Kondisi Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong (Padagimo) tak banyak berubah pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang menimpanya pada September 2018. Para penyintas perempuan dan anak justru kini menghadapi krisis tempat tinggal, ekonomi, hingga rentan terkena kekerasan.

Peringatan pemicu: Bunuh diri, KDRT

Pada September 2018, rangkaian bencana yang menggulung sejumlah kota dan kabupaten di Sulawesi Tengah, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga likuifaksi, menjadi tontonan masyarakat dari berbagai wilayah. Kabar tentang bencana yang menghantam Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong (Padagimo), terus diputar di berbagai saluran televisi, radio, hingga media daring, baik di media lokal maupun internasional, selama beberapa hari.

Lebih dari lima tahun pasca bencana, kabar tentang para penyintas memudar dan terlupakan. Sementara, para penyintas bencana masih terus menghadapi rangkaian masalah yang muncul pasca September 2018. Mereka tak hanya harus melalui masa-masa ditinggalkan kerabat yang mereka cintai, tetapi juga harus membangun hidup baru.

Srihatini Haris, akrab dipanggil Sri, merupakan perempuan berusia 56 tahun yang selamat dari bencana Palu. Kini, Sri bersama ribuan penyintas lainnya hidup di hunian sementara atau huntara yang dibangun oleh pemerintah.

Saat saya temui pada Oktober 2023, Sri mengajak saya memasuki ruang tempat tinggalnya di Huntara Hutan Kota Kaombona, Palu. Ia memakai daster kuning. Sri menjulurkan kedua kakinya sambil memijatnya agar terhindar dari penyakit yang umum dialami oleh manula, yakni asam urat. Wajahnya tampak kelelahan.

Pasca bencana, Sri bersama dengan para penyintas lainnya terus menyuarakan dan menuntut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas bencana. Salah satu tuntutannya adalah ruang hidup yang aman dan nyaman. Huntara yang kini disediakan untuk penyintas bukan merupakan ruang hidup yang layak, bahkan jauh dari kata aman, khususnya bagi anak dan perempuan.

“Saya akan memperjuangkan apa yang sudah saya mulai. Kalau kita tidak bersuara, mereka akan menganggap kita sudah mati!” tegas Sri.

Sri hidup bersama dengan anak, menantu, cucu, dan suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan selepas bencana terjadi.

Gempa berkekuatan 7.4 skala richter terjadi akibat pergeseran sesar Palu Koro—patahan paling aktif di Indonesia, bahkan di dunia—pada 28 September 2018. Tsunami dan likuifaksi menyusul beberapa menit pasca gempa dan menyapu kawasan Palu dan sekitarnya. Bencana tersebut merupakan fenomena langka yang dikategorikan sebagai supershear. 

Rumah Sri dan keluarganya turut ditelan bumi dalam rangkaian bencana tersebut. Berdasarkan data dari Celebes Bergerak, terdapat 6.504 unit rumah yang hilang di Palu, sementara rumah yang rusak berat tersebar di Padagimo sebanyak 27.622 unit, rusak sedang 28.899 unit, dan rusak ringan 47.149 unit. 

Bencana tersebut menelan korban setidaknya 4.340 jiwa. Bencana tersebut juga menghapus ekosistem masyarakat setempat, mulai dari tempat tinggal, pekerjaan, dan kehidupan sosialnya. Kini, masyarakat yang selamat atau para penyintas masih berjuang membangun hidup baru di lingkungan yang juga sepenuhnya baru.

Gempa Bumi Melipat Kenangan Hidup Sri

Sri mengajak saya untuk kembali ke memorinya pada Jumat, 28 September 2018. 

Petang belum menjadi seutuhnya. Sri bersama cucunya, Denis (8), bermain di ruang tamu dengan asik. Suaminya, Martinus (51), dan anak laki-lakinya, Mathius (24), sibuk memperbaiki pintu kamar sedari pagi.

Bermain dengan Denis memang selalu terasa seru bagi Sri, hingga ia lupa untuk makan. Perutnya tiba-tiba terasa lapar dan badannya menggigil. Sri meninggalkan Denis dan menyampaikan ke suami dan anaknya bahwa dirinya lapar dan ingin masak.

“Iya, memasak saja,” pinta anak dan suaminya.

Sri bergegas ke dapur. Di tengah perjalanan ke dapur, badannya goyah. Kedua tangannya langsung mencengkram kursi sofa di dekatnya agar tetap stabil. Namun, ia malah jatuh dan tersungkur. 

“Koko!” teriak Sri dengan penuh kepanikan.

