratif. New Naratif adalah sebuah gerakan untuk mendemokratisasikan demokrasi di Asia Tenggara, dan podcast ini adalah salah satu cara kami untuk melakukan hal tersebut.

Dan saya Malika, Manajer podcast KBR. KBR adalah media independen yang berdiri tak lama setelah Reformasi di tahun 1999. Lahir dengan semangat public radio, KBR membersamai publik dalam transisi demokrasi. Kamu bisa mendengarkan podcast KBR di KBRPrime.id Ini adalah episode ke-3 dari 6 episode yang mengangkat topik Pegasus.

Dari pembicaraan pada 2 episode sebelumnya di Pegasus Series, kita mendapati betapa pentingnya menekan pemerintah Indonesia untuk membentuk tim investigasi sesuai dengan kewajiban konstitusionalnya. Tim ini juga akan berfungsi sebagai checks and balances untuk penggunaan Pegasus dan alat-alat pemantauan lainnya di Indonesia.

Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah terkait situasi ini. Pada 2021 silam, Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon, menyebut Indonesia memang memakai Pegasus. Menurutnya, sudah lama alat itu digunakan oleh para intelijen Indonesia, terutama menangani terorisme. Di sisi lain, Kepala Divisi Teknologi, Informatika, dan Komunikasi Polri Slamet Uliandi tak membantah adanya penggunaan penyadap berbasis zero-click, tapi bukan Pegasus.

SPEAKER INTRODUCTION

Halo, aku Gema Gita Persada, Pengacara Publik di Lembaga Bantuan Hukum Pers.

Barusan adalah Gema Gita Persada, Pengacara Publik LBH Pers. LBH Pers adalah sebuah lembaga non pemerintah yang berdiri pada tahun 2003 di Jakarta dengan mandat sebagai organisasi independen yang memfokuskan diri untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis melalui upaya bantuan hukum dan advokasi terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia

Dalam episode kali ini, kami akan membahas tentang peraturan penyadapan di Indonesia, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, serta bagaimana peran masyarakat sipil dalam menghadapi situasi ini.

INTERVIEW

Peraturan Penyadapan di Indonesia

Kak Gema, tadi kita sudah menjelaskan sedikit dalam pembukaan soal bagaimana pemerintah Indonesia ini diduga menggunakan spyware Pegasus untuk kasus-kasus tertentu. Mungkin bisa Kak Gema menjelaskan peraturan penyadapan di Indonesia itu seperti apa?

Oke, jadi sebagai konteks sebenarnya di Indonesia sampai dengan saat ini belum ada Undang-Undang yang secara komprehensif dan khusus mengatur tentang penyadapan. Tapi terdapat 20 aturan yang mengatur secara singkat tentang hukum acara dan prosedur melakukan penyadapan.

Secara umum memang hukum acara penyadapan di Indonesia belum mampu untuk melindungi pihak-pihak yang berpotensi dirugikan atas tindakan penyadapan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Sebagaimana kita tahu, penyadapan merupakan pelanggaran HAM atau pembatasan-pembatasan HAM. Untuk itu, implementasinya harus diatur dengan level Undang-Undang. Salah satu undang-undang yang mengatur soal penyadapan ada di UU 19/2016 atau yang biasa kita lebih sering dengar sebagai UU ITE. Di Pasal 31 menyebutkan larangan melakukan intersepsi atau penyadapan.

Di dalam UU tersebut juga disebutkan definisi dari penyadapan, yakni intersepsi atau penyadapan menurut undang-undang ITE adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi.

Pada dasarnya, penyadapan itu memang pelanggaran. Jadi melakukan penyadapan itu merupakan tindak pidana, tapi ada pengecualian untuk aparat penegak hukum, misalnya dalam derajat tertentu mereka boleh melakukan penyadapan.

Tapi sebenarnya, Pasal 31 yang mengatur soal penyadapan yang ada di dalam Undang-Undang ITE tersebut sudah dicabut dengan adanya KUHP baru. Tapi, KUHP baru kan masih belum berlaku, sementara saat ini transisinya sudah disahkan sampai dengan nanti berlaku ada waktu 3 tahun. In the meantime di waktu 3 tahun ini masih merujuk ke UU yang lama, UU 19/2016.

