Bagaimana keadaan Indonesia sekarang dan isu terpenting apa yang sedang dihadapi negara ini? Di tahap 1 Agenda Warga kami melontarkan pertanyaan berikut untuk dijawab oleh orang-orang Indonesia:

Menurutmu, isu terpenting apa yang sedang dihadapi Indonesia? Menurutmu para kandidat yang bertarung di pemilu 2024 harus fokus pada isu apa?

Kami menerima 1.471 respon dari seluruh Indonesia. Seperti yang kami lakukan pada 2022 di Malaysia dan Singapura, kami mengumpulkan respons baik dari portal survei New Naratif juga dari Vase.ai untuk memastikan bahwa kami mengumpulkan sampel yang representatif. Respon yang kami dapatkan beragam, dan datang dari semua spektrum politik. 

Seperti tahun lalu, kami mengelompokkan respon-respon menjadi 22 isu besar. Dengan pendekatan ini, kami berharap bisa meliputi spektrum isu seluas-luasnya. Maka, jika sebuah isu disebutkan walau hanya dengan persentase kecil, kami berusaha sebaik mungkin untuk memastikannya tetap tercantum. Kami juga melibatkan berbagai sudut pandang ideologi, sambil menjaga retorika yang muncul tetap bersih dari ujaran kebencian dengan cara memindahkan sentimen-sentimen tertentu ke tangga ranking di Tahap 2.

Vase.ai masih memiliki keterbatasan untuk konteks Indonesia. Platform ini hanya menyediakan dua opsi gender saja, serta menggunakan sistem kategori ras CMIO (Chinese-Malay-Indian-Others, sistem kategorisasi ras yang diterapkan di Singapura) yang tidak sesuai dengan konteks Indonesia. Beberapa respons yang diterima amat pendek (misalnya “intoleransi”, “kemiskinan”). Untuk respons-respons seperti ini kami mengkategorikannya ke dalam respons yang lebih luas dan umum. Demi transparansi, kami menyajikan data secara mentah dan anonim, dan kami mengundang kamu untuk turut menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Peringatan! Beberapa respons mungkin membuat sebagian orang tersinggung.

---

Rangkuman

Kami merangkum isu-isu yang muncul menggunakan contoh-contoh pertanyaan dan kekhawatiran yang terungkap, baik secara langsung maupun dengan penulisan ulang. Berikut ini adalah daftarnya sesuai urutan abjad:

