Terkikisnya Kebebasan Pers: Senjakala Media di Kamboja

Tindakan mantan perdana menteri Kamboja, Hun Sen, yang membredel media independen Voice of Democracy (VOD) menjelang pemilu 2023 mencerminkan senjakala media yang telah dimulai sejak 2017. Intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis independen mengikis kebebasan pers dan demokrasi Kamboja.

Phnom Penh, Kamboja — Khan Leakhena merindukan rekan-rekannya di ruang redaksi Voice of Democracy (VOD). Tadinya, ia bekerja di media itu sebagai reporter dan sering tampil dalam unggahan Facebook Live VOD untuk laporan breaking news.

“Saya ingat masa-masa bekerja sebagai tim, tanpa diskriminasi. Kami saling mengasihi seperti saudara kandung, saling membantu [...]. Tidak peduli seberapa letihnya kami, lingkungan kerja selalu menyenangkan. Kami selalu tersenyum, bergurau,” kenang Leakhena.

Members only

Log in or

Join New Naratif as a member to continue reading


We are independent, ad-free and pro-democracy. Our operations are member-funded. Membership starts from just US$5/month! Alternatively, write to [email protected] to request a free sponsored membership. As a member, you are supporting fair payment of freelancers, and a movement for democracy and transnational community building in Southeast Asia.

Related Articles

Media yang Melek Gender: Seri 4, Terbitan 3 – Temuan dari Indonesia dan Filipina

Author:

Translated Versions:


EN


TH


MY

On this Page



On this Page



Pendahuluan

Setelah memimpin reformasi dan institusi demokrasi di akhir rezim diktator pasca-Kemerdekaan abad ke-20, seperti apakah kebebasan pers di Indonesia dan Filipina hari ini? Sayangnya, para pembuat berita menghadapi tantangan signifikan di bawah rezim otoriter terbaru, yakni pemerintahan Joko Widodo di Indonesia (2014 hingga sekarang); dan pemerintahan Rodrigo Duterte di Filipina (2016-2022) yang pengaruhnya berlanjut di bawah penerusnya, Ferdinand Marcos Jr. Penting bagi kami untuk meneliti pengalaman pembuatan berita kontemporer di kedua negara tersebut untuk memahami lebih lanjut ancaman terhadap kebebasan berekspresi (dan lantas, demokrasi) dan bagaimana pembuat berita menekankan agensi1 mereka di tengah tiga persoalan: (1) negara; (2) kekerasan; dan (3) modal. Melalui perspektif yang sensitif akan gender, kami menguraikan bagaimana pembuat berita, terutama dari organisasi media independen dan alternatif, bergulat dan beradaptasi dengan tantangan hari ini, sebelum merekomendasikan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kebebasan pers regional.

Konteks partisipan kami

Dalam laporan ini, penggunaan istilah “alternatif” dan “independen” bisa dipertukarkan. Penggunaan istilah tersebut di kalangan partisipan sejalan dengan gagasan Forde (2011) bahwa praktik alternatif “bukan sebatas reaksi terhadap arus utama, namun dalam kasus-kasus tertentu, [praktik tersebut] tidak mementingkan praktik dan nilai jurnalistik arus utama.” Ini mencakup media “komunitas, akar rumput, radikal, warga, dan independen” (hal. 2). Beberapa praktisi kami juga secara tegas membedakan diri dari media arus utama — yang dalam hal ini merupakan media swasta atau terkait dengan negara, berdasarkan klasifikasi dalam sistem yang telah kami susun sebelumnya.

Kami melakukan wawancara semi-terstruktur dengan sepuluh perempuan pembuat berita,2 seorang jurnalis non-biner dari Indonesia (N16), dan seorang praktisi media gay dari Filipina (N18).3 Latar belakang mereka beragam, dari jurnalisme televisi hingga jurnalisme data. Salah satu partisipan (N27) juga seorang perempuan penduduk asli Luzon bagian utara, satu dari dua partisipan yang bermukim di luar area ibukota Filipina.4 Secara khusus, kami menggarisbawahi kerja organisasi akar rumput seperti Aliansi Jurnalisme Independen (AJI), Altermidya (jaringan kelompok media alternatif tingkat nasional di Filipina), dan National Union of Journalists of the Philippines (NUJP).5

This post is only available to members.