Jadi UU 19/2016 ini tidak komprehensif kalau digunakan untuk perkara penyadapan?

Benar, sebenarnya memang sudah ada putusan MK yang mengamanatkan untuk dibuatnya UU khusus untuk mengatur soal penyadapan atau UU Penyadapan. Yang mana seharusnya itu sudah jadi salah satu prioritas juga sampai saat ini. Karena prakteknya terus berjalan penyadapan-penyadapan ini tapi nggak ada penanganan hukum yang baik.

Penetapan Pengadilan untuk Penyadapan

Tadi ada pengecualian untuk aparat penegak hukum ya, tapi kan untuk sementara ini yang diinvestigasinya dari Indonesia Leaks dan lain-lain itu menduga bahwa yang melakukan itu adalah BIN, tapi mereka sebagai badan intelijen itu kan berbeda dengan dengan badan penegak hukum, apakah ada UU yang berbeda untuk mendasari itu? Ataukah itu sebetulnya masih belum diatur? Apakah itu diluar UU sebetulnya? Itu seperti apa Kak Gema?

Praktek-praktek yang dilakukan oleh BIN itu sebenarnya ada dasar hukumnya diatur di dalam UU 17/2011 tentang Intelijen Negara. Di Pasal 32 itu ada klausul yang menyebutkan bahwa atas perintah Kepala BIN dengan penetapan pengadilan untuk penyadapan terhadap sasaran dan itu dilakukan paling lama 6 bulan, dapat diperpanjang sesuai kebutuhannya dalam konteks penyadapan terhadap saran.

Jadi, BIN bisa melakukan penyadapan atas perintah kepala BIN tapi dengan penetapan pengadilan. Tapi ini memang terkait kegiatan tertentu yang mengancam keamanan nasional, jadi tidak bisa kita masyarakat sipil disadap oleh BIN tanpa ada perintah pengadilan.

Penyadapan Ilegal adalah Pelanggaran HAM

Dari sisi itu sebenarnya, entah aparat penegak hukum atau intelijen itu prosedurnya sama ya harus memang semuanya harus melalui izin dari pengadilan? Konsekuensinya kalau misalnya masyarakat sipil dan tanpa proses pengadilan yang jelas itu disadap itu apa sanksinya? Dan sebetulnya apa yang bisa kita tuntut dari situ sih? Apa dari BIN atau dari orang-orang dari aparat pemerintah yang menyadap kita seperti apa?

Idealnya karena seperti yang tadi sudah aku mention sebelumnya ya penyadapan ini kan melanggar hak atas privasi, hak atas privasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia jadi penyadapan sebenarnya sama dengan pelanggaran HAM sebenarnya.

Dalam beberapa konteks kan memang negara boleh melakukan pelanggaran HAM, bolehnya dalam tanda kutip ya, ada hal yang mendesak, pokoknya harus melewati beberapa uji apakah memang negara memerlukan melakukan pelanggaran HAM tersebut, salah satunya penyadapan ini.

Kalau misalnya penyadapan ini dilakukan tanpa proses yang sebagaimana yang diatur, salah satunya tanpa penetapan pengadilan misalnya, yang tadi disebutkan, ya berarti mereka sudah melakukan pelanggaran HAM tidak sesuai dengan prosedur.

Idealnya memang masyarakat yang menjadi korban dari penyadapan secara sewenang-wenang ini bisa melakukan pelaporan ke kepolisian. Cuma sekarang juga kita banyaknya lumayan curiga juga kalau misalkan orang-orang kepolisian misalnya justru yang melakukan penyadapan dan lain sebagainya.

Penyadapan Legal

Jadi tidak ideal juga karena tidak ada aturannya ya? Aku pengen tahu mungkin ada contoh yang bisa dibagikan Kak Gema soal penyadapan sebetulnya bisa dilakukan sesuai prosedur yang ada, mungkin ada kasus yang pernah terjadi dan begini loh penyadapan yang bisa dilakukan dan benar, bahwa situasi negara saat ini terganggu keamanannya secara nasional. Apa nih Kak Gema?

Yang pasti misalnya untuk KPK, berdasarkan investigasi yang mereka lakukan terhadap suatu sasaran, katakanlah ini sudah banyak petunjuk yang memperkuat bahan investigasi mereka bahwa ada satu sasaran yang melakukan tindak pidana korupsi, misalnya. Dan untuk memperkuat hasil investigasi tersebut mereka harus mengetahui informasi yang hanya bisa diakses dengan penyadapan.