• 📱 HAK DIGITAL DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI – Bagaimana kita bisa memastikan bahwa privasi kita terlindungi? Bagaimana kita melindungi kebebasan berekspresi kita di era pengawasan dan sensor daring? Bagaimana kita mengatasi penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam produksi berita palsu dan manipulasi gambar? Bagaimana kita menghindari jeratan pasal karet UU ITE?
• ♿️ HAK DISABILITAS – Bagaimana kita menuntut infrastruktur publik, pendidikan, dan lapangan kerja yang lebih mudah diakses kaum disabilitas? Bagaimana kita menumpas kekerasan dan diskriminasi berbasis abilitas, termasuk perundungan di sekolah dan tempat kerja, dan lain-lain?
• ⛰ HAK-HAK TANAH ADAT – Bagaimana kita bisa melindungi populasi masyarakat adat serta hak-hak mereka untuk mendiami tanah adat?
• 🏙 INFRASTRUKTUR PUBLIK DAN HAK-HAK URBAN – Bagaimana kita bisa menuntut infrastruktur transportasi publik dan pemukiman yang lebih terjangkau? Bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas udara di kota-kota kita? Apa peran kecerdasan buatan dalam memperbaiki proyek-proyek infrastruktur yang telah ada dan akan datang? Apa cara terbaik untuk menangani penggusuran paksa bagi populasi urban yang rentan?
• 👫 KEADILAN GENDER – Bagaimana kita mengartikan keadilan gender? Bagaimana kita bisa mengadvokasikan keadilan gender yang lebih baik di sekolah, badan pemerintah, tempat kerja, dan organisasi lain? Bagaimana kita bisa menumpas kejahatan berbasis gender? Bagaimana kita seharusnya mengadvokasi korban dan penyintas kekerasan berbasis gender?
• 📢 KEADILAN POLITIK – Bagaimana menuntut wakil rakyat untuk memenuhi janji-janji kampanyenya? Bagaimana kita bisa membuat pemilu yang adil dan terbuka, yang tidak berpatokan pada fitnah, kampanye negatif, dan kampanye hitam? Bagaimana mekanisme pemilu bisa kokoh dan demokratis?
• ⛓ KEKERASAN POLISI DAN MILITER – Bagaimana caranya mengatasi kekerasan oleh polisi dan militer?
• 🏘 KEMISKINAN DAN KERENTANAN SOSIAL – Bagaimana kita bisa memastikan semua orang bisa mengakses air bersih dan makanan? Bagaimana kita bisa memperbaiki keamanan sosial dan sistem pensiun? Bagaimana kita bisa memperbaiki sistem jaminan lapangan kerja ketika kriteria lowongan kerja makin jauh dari mereka yang tidak berpunya?
• 🏥 KESEHATAN – Bagaimana cara kita memastikan semua orang di Indonesia menikmati akses merata ke fasilitas kesehatan yang berkualitas? Bagaimana cara kita meningkatkan angka harapan hidup? Bagaimana kita memperbaiki akses menuju makanan kaya nutrisi serta fasilitas kesehatan untuk mencegah stunting? Bagaimana kita menuntut pemerintah yang lebih responsif ketika muncul masalah kesehatan masyarakat?
• ✒️ KESEJAHTERAAN PEKERJA – Apa yang bisa kita lakukan sekarang ketika Omnibus Law telah disahkan? Bagaimana kita meningkatkan upah minimum, termasuk untuk pekerja kontrak dan guru honorer? Bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas hidup petani dan nelayan? Bagaimana kita bisa mencegah adanya tindak-tindak diskriminasi terhadap kelompok tertentu di ruang kerja?
• 💸 KORUPSI – Bagaimana kita bisa menumpas korupsi serta praktik-praktik korup seperti nepotisme? Apa hukuman yang ideal untuk koruptor? Tindakan-tindakan apa yang termasuk korupsi, siapa pelakunya, dan siapa orang-orang yang membantu melanggengkannya?
• 🗣 PARTISIPASI DAN KESADARAN POLITIK– Bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran politik anak muda? Bagaimana kita bisa membangun demokrasi yang lebih baik dan mendorong partisipasi publik di semua sektor perkembangan politik dan ekonomi? Bagaimana kita bisa lebih baik melindungi hak kelompok rentan dari kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka?
• 🇮🇩 PATRIOTISME DAN NASIONALISME – Bagaimana kita membayangkan moral dan etika di level nasional? Bagaimana visi dan misi nasional bisa diraih, sembari mengamalkan kedamaian dan kesatuan? Apakah kecintaan terhadap suatu bangsa bisa mengatasi perpecahan akibat perbedaan agama dan suku? Apakah keamanan nasional bisa dijamin?
• 💰 PEMBANGUNAN MERATA  – Bagaimana cara kita membuat pembangunan lebih merata ke seluruh negeri? Bagaimana caranya UMKM bisa bertahan dan berkembang? Bagaimana cara kita mengurangi angka pengangguran dan ketidaksesuaian pekerjaan? Apakah kita bisa mengalihkan perhatian dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lain di Indonesia? Bagaimana kita bisa tetap mempraktikkan keberlanjutan dalam proses ini? Apakah membangun ibu kota negara baru di Kalimantan benar-benar menjadi solusi?
• 🎓 PENDIDIKAN – Bagaimana cara kita memastikan pendidikan yang berkualitas merata di seluruh Indonesia, dan bisa diakses oleh semua orang? Bagaimana cara kita menjembatani antara pendidikan dengan kesempatan kerja? Bagaimana cara kita bisa membuat biaya pendidikan lebih terjangkau, inklusif, dan bebas diskriminasi?
• 🚸 PERLINDUNGAN ANAK Bagaimana kita bisa dengan lebih baik melindungi anak-anak dari kekerasan, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi? Apa jalan terbaik untuk melakukan ini dalam konteks kekerasan domestik? Apa jalan terbaik untuk melakukan ini dalam konteks hukum ketenagakerjaan dan layanan sosial?
• 💹 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI – Apakah nilai rupiah bisa dikuatkan? Apakah inflasi bisa dijinakkan, resesi ditangkal, utang negara dikendalikan, dan harga-harga kebutuhan pokok ditekan? Bagaimana kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi pesat yang dinikmati Indonesia tetap ajeg, sembari menjamin keamanan ekonomi dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat? Bagaimana kita bisa mengembangkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja kita?
• 🌏 PERUBAHAN IKLIM DAN LINGKUNGAN – Bagaimana caranya menuntut pemerintah memberikan lebih banyak perhatian untuk isu perubahan iklim? Bagaimana kita bisa melindungi lingkungan dari praktik-praktik eksploitatif oleh korporasi seperti tambang dan penggundulan hutan? Bagaimana cara kita melindungi alam liar? Bagaimana kita menuntut pengolahan limbah yang lebih baik? Bagaimana kita bisa dengan lebih baik memitigasi bencana alam dan mengurangi resikonya? Seperti apa kebijakan energi yang ideal? 
• 🗄 REFORMASI BIROKRASI – Bagaimana reformasi birokrasi seharusnya dijalankan? Apakah kita harus lebih bekerja keras menutup lubang-lubang birokrasi yang menyediakan kesempatan korupsi? Bagaimana wakil rakyat bisa lebih transparan?
• ⚖️ REFORMASI HUKUM – Bagaimana kita bisa memastikan keadilan di mata hukum? Bagaimana keputusan peradilan bisa menjadi adil? Bagaimana kita bisa memastikan sistem hukum kita bersih dari kepentingan dan pengaruh kelompok-kelompok tertentu? Bagaimana kita bisa memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penggodokan kebijakan serta penerimaan keluhan?
• 📜 TRANSPARANSI DAN REKONSILIASI HISTORIS – Bagaimana cara kita menuntut pemerintah untuk terbuka dan menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu oleh rezim sebelumnya? Bagaimana kita menuntut keadilan bagi jutaan nyawa yang hilang? Bagaimana kita menuntut pemerintah untuk mengakui dan melakukan rekonsiliasi dengan keluarga korban?
• 🤝 TOLERANSI & KEBERAGAMAN – Bagaimana caranya kita bisa menumpas kekerasan dan kejahatan berdasarkan suku bangsa, ras, dan agama? Bagaimana kita bisa meningkatkan toleransi dan memastikan kebebasan beribadah serta ekspresi agama – serta, kebebasan memilih agama? Bagaimana kita bisa lebih baik melindungi hak-hak minoritas agama? Apakah ekstrimis agama bisa diterima kembali dalam masyarakat?