Media yang Melek Gender: Temuan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei


Pendahuluan

Mengingat wilayah Asia Tenggara menaungi berbagai praktik, wadah, maupun batasan-batasan bermedia, tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan metodologi yang telah diterapkan di Seri 4, Terbitan 1, kami melakukan wawancara mendalam dan semi-terstruktur untuk menyelidiki tema penting dalam kebebasan bermedia, yakni pengalaman berbasis gender dan kaum marginal, untuk memahami proses pembuatan berita sebagai spektrum pengalaman kerja nyata yang melibatkan pembaca, jurnalis, editor, dan produser. Jika gender menjadi “bingkai utama yang tak disadari untuk memahami orang lain dalam suatu interaksi” (Fisk & Ridgeway, 2018, h. 158), maka amatlah penting untuk mewadahi pengalaman-pengalaman para pembuat berita dengan gender dan seksualitas yang terpinggirkan.

Siapa yang bisa disebut sebagai pembuat berita?

Mengingat wilayah Asia Tenggara menaungi berbagai praktik, wadah, maupun batasan-batasan bermedia, tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan metodologi yang telah diterapkan di Seri 4, Terbitan 1, kami melakukan wawancara mendalam dan semi-terstruktur untuk menyelidiki tema penting dalam kebebasan bermedia, yakni pengalaman berbasis gender dan kaum marginal, untuk memahami proses pembuatan berita sebagai spektrum pengalaman kerja nyata yang melibatkan pembaca, jurnalis, editor, dan produser. Jika gender menjadi “bingkai utama yang tak disadari untuk memahami orang lain dalam suatu interaksi” (Fisk & Ridgeway, 2018, h. 158), maka amatlah penting untuk mewadahi pengalaman-pengalaman para pembuat berita dengan gender dan seksualitas yang terpinggirkan.

This post is only available to members.

Kebebasan Media yang Melek Gender: Merombak Pewartaan Berita di Asia Tenggara


Pendahuluan

Temuan kami dari Seri No. 4 bertujuan untuk mengkonsepkan kembali pewartaan berita regional lewat lensa gender. Kami bekerja dengan asumsi bahwa ada pembatasan kebebasan media, yang merupakan indikator penting kebebasan berekspresi (FoE) di Asia Tenggara. Hal ini mengancam pekerjaan pewarta berita, baik pekerja lepas maupun karyawan tetap, yang bekerja di berbagai kantor media seperti surat kabar, televisi, radio, dan media baru. Pendekatan gender artinya memahami pengalaman perempuan dan menangkap spektrum identitas dan pengalaman gender dalam keragaman regional mereka. Sepanjang penelitian kami, kami terus mengajukan pertanyaan kunci yang muncul dari Media Freedom Insights) kami sebelumnya: “Apa arti kebebasan media dan apa bentuknya bagimu?”

Represi terang-terangan atas pekerja media di Asia Tenggara (SEA) masih marak. Sayangnya, pemberitaan mengenai pembunuhan dan penangkapan1 jurnalis masih mengabaikan berbagai tantangan yang dihadapi pekerja media dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan yang gamblang. Bagi kami, membahas kebebasan media membutuhkan pendekatan yang holistik. Mengulik kebebasan media artinya berkutat dengan pengalaman-pengalaman hidup, bahkan yang subtil, yang dialami oleh pekerja media: dari dinamika sehari-hari di tempat kerja, hingga ancaman kehilangan pekerjaan, dan segalanya yang turut menyumbang kesulitan hidup dalam bentuk iklim represi dan hambatan ekonomi. Berdasarkan proposal dalam manifesto kebebasan media kami, Making the World We Want, kami terus mempertanyakan tema kunci pengalaman marginal dan berdasarkan gender.

Temuan kami dari Seri No. 4 bertujuan untuk mengkonsepkan kembali pewartaan berita regional lewat lensa gender. Kami bekerja dengan asumsi bahwa ada pembatasan kebebasan media, yang merupakan indikator penting kebebasan berekspresi (FoE) di Asia Tenggara. Hal ini mengancam pekerjaan pewarta berita, baik pekerja lepas maupun karyawan tetap, yang bekerja di berbagai kantor media seperti surat kabar, televisi, radio, dan media baru. Pendekatan gender artinya memahami pengalaman perempuan dan menangkap spektrum identitas dan pengalaman gender dalam keragaman regional mereka. Sepanjang penelitian kami, kami terus mengajukan pertanyaan kunci yang muncul dari Media Freedom Insights) kami sebelumnya: “Apa arti kebebasan media dan apa bentuknya bagimu?”

This post is only available to members.