Itu semua harus secara komprehensif mereka argumentasikan, meminta permohonan mendapatkan penetapan ke pengadilan. Jadi, memohonkan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk dapat melakukan penyadapan juga harus berdasarkan analisis, investigasi dan lain sebagainya ada sebab-musababnya juga kenapa penyadapan ini harus dilakukan.

Cara Melaporkan Penyadapan Ilegal

Sebetulnya ada aturannya tapi kaya belum jelas, Tapi sementara ini, sebetulnya ada gak sih konsekuensi, larangan, sanksi kalau misalnya di pasal-pasal itu seberapa konkrit sih? Terus selain itu juga kalau misalnya sudah ada, meskipun belum komprehensif, secara ideal sebetulnya caranya kita lapor, caranya kita membawa kasus ini itu seperti apa Kak Gema?

Soal sanksi, kalau yang sudah ada di UU ITE di Pasal 31 tadi, bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan intersepsi itu merupakan tindak pidana. Pengecualiannya tadi seperti yang sudah disebutkan juga, untuk keperluan aparat penegak hukum, atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya.

Untuk setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di Pasal 31 tadi, sanksinya adalah pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 800 juta. Meskipun kita belum punya peraturan yang secara komprehensif mengatur soal penyadapan, ya katakanlah kita oke, kita mau membuat laporan ke Polisi ya. 

Kita mau membuat LP (Laporan Polisi) soal ada penyadapan itu sama seperti melakukan laporan tindak pidana yang lain dengan argumentasi kita telah menjadi korban dari penyadapan ilegal, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.

Kalau memang kita tutup mata sama sistem hukum kita, kita masih mau melakukan, kita masih mau berupaya menempuh langkah hukum. Langkah hukum yang digunakan kurang lebih sama seperti melakukan laporan tindak pidana pada umumnya.

Kasus Peretasan

Meskipun tadi juga disebutkan agak ironis juga kalau kita menduga bahwa kepolisian yang memata-matai kita, tapi kita menggunakan sistem pelaporan yang masih sama persis dengan hal itu. Terus apalagi juga kalau dasar hukumnya UU ITE, dimana itu juga seringkali dipakai untuk menyerang, meskipun dengan pasal-pasal yang berbeda ya tapi kan secara payung itu juga banyak yang digunakan untuk menyerang jurnalis, menyerang aktivis juga, jadi apakah sudah ada yang berupaya untuk melaporkan ini sebetulnya? Atau ada contoh-contoh kasus seperti itu tidak?

Kalau penyadapan sih, sejauh ini sepertinya belum ada, apalagi spesifik ke jurnalis di Indonesia, khususnya di kerja-kerja yang aku lakukan bersama LBH Pers. Tapi yang kurang lebih serupa itu ada beberapa kali kasus peretasan, karena ini mengakses device orang lain ya konteksnya, secara ilegal, jurnalis-jurnalis yang belakangan ini banyak menjadi korban bentuk tindakannya adalah peretasan.

Beberapa waktu lalu kan juga sempat ada jurnalis Narasi yang membuat laporan, in-depth report, soal kepolisian. Tidak berapa lama kemudian, kalau saya nggak salah ada 32 orang jurnalis dan awak media lain yang terkena serangan berupa peretasan.

Kita menduga kuat banget ini memang dari kepolisian, cuma temen-temen Narasi pada waktu itu tetap ingin melakukan pelaporan. Itu sudah pernah dicoba, dilakukan, cuma memang hambatannya ada beberapa yang teman-teman jurnalis yang nggak mau dilanjutin karena syarat untuk melakukan pelaporan salah satunya adalah dilakukan digital forensic. Yang mana kan nanti malah bisa ke-akses yang lebih-lebih nggak dikehendaki lagi.

Untuk beberapa jurnalis lainnya ada yang tetap bersedia untuk dilakukan penanganannya. Tapi kasusnya pun nggak berjalan. Sampai sekarang kasus teman-teman Narasi yang diretas belum ada kelanjutan dari pihak kepolisian. Pelanggaran terhadap hak atas privasi itu sudah pernah coba dilakukan tapi kurang lebih masih kaya gitu.