---

Analisis Awal

Sesuai dengan proyek Principles of Southeast Asian Democracy, kami melangsungkan analisis awal dari isu-isu ini berdasarkan bagaimana hal-hal ini mempengaruhi empat tantangan besar demokrasi di Asia Tenggara. Demokrasi harus (1) memastikan bahwa keputusan yang diambil mewakili semua orang, (2) mendorong pemerintahan yang baik, (3) memenuhi kebutuhan semua orang termasuk pangan, keamanan, serta memastikan rakyat bebas dari ketakutan dan kelaparan, serta (4) sensitif terhadap konteks historis lokal. 

Perwakilan Seluruh Rakyat

Keadilan gender kerap kali menjadi isu yang dianaktirikan. Isu ini kerap terlupakan di tengah kekhawatiran mengenai kemerosotan ekonomi, korupsi, dan perubahan iklim. Hal ini diperparah minimnya perhatian kepada kaum minoritas Indonesia, baik yang terkategori secara gender dan seksualitas, umur, dan abilitas. Keadilan gender tetap menjadi kekhawatiran terbesar di Indonesia dalam konteks hak-hak minoritas, terutama dalam konteks luas opresi institusional dan kekerasan berbasis gender.

Satu respons secara eksplisit menyebutkan pentingnya hak-hak trans sebagai bagian dari perjuangan. Satu respons secara eksplisit menyebutkan bahwa isu tersebut kerap seiring sejalan dengan isu hak anak, karena penyiksaan dan eksploitasi anak kerap kali menjadi bagian dari kurangnya proteksi perempuan dan anak dalam konteks domestik dan buruh.

Hak-hak disabilitas juga disebutkan, kadang berbarengan dengan penyebutan hak kelompok-kelompok lainnya yang kurang terwakili. Ada kekhawatiran mengenai normalisasi perundungan di sekolah dan tempat kerja terhadap kaum disabilitas dan kelompok lain. Hal ini menunjukkan persimpangan antara hak anak dan akses merata kepada pendidikan.