Sri mendengar suara seperti dua truk sedang bertabrakan dari dalam tanah. “Krekk. Krekk. Dumprakk,” Sri menirukan suara yang ia dengar. 

Ternyata tak hanya tubuh Sri, tetapi rumahnya pun terus bergoyang. Dinding rumah membentuk garis tak beraturan. Retak di mana-mana. Plafon mulai berjatuhan. Listrik padam, gelap datang.

Dua bola matanya berusaha mencari cahaya dan keluar dari kegelapan. Sri berusaha bangkit, tapi guncangan yang begitu besar membuatnya terjatuh kembali.

Sri baru bisa menjangkau pintu rumah setelah guncangan mulai mereda. Ia menyapu dada. Keluarganya selamat dari rumah yang ambruk.

Di jalanan, manusia tumpah di mana-mana. Suara teriakan saling beradu.

“Huhuhu. Tolong. Huhuhu. Tolong,” ingat Sri suara-suara yang ia dengar di jalan.

Saat itu, Sri dan orang-orang di sekitarnya belum menyadari bahwa mereka baru saja merasakan gempa bumi dengan kekuatan yang besar, dan akan menghadapi bencana lanjutannya.

Gelombang air laut yang sudah naik setinggi rumah tiba-tiba menggulung pemukiman di Jalan Komodo, Kelurahan Talise. 

Gelombang air laut membawa tubuh Sri tanpa arah tujuan. Tangannya yang masih kuat mencoba mencari pegangan, tapi usaha itu tak membuahkan hasil.

Mathius, anak laki-lakinya, mencoba menolong Sri. Usaha itu berujung sia-sia. Satu-satunya yang bisa diselamatkan hanya lah sobekan baju dari sang ibu. 

“Mama!” teriak Mathius. Air laut memisahkan mereka berdua. 

Malam itu, Sri sudah mengikhlaskan hidupnya. Namun, keadaan berkata lain. Dia masih hidup, berusaha bangkit, dan mencari pertolongan. 

Langkah kakinya begitu cepat melewati jalanan Soekarno Hatta menuju Jalan Dayodara. Di Jalan Dayodara, ia bergabung dengan sekumpulan pengungsi yang mengular menuju tempat yang aman.

Sesampainya di pengungsian, seorang perempuan tiba-tiba menghampiri kerumunan pengungsi. Matanya berhenti dan terdiam saat melihat tubuh Sri.

“Tubuh ibu kenapa?” tanya perempuan itu dengan kaget. “Kepala ibu luka dan berdarah.”

Sri tak yakin apa yang terjadi, sementara perempuan itu langsung memberi pertolongan. Perempuan itu membalut luka di kepala Sri untuk menahan darah agar berhenti, serta memberikan sarung sebagai pakaian ganti agar Sri tidak kedinginan.

Tempat pengungsian tersebut dipenuhi oleh isak tangis banyak orang yang memekik di telinga. Namun, wajah Sri langsung berubah menjadi sumringah saat melihat Mathius muncul di hadapannya. Besoknya, Martinus dan Koko muncul di pengungsian. Keluarga kecil itu akhirnya berkumpul kembali. 

“Kehilangan kenangan hidup adalah yang paling menyakitkan,” kata Sri dengan lirih.

Pemerintah Perkeruh Masalah Penyintas

Pasca bencana, pemerintah menyampaikan sejumlah strategi pembangunan kembali, termasuk memberikan huntara kepada pada penyintas. Namun, hingga tujuh bulan pasca bencana, Sri tak kunjung mendapatkan huntara.

“Saya ini sudah didata, tapi belum ada kabar dari yang mereka data itu,” ingat Sri.

Sri menuntut dengan melayangkan surat protes kepada pemerintah yang berjanji akan memindahkan para penyintas ke Huntara. Saat itu, sejumlah penyintas masih hidup di tempat pengungsian, beberapa dari mereka juga membangun pondok seadanya untuk bertahan hidup.

Namun, karena surat tak digubris, Sri bersama para penyintas Padagimo yang tergabung dalam Celebes Bergerak melakukan aksi massa ke sejumlah kantor pemerintahan, seperti Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. 

Celebes Bergerak adalah sebuah organisasi masyarakat dengan fokus untuk mendampingi warga, penyintas, atau korban bencana di Padagimo yang belum terpenuhi hak-haknya pasca bencana.

Tuntutan Sri baru terjawab pada Juli 2019, setelah melangsungkan sejumlah aksi protes tanpa henti. 