Kalau nggak ada kelanjutan berarti sama sekali nggak diproses? Terus HP-nya yang sudah dikirimkan untuk digital forensic itu dikembalikan lagi terus nggak ada hasilnya atau gimana?

Intinya beberapa teman-teman yang lanjut itu tetap tidak memasukkan handphone untuk dilakukan proses digital forensic. Harusnya polisi tetap harus melakukan pemeriksaan, bahkan nggak ada siapapun yang diperiksa, nggak ada kelanjutan sama sekali. Kita minta SP2HP, juga nggak ada respon dan lain sebagainya. Ini sudah setahun lebih dari terakhir masukin laporan, seingat aku ya, akhir 2022 lalu..

Tindakan Preventif

Tadi kan disampaikan Kak Gema belum ada laporan, tapi kan ada laporan Citizen Lab, juga ada Indonesia Leaks misalnya bahwa Pegasus itu sudah digunakan di Indonesia ya. Mungkin kalau berita terakhir yang kita tahu Pegasus itu ada serangan yang dialami seorang jurnalis di Rusia. Di Indonesia belum ada laporan tapi kita mungkin gak bisa bilang belum ada penyadapan kali ya, laporannya aja. Karena kan nggak tahu pas ketika disadap ya sebenarnya. Jadi tetap harus waspada juga. Tapi apa sih yang perlu dipersiapkan sebetulnya oleh para jurnalis dalam menghadapi situasi yang semacam ini ya? Peraturannya tidak ideal, mau lapor ke aparat negara hukum, kita kok punya trust issue, kaya gitu.

Sebenarnya the least we can do adalah memastikan device kita aman dalam artian misalnya memisahkan device kerja dan device personal. Kadang memang kejadiannya adalah pekerjaan secara substansi gak ada yang bisa diserang nih. Bahkan dari sisi pencemaran nama baik atau lain sebagainya.

Tapi nanti dicari hal-hal personal yang bisa diangkat untuk kemudian dijadikan bahan intimidasi dan lain sebagainya. Setidaknya itu bisa dihindari kalau device-nya dipisah. Selain daripada itu, mungkin aware soal kemungkinan-kemungkinan seperti ini ya.

Aku tidak akan kasih saran untuk berhati-hati melakukan pekerjaan dalam artian jangan terlalu “keras”, karena memang kita harus tetap melakukan apa yang mau kita lakukan.

Cuma bagaimana kita bisa lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya itu, secara teknis ya, bukan substansi apa yang pekerjaan yang dilakukan. Terus juga kalau di iPhone kan ada intervensi yang masuk, kita dapat notifikasi. Itu sebisa mungkin benar-benar langsung nggak menggunakan device itu lagi sih menurutku. Meskipun memang nggak semua orang bisa kaya gitu ya.

Di Balik Ketidakseriusan Pemerintah

Kalau misalnya, semua yang dapat laporan, dapet notifikasi itu pasti dari Apple kan biasanya, Yang setahuku itu ada notif kaya, You might be the victim of a state sponsored attack, kaya gitu-gitu kan. Tapi kita tahu nih yang dapat notifikasi di Indonesia bukan cuma sekedar jurnalis aja, bahkan ada pejabat pemerintah, ada pejabat militer yang juga dapat. Kenapa sih sebetulnya kalau misalnya yang ditarget itu sebetulnya high profile dan bukan cuma aktivis aja. Jadi sebetulnya di dalam pemerintah pun gak tahu siapa-siapa aja yang oknum-oknum tertentu menarget oknum lain yang juga sebenarnya punya kekuasaan, itu dari dari Kak Gema sendiri pendapatnya gimana soal ini dan keadaannya kaya gini itu menandakan apa dan kenapa gak diseriusin kalau memang pejabat militer kena?

Balik lagi, ini mungkin mainannya mereka-mereka orang doang juga ya sebenarnya memang mau serang satu sama lain. Fenomena kaya gini menurutku, aku mau bilang komedi tapi sebenarnya gak lucu lucu banget juga ya.