Beberapa respons secara eksplisit mengekspresikan sikap anti-LGBTQIA+, menyebutkan bahwa orang-orang queer adalah yang dalang kebobrokan moral Indonesia. Ironisnya, paling tidak ada dua dari respons yang queerfobik ini yang juga menyebutkan pentingnya penanganan kekerasan berbasis gender dan orientasi seksual. Walau pun respons-respons ini kurang dari satu persen dari respons —jauh lebih kecil dibandingkan perkataan politisi dan media queerfobik—mereka lebih kentara ketika dibandingkan respons-respons lain yang mendiskusikan gender.

Banyak yang menyinggung pentingnya membahas isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), yang kemudian meningkatkan kecemasan dan insekuritas, termasuk ancaman kekerasan dan diskriminasi. Agama memainkan peran yang amat penting dalam segregasi sosial. Banyak yang mencemaskan kebebasan beribadat dan berekspresi sesuai dengan keyakinannya. Di sini, kita secara eksplisit membedakan “toleransi” dari “kesatuan nasional”—karena toleransi mengimplikasikan penerimaan keberagaman dan perbedaan, bukan berdasarkan mitos persatuan bangsa.

Isu hak-hak adat pun disebutkan sebagai pungkasan dalam bahasan seputar suku bangsa. Bisa dipahami, isu ini dibingkai secara spesifik dalam konteks perwakilan politik, visibilitas, hak penggunaan lahan, dan hak-hak adat, mengarah kepada perwakilan minoritas dan pemenuhan hak rakyat (lihat di bawah).

Pemerintahan yang Baik

Sejumlah besar respons menunjukkan kerinduan terhadap pemerintahan yang baik sebagai isu utama Indonesia. Hal ini tidak mengejutkan, terutama karena setiap kandidat politisi mengumbar janji untuk memperbaiki pemerintahan sejak era Reformasi 25 tahun lalu. Tentu saja, isu korupsi, birokrasi, dan reformasi hukum juga kerap disebutkan. Umumnya, penyebutan isu korupsi juga menekankan pentingnya hukuman yang tepat untuk koruptor. Kami memang membuat data kami transparan, namun kami tidak setuju dengan nada kasar dan ekstrim dari beberapa respons yang muncul.

Respons mengenai praktik politik yang baik secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kubu. Di satu sisi, ada yang lebih mengkhawatirkan keadilan dan transparansi, mengurangi fitnah dan kampanye hitam. Di sisi lain, ada yang lebih mengkhawatirkan pendidikan dan partisipasi anak muda, serta mendorong partisipasi publik secara umum. Akan tetapi, keduanya tidak menjawab pertanyaan mengenai sentralitas proses politik dalam imajinasi publik: kekhawatiran mengenai pemilu, pemimpin politik, kandidat, dan kepercayaan dalam potensi transformatif para pemimpin. Yang terakhir memperlihatkan adanya pergeseran agensi dari rakyat ke wakil rakyat, yang merupakan sentimen yang juga kita coba hadapi.

Respon terkait ekonomi juga memperlihatkan dua kubu yang berseberangan. Satu kubu lebih fokus pada perkembangan, kualitas, dan persaingan di lapangan kerja antara sumber daya manusia, serta posisi Indonesia di panggung ekonomi global. Lainnya lebih khawatir mengenai kesetaraan dan keberlanjutan. Kubu ini juga menyebutkan pertanian dan perikanan, yang kini pembangunannya harus dikembangkan di luar Jawa, serta pentingnya berfokus pada pengangguran dan ketidaksesuaian kerja.

Kami telah menyebutkan berbagai kemelut seputar pemindahan ibukota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Beberapa partisipan juga mendiskusikan pemindahan ini dalam konteks ekonomi yang berkembang di luar Jawa–yakni desentralisasi pembangunan serta upaya untuk membuat pembangunan lebih merata—namun juga melihatnya sebagai solusi utopis untuk masalah-masalah seperti banjir dan kemacetan.