Menurutku kenapa sudah jelas ada laporan yang menunjukkan kalau misalnya korban dari adanya Pegasus ini juga masih pejabat-pejabat juga, ya mungkin memang satu sama lain ada hal yang ditutupi sehingga kalau misalkan sampai yang satu ini dilapor nanti mereka mungkin bisa bales sesuatu hal yang lebih besar lagi dan lain sebagainya. Jadi ya ini permainan kepentingan antar mereka aja.

Jadi semacam mutually assured destruction ya? Kalau misalnya dilaporin, di-investigate nanti jatuh juga nih yang ini, yang ini. Kalau dalam satu tatanan pemerintah dan tatanan militer dalam suatu negara sudah kejadian kaya gitu, sudah banyak indikasi kaya gitu, sebetulnya gimana negara menyikapi hal semacam itu. Kak Gema ada pendapat nggak? Karena kan nggak sehat juga, meskipun ini mungkin secara umum terjadi juga di berbagai macam negara yang para elit politik yang sebenarnya sudah berkuasa tapi mereka masih punya pertikaian, masih saling menyadap satu sama lain, kaya gitu-gitu. Sebetulnya kalau secara negara sendiri kaya gimana sih seharusnya menyikapi hal ini?

Salah satu yang bisa negara lakukan untuk secara serius merespon fenomena ini salah satunya adalah dengan menghadirkan UU yang komprehensif mengatur soal penyadapan

Kalau memang negara punya will untuk benar-benar melakukan penegakan hukum, gerbangnya bisa dari situ.

KUHP Baru & RUU Penyadapan

Tadi kan sebetulnya di awal sempat disinggung ada yang baru itu ada KUHP yang baru, ada KUHP yang baru. Itu bedanya apa sih sama yang sekarang?

Jadi kalau di undang-undang ITE kan pengecualiannya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan UU.

Kalau di KUHP baru itu malah justru mengaburkan pengecualian tadi. Jadi dia nggak disebutkan dalam rangka penegakan hukum. Tapi dalam rangka pejabat publik melakukan kewenangannya. Jadi kaya kepala daerah aja kalau dia bilang punya kewenangan untuk melakukan penyadapan, dia bisa melakukan penyadapan. Justru jadi makin sumir pengaturannya yang ada di KUHP baru.

Tadi sempat dibilang sebetulnya negara bisa memulai dengan merancang UU baru yang lebih tegas, yang lebih komprehensif soal ini, soal pemata-mataan, soal penyadapan. Karena, lagi-lagi korbannya, kalau misalnya kaya, oh ya sudah korbannya masyarakat sipil, korbannya aktivis, korbannya ini, kita tahu lah yang elit mungkin susah, kaya nggak terlalu peduli. Tapi terus, oh korbannya ini sebenarnya macam-macam juga. Jadi situasinya menarik aja kalau dari aku. Sebenarnya kaya, RUU seperti apa sih yang kita perlukan, yang definisinya sebetulnya yang lebih komprehensif, yang lebih berpihak pada masyarakat sipil itu menurut Kak Gema seperti apa?

UU yang diharapkan bisa mengatur secara komprehensif soal penyadapan ini ya UU yang secara khusus mengatur soal penyadapan. Jadi disebutkan definisi penyadapan yang secara konkret apa, kemudian batasan-batasannya secara jelas diatur siapa saja yang boleh, bagaimana bisa mendapatkan perizinan untuk melakukan, penyadapannya seperti apa, jadi nggak dibuat yang sumir tadi ya.

Dan itu benar-benar harus dijabarkan di satu UU tersendiri, jadi di dalamnya diatur soal aturan secara materiilnya, terus ada aturan secara formilnya juga ada diatur di satu UU yang khusus. Yang ada di Indonesia sekarang kan masih tersebar nih, ada di beberapa ada di beberapa UU, kaya tadi di Undang-Undang Intelijen Negara ada pengaturan soal penyadapan misalnya yang bisa dilakukan oleh BIN. Di KUHP sekarang juga ada, cuma dia nyantol ke satu pasal-satu pasal aja jadi gak bener-bener secara komprehensif mengatur soal penyadapan. 

Padahal kan kaya yang tadi aku juga sudah bilang penyadapan ini adalah pelanggaran HAM. Pengaturannya harus dibuat sungguh-sungguh ada di dalam Undang-Undang tersendiri. Kalau cuma nyantol ke satu pasal-satu pasal doang kan kaya gak bener-bener memperhatikan bahwa ini akan ada hak orang yang terlanggar loh kalau pasalnya gak jelas.

Tarik Ulur RUU Penyadapan

Mungkin Kak Gema bisa kasih bacaan juga ya soal tarik ulur RUU penyadapan ini apa sih yang berkembang sejauh ini ya kenapa itu lama sekali, mungkin para pihak yang berkepentingan di sana seperti apa, mungkin ada info yang bisa dibagikan.

Ini bacaan personalku saja, Aku juga gak terlalu tahu dinamikanya gimana di legislatif. Tapi yang pasti polanya kan memang kalau dari yang sudah-sudah UU  ini masuk ke Prolegnas, terus kemudian benar-benar dibahas atau enggak, itu biasanya memang balik lagi ke kepentingan orang-orang yang bersangkutan lagi.

Baik itu legislatornya, atau bahkan orang-orang di eksekutif mungkin, dan lain sebagainya. Intinya untuk kepentingan-kepentingan elit juga. Mungkin untuk sampai dengan saat ini penyadapan bukan jadi prioritas mereka karena nggak mengganggu mereka aja. Atau mereka harus mendahulukan yang dalam tanda kutip pesanan dan lain sebagainya.

Karena diusulkannya sudah cukup lama ya, 2019. Kalau ini tarik ulur sampai berapa tahun kemudian, kita bisa bilang bahwa kepentingannya adalah memang harus tetap ditarik ulur karena kekosongan hukum ini bisa dimanfaatkan ya untuk dilakukan secara ilegal. Tapi apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil ya untuk merespon situasi ini? Kita mau melawan juga nggak ada acuan atau dasar hukumnya sebetulnya.

Sebenarnya tekanan publik itu cukup berpengaruh ya. Aku nggak tahu sih, mungkin belakangan ini kurang. Jadi langsung pesimis lagi.

Agak mendem setelah laporan Indonesia Leaks-nya beberapa bulan kemudian ya, ketutup dengan yang lain-lain isunya.

Iya, benar. Tapi intinya tekanan publik biasanya cukup bikin gerah pemerintah gitu. Enggak-enggaknya kalau misalnya dari masyarakat sipilnya bisa berisik, itu cukup bikin mereka kesenggol juga gitu kan.

Jadi tahu lagi, oh masyarakat sipil aware nih soal ini tapi memang ini juga isu penyadapan nggak terlalu populis juga ya di masyarakat sipil secara luas gitu. Karena nggak benar-benar bersinggungan sama kehidupan sehari-hari secara langsung gitu. Kalau memang nggak benar-benar kejadian ke orang terdekat mereka biasanya nggak langsung aware kalau “oh ini bahaya ya”.

Mungkin itu juga jadi PR untuk teman-teman yang sudah punya awareness lebih juga untuk menyebarkan isu ini agar semakin banyak orang tahu bahayanya penyadapan kalau nggak diatur secara komprehensif.

Atau mungkin ada yang didorong adalah agar UU ini benar-benar memiliki keberpihakan ke agama terkait misalkan draftnya itu kan sudah bisa dilihat ya sebenarnya. Di mana pun gitu. Mungkin ada catatan terkait apa-apa yang diatur di dalamnya, mungkin Kak Gema pernah lihat?

Ini jadi advokasi bersama organisasi masyarakat sipil dan pemerintah, intinya untuk mendorong pemerintah segera mengesahkan UU Penyadapan. Tapi intinya,

Yang didorong adalah agar UU ini benar-benar memiliki keberpihakan ke masyarakat. Pembatasannya jelas, kewenangan bagi siapa saja yang bisa melakukan penyadapannya jelas.

Karena dari yang sudah-sudah biasanya bahkan draft bagus pun nanti yang disahkan nggak sebagus yang dulu seperti advokasi, apalagi yang draft-nya belum benar-benar komprehensif ya. Di waktu-waktu seperti sekarang ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk memastikan pemerintah menyusun draft RUU penyadapan ini secara baik.