Akan tetapi, ada pandangan-pandangan lain yang tidak bisa dikategorikan ke dua kubu tersebut: beberapa khawatir mengenai sistem ekonomi yang etis (dalam hal ini, sistem ekonomi digital yang sesuai Sharia), sementara yang lain terlihat menyerah pada keputusasaan, dan mengekspresikan keinginan untuk pergi ke luar negeri saja untuk mencari kerja. Semua partisipan membicarakan ekonomi dan korupsi secara bersamaan.

Memenuhi Kebutuhan Rakyat

Kami menerima banyak respons yang menyebutkan berbagai kebutuhan rakyat yang saat ini belum terpenuhi. Di New Naratif, kami percaya bahwa kemiskinan adalah struktural: hilangnya kesempatan, efek panjang akibat tiadanya akses ke air bersih dan makanan sehat, serta kurangnya keamanan kerja serta kurangnya upah bagi pegawai kontrak. Guru honorer dan pegawai hororer kerap disebutkan dalam konteks ini.

Sebagai tambahan, akses ke pendidikan yang berkualitas (baik yang gratis maupun yang bersubsidi) juga kerap dibahas. Hal ini juga seiring sejalan dengan pembahasan mengenai akses ke fasilitas kesehatan yang berkualitas, terutama karena isu-isu ini saling terkait dengan isu lain.

Petani dan nelayan adalah dua kelompok yang kerap disebutkan sebagai populasi yang kebutuhannya kerap tak terpenuhi. Satu respons secara spesifik mengatakan bahwa memberdayakan pelaku bidang agrikultur dan akuakultur bisa dihitung sebagai memberdayakan UMKM. Hal ini penting karena petani dan nelayan adalah tulang punggung swasembada pangan Indonesia.

Sumber kecemasan lain yang cukup signifikan adalah perubahan iklim serta degradasi lingkungan. Walau pun tidak semua partisipan menghubungkan kedua konsep tersebut secara eksplisit, kami berpendapat kita bisa membicarakan keduanya secara seiring sejalan. Pemanasan global, tambang, penggundulan hutan, keragaman hayati, sistem pengolahan limbah, dan mitigasi bencana bisa dan harus didiskusikan secara holistik.

Sejumlah kecil respons juga menyebutkan penyalahgunaan obat dan narkotika sebagai sumber ketakutan utama mereka. Karena hal ini adalah isu yang sering memicu pertikaian, daripada terjerumus ke perdebatan moral dan meningkatkan ketatnya pengaturan zat-zat ilegal, kami merasa lebih baik mengelompokkan isu ini dibawah payung isu kesehatan. Sementara, hanya ada dua respons terkait COVID-19, dengan lebih banyak respons menyebutkan pentingnya pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Hak Asasi Manusia, secara keseluruhan, disebutkan lebih sering apalagi dalam konteks hukum dan otoritas yang sewenang-wenang terhadap kelompok rentan. Utamanya, pentingnya mengenang semangat Reformasi 1998 juga disebutkan dalam konteks ini. 

Daripada meletakkan semua diskusi mengenai hak asasi dalam satu judul umum, kami memutuskan untuk menggunakan sub judul untuk membuat diskusi ini lebih rapi. Beberapa sub judul ini mengkontekstualisasikan hak asasi dalam ranah digital, menyebutkan pelanggaran privasi, sensor media, dan hadirnya pengawasan daring sebagai kekhawatiran mereka. Berita palsu atau hoaks disebutkan dalam dua kesempatan. Penggunaan kecerdasan buatan juga disebutkan di respons lain dalam konteks hak digital dan keadilan gender, terutama terkait pelecehan menggunakan pornografi deepfake. 

Kesadaran Historis

Akhirnya, kami ingin menarik perhatian kepada sentimen yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa tidak akan bisa mencapai demokrasi yang sebenar-benarnya jika pemerintah tidak berdamai dengan pelanggaran HAM berat masa lalu. Demokrasi tidak hadir dalam ruang hampa, dan untuk membuat demokrasi sesuai dengan konteks lokal dan historis bangsa tersebut, pemerintah harus pertama-tama terbuka dan transparan mengenai sejarahnya dan secara sadar berupaya untuk melakukan rekonsiliasi dengan keluarga korban serta keseluruhan rakyatnya.