Advokasi Bersama & Solidaritas Regional

Ini kan kita barusan bahas tentang advokasi, ini sebagai sebuah upaya advokasi bersama. Tapi itu sudah ada, itu belum sih, sudah ada kaya rencana konkretnya gitu nggak? Yang sebetulnya yang perlu kita advokasikan itu apa saja dan bagaimana, langkah-langkahnya seperti apa timeline-nya kaya gimana misalnya. Soalnya kalau misalnya kaya sekarang kita sempat diskusikan beberapa kali di Pegasus Series ini kan juga di Thailand sudah kejadian juga gitu kan sudah terbukti malah ada beberapa jurnalis dan aktivis yang kena, yang terinfeksi gawainya dengan Pegasus. Kalau di sana kan ada gugatan, ada beberapa gugatan. Meskipun, ya maksudnya sekarang masih belum tentu lah arahnya. Sekarang kita di Indonesia ada gak sih kaya misalnya mungkin belum gugatan mungkin ada rencana khusus nih tentang advokasinya seperti ini gitu, konkretnya seperti ini gitu atau misalnya sedang dirancang atau seperti apa, sebenarnya sekarang kaya gimana sih keadaannya, Kak Gema?

Iya beberapa kali kita di jaringan juga sudah sempet bicarain soal strategi advokasinya ya, cuma mungkin yang secara besar karena sekarang belum bisa di-disclose. Tapi kemarin terakhir, langkah pertama yang sudah dilakukan adalah dari teman-teman ICW sudah memasukkan permohonan informasi publik mengenai pengadaan Pegasus ini. Semoga sih berangkat dari situ, langkah vokasinya bisa berjalan ya.

Iya, soalnya memang penting banget sih. Dan kalau misalnya kita lihat ini kan sesuatu, ini kan masalah yang bukan cuma terjadi di Indonesia aja. Dan tadi, kaya Kak Gema sempat singgung bahwa sebetulnya tekanan publik itu ngaruh, bikin gerah dan bikin lebih mungkin kalau misalnya kita dalam sebuah upaya advokasi dan dalam sebuah upaya menekan pemerintah itu sebetulnya penting banget ada tekanan publik. Yang aku pengen tanyakan kalau misalnya ini kejadian bukan cuma di Indonesia, tapi kaya di Thailand juga, di negara-negara lain, di Asia Tenggara juga, ada kemungkinan ini juga sudah masuk gitu ya, itu sebetulnya menurut Kak Gema gimana sih kita tekanannya itu bukan cuma tekanan publik dari masyarakat Indonesia doang tapi kita membangun sebuah solidaritas regional gitu. Jadi kaya semuanya memang ya sudah nuntut pemerintahnya masing-masing tapi juga saling menyorot penggunaan Pegasus atau bahkan pemata-mataan secara umum penyadapan secara umum yang terjadi di Asia Tenggara itu seperti apa gitu itu menurut Kak Gema apakah sebetulnya akan menimbulkan tekanan yang lebih besar, akan menimbulkan dampak yang lebih besar, lebih efektif misalnya? Atau mungkin, oke efektifitasnya nambah dikit tapi yang lebih penting justru sharing knowledge-nya misalnya atau seperti apa? Ada pendapat nggak?

Ya, pasti ngaruh banget sih ya menurutku. Seminimal-minimalnya adalah misalnya kaya tadi, benar sharing knowledge misalnya. Kaya kita bisa tahu berangkat dari pengalaman teman-teman di Thailand yang sudah pernah jadi korban penyadapan Pegasus, apa yang terjadi sama mereka, terus juga jadi terbuka potensi kerugian-kerugian lainnya dan lain sebagainya. 

Kalau misalnya itu kita sharing knowledge soal itu, seminimal-minimalnya, seenggaknya nanti di Indonesia jadi aware gitu, teman-teman masyarakat sipilnya, oh kalau misalnya ada Pegasus itu bisa sebahaya itu ya dan lain sebagainya. Mungkin seenggak-enggaknya banget itu yang bisa dilakukan dan yang pasti sih itu akan impactful ya. Soal apa namanya dengan langkah-langkah advokasi yang ingin dilakukan.
Berangkat dari situ kemudian nanti menumbuhkan awareness dari teman-teman yang ada di Indonesia, pastinya juga bisa tekanan publik tadi.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Mungkin yang terakhir ini ya, kalau misalnya kita melihat gambarannya seperti itu, strategi advokasinya lagi digodok dan sepertinya penting untuk membangun solidaritas regional, jadi nanti geraknya bisa bareng-bareng. Tapi untuk sekarang, untuk para pendengar yang lagi mendengarkan episode ini, oke semoga sih kalau dalam beberapa bulan ke depan sudah ada sesuatu yang lebih bisa didorong secara konkret gitu. Tapi untuk sekarang, kira-kira apa sih hal kecil yang bisa dilakukan oleh para pendengar podcast ini gitu? Atau bahkan mungkin sesimpel yang tadi sempat Kak Gema singgung bahwa orang-orang secara umum gak terlalu peduli kecuali itu kejadian pada orang-orang terdekat mereka. Sebenarnya kaya gimana sih yang bisa pendengar lakukan untuk mungkin meningkatkan kemawasan terhadap isu ini atau mempersiapkan diri untuk bersama-sama mendorong strategi advokasinya tadi, itu kaya gimana Kak Gema?