---

Angka dan Trivia

Demografi

Kami menerima respons dari 36 provinsi, namun sayangnya kami tidak menerima respons dari Nusa Tenggara Timur dan Papua. Sebanyak 16% respons berasal dari DKI Jakarta. Jika digabungkan dengan area-area sekelilingnya yakni Banten (7%) dan Jawa Barat (25%), angka ini naik menjadi 48%. Respons dari Pulau Jawa (Jawa Tengah: 12%; Jawa Timur: 13%; DI Yogyakarta: 4%) sebanyak 77%. Total respons di luar Jawa sebanyak 320 respons.

Partisipan terdiri dari kelompok umur 18 hingga 70 tahun, dengan 32% berada di kelompok umur 18-24 tahun. Sebanyak 60% partisipan mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai perempuan, termasuk partisipan tertua. Tidak ada perbedaan signifikan dalam hal respons antara kelompok-kelompok umur, gender, atau bahkan lokasi geografis dari partisipan.

Isu yang Jarang atau Tidak Pernah Disebutkan

• Invasi Rusia terhadap Ukraina disebutkan sekali. Isu perang sebagai ancaman nasional muncul dalam dua respons lainnya (“perang dan kedaulatan” serta “perang sipil”). Akan tetapi, krisis militer di negara tetangga dari Asia Tenggara (misalnya Myanmar) tidak pernah disebutkan. Juga, frasa “ASEAN” atau “Asia Tenggara” tidak pernah muncul walaupun Indonesia saat ini menduduki posisi sebagai ketua ASEAN. Hal ini mungkin mengindikasikan rendahnya kesadaran atas situasi geopolitik dan regional di antara orang-orang Indonesia.
• Walau toleransi dan jaminan kebebasan berekspresi untuk beragam agama menjadi isu penting yang kerap diangkat, hanya ada tiga respons yang secara eksplisit menyebutkan ancaman terorisme di negara ini. Hal ini bisa jadi mengindikasikan pemahaman bahwa diskriminasi berdasarkan agama muncul tidak hanya dalam bentuk terorisme dan ekstrimis.
• Walau pariwisata menjadi salah satu poin penting yang digarisbawahi pemerintah ketika membicarakan pemulihan ekonomi pasca pandemi, hal ini hanya disebutkan satu kali dalam survey kami. Dalam respons tersebut, pariwisata dibicarakan dalam bingkai negatif, yakni bahwa pariwisata membawa dampak buruk terhadap lingkungan.
• Walau ada kekhawatiran besar mengenai keamanan kerja dan pengangguran, hanya ada sedikit yang menyebutkan AI dan automasi. Salah satu respons mendukung penggunaan AI untuk efisiensi yang lebih baik di bidang transportasi. Hal ini mengindikasikan bahwa orang-orang Indonesia percaya ada faktor-faktor yang lebih penting yang berperan dalam hilangnya ketersediaan lapangan pekerjaan.

Respons Terpendek dan Terpanjang

Respons Terpendek: Seperti yang telah disebutkan di atas, kami menerima beberapa respons yang hanya terdiri dari satu kata. Kebanyakan (misalnya “kemiskinan”, “intoleransi”, “korupsi”, “inflasi”, “pengangguran”, dll.) cukup mudah dikategorisasikan. Akan tetapi, ada beberapa frasa yang muncul yang tidak bisa kami kategorikan tanpa konteks lebih lanjut (misalnya “disiplin”, “keputusan”, “lahan”, dll) dan akhirnya kami harus terpaksa membuang mereka. Respons terpendek terdiri dari tiga huruf, “SDM” dan “IKN”.

Respons Terpanjang: Respons terpanjang yang kami terima terdiri dari 531 kata. Respons ini meliputi empat isu terbesar: keadilan ekologi dan kehilangan keragaman hayati, hak asasi manusia dan kesadaran historis, masalah ekonomi (kemiskinan, pengangguran, upah rendah, tingginya biaya hidup, konflik lahan, dll) serta korupsi dan birokrasi. Respons ini ditulis oleh Putra, seorang penulis dari Palembang. Walau terbentur terbatasnya format survery kami, Putra mampu meliputi is yang lebih komprehensif. Respons ini juga menjadi respons yang paling menekankan pentingnya transparansi historis dan alienasi, membuat kami merasa berterima kasih telah menerima respons sebaik ini.

---

Dari 22 isu di atas, lima isu mana yang menurutmu paling perlu diprioritaskan saat ini?