Intinya, gerbangnya adalah menumbuhkan kesadaran, dan menumbuhkan kesadaran itu berangkatnya dari diri sendiri juga, gitu ya, Kak. Yang mana yang mungkin bisa aku sampaikan di sini adalah untuk jangan menolak belajar. Dalam artian belajar, cari tahu terus atau cari informasinya terus.

Coba mungkin lebih meningkatkan empati juga kali ya. Jadi kalau misalnya baca sesuatu tentang korban penyadapan misalnya, yang terjadi sama orang lain, nggak mesti kita ngerasain langsung juga gitu pelanggaran tersebut ke kita untuk kita kemudian pedulikan.

Karena sebenarnya itu sudah kejadian di orang akan sangat besar juga kemungkinan yang bisa kejadian di kita. Jadi tanpa harus kita ngerasain secara langsung dulu seharusnya kita sudah bisa menumbuhkan kesadaran bahwa hal-hal seperti ini penting.

Oke, iya setuju banget sih kalau pada akhirnya gimana kita menemukan empati dan solidaritas juga berangkat dari empati tentang apa sih sebenarnya pengalaman-pengalaman penindasan yang dialami oleh berbagai macam, dalam berbagai macam jenisnya, dalam berbagai macam praktiknya di Asia Tenggara ini di pemerintah-pemerintah yang mengaku demokratis tapi masih banyak mempraktekkan hal-hal otoriter juga. Makasih banyak atas diskusi dan seluruh berbagi informasinya, Kak Gema. Ini kita tungguin banget nanti kalau misalnya sudah bisa strategi advokasinya sudah lebih konkret ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan kita kerjain bareng-bareng gitu ya kalau misalnya bisa kita bantu dari New Naratif, dari KBR juga mungkin nanti seperti apa sih, nanti kita akan sangat-sangat terbuka untuk follow up-nya gitu, untuk tindak lanjutnya.

Terima Kasih Kak Gema

OUTRO

Kamu baru saja mendengarkan podcast Pegasus Series edisi ke-3 bersama Gema Gita Persada

Kita harus menekan pemerintah Indonesia untuk membentuk tim investigasi sesuai dengan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi warga Indonesia. Tim ini juga akan berfungsi sebagai checks and balances untuk penggunaan Pegasus dan alat pemantauan lainnya di Indonesia.

Untuk investigasi terkait di Indonesia, kamu bisa mengikuti investigasi Pegasus Project di Forbidden Stories dan Indonesia Leaks. Sebarkan berita ini, bagikan podcast ini, atau kirimkan pendapat dan pertanyaanmu tentang Pegasus dan pemantauan ilegal terhadap warga sipil kepada kami.

Saya Bonnibel Rambatan, saya Malika, podcast ini dipersembahkan oleh New Naratif dan KBR, diproduseri oleh Dania Joedo dan Malika.

Sampai jumpa.

RELATED PUBLICATIONS

more PUBLICATIONS RELATED TO PEGASUS

Pegasus Spyware di Indonesia

Dalam episode kali ini kami bersama Ika Ningtyas (AJI Indonesia) dan Imal (SAFENet) akan membahas tentang laporan Indonesia Leaks, dampak Pegasus terhadap hak asasi manusia di Indonesia, dan peran masyarakat sipil dalam situasi ini.

Bookmark (0)
ClosePlease login
Back to top arrow
Bookmark (0)
ClosePlease login

Related Articles

Responses