Sri mendapatkan satu bilik Huntara di Hutan Kota Kaombona, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Terdapat 10-20 unit dalam satu kawasan Huntara. Setiap unitnya berukuran 12×26,4 meter persegi yang dibagi menjadi 12 bilik. Setiap bilik diperuntukan bagi satu keluarga.

Ruangan yang sangat kecil tersebut hanya berisikan satu kamar tidur dan dapur tanpa sekat. Huntara juga menyediakan empat kamar mandi dan empat toilet untuk setiap unitnya.

“Kita dipaksa tinggal dengan kondisi Huntara tanpa sekat,”

Sri

Sebagaimana semua penyintas, Sri dan keluarganya hanya diberikan sebuah ruangan tanpa pembatas yang sangat sempit sebagai rumah dari pemerintah. Sri menyampaikan bahwa bantuan tersebut tak masuk di akal, terlebih saat harus tidur berdempetan dengan banyak orang di ruang yang kecil dan sesak.

“Jelas saya menolaknya,” tegas Sri.

Menurut Direktur Celebes Bergerak, Andriansya Manu, Huntara yang diberikan kepada para penyintas, khususnya di Hutan Kota, jauh dari kata layak. Bangunan hingga fasilitas umumnya, seperti kamar mandi dan toilet, tidak memadai.

“Dalam satu unit dengan ukuran 3×4 bukan hanya ditinggali satu kepala keluarga, bahkan sampai dua kepala keluarga,” jelas Andriansya kepada New Naratif.

Meskipun instruksi dari pemerintah menegaskan bahwa hanya boleh terdapat satu keluarga yang tinggal di setiap bilik Huntara atau Huntap, tetapi implementasinya di lapangan berbeda. Banyak keluarga masih harus berbagi tempat tinggal dalam satu bilik huntara dengan keluarga lainnya.

Menurut Andriansya, seharusnya para penyintas sudah menempati Huntara tiga atau empat bulan setelah bencana, bukan harus menunggu bertahun-tahun baru bisa menempati Huntara. Sejumlah 39 Huntara yang dibangun pasca bencana justru memicu konflik antara pemilik lahan dengan para penyintas. Masalah yang sama juga terjadi di lokasi pembangunan hunian tetap yang berujung sengketa.

Hal tersebut, jelas Andriansya, terjadi karena pemerintah yang tidak tepat waktu menjalankan rencananya sendiri. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2018 menetapkan bahwa semua pengerjaan pembangunan, huntara maupun hunian tetap atau huntap, seharusnya selesai pada akhir 2020. Huntap merupakan hunian permanen untuk mereka yang kehilangan rumah dan tidak mungkin membangun rumahnya kembali karena berada di zona rawan bencana. 

“Tahun 2020 dan 2021, seharusnya masa penyintas yang tinggal di Huntara selesai dan pindah ke Huntap, tapi ada yang belum pindah,” ungkap Andriansya.

Hal tersebut memicu konflik karena perjanjian antara pemilik lahan Huntara dan pemerintah hanya berlaku selama dua tahun, tetapi sebagian penyintas tak kunjung dipindahkan ke Huntap.

Berdasarkan data Celebes Bergerak, pemerintah menargetkan akan membangun Huntap sebanyak 8.788 unit untuk merelokasi penyintas yang tinggal di Huntara, tetapi baru ada 1.679 unit yang siap huni. 

Akhirnya, pemerintah mengeluarkan Inpres baru untuk penambahan waktu penyelesaian Huntap sampai akhir 2024. 

“Ketika ada kesalahan, mereka (pemerintah) bisa menutupinya dengan membuat aturan baru agar mereka tidak dianggap bersalah,” ujar Andriansya.

Kekerasan Berlapis: Ekonomi hingga KDRT

Mayoritas penyintas kehilangan pekerjaannya dan mengalami krisis ekonomi pasca bencana. Kondisi tersebut tak kunjung memulih hingga hari ini, terutama bagi para perempuan yang tak mendapatkan bekal untuk mencari nafkah.

Perubahan drastis masalah ekonomi dirasakan oleh Aslimah (53), salah seorang perempuan penyintas bencana yang sebelumnya aktif melaut dan membantu suaminya yang bekerja sebagai buruh di ladang tambak garam, yang kini menjadi pemulung plastik. Suaminya meninggal tak lama pasca bencana.

Kini, sebagai tulang punggung keluarga, Aslimah menjadi pemulung, khususnya mengumpulkan sampah plastik dan menjualnya.

“Tak ada yang bisa saya kerjakan selain mencari sampah plastik,” ucap Aslimah. 

Dalam sebulan, pendapatan Aslimah sebesar Rp300.000. Ia gunakan Rp70 ribu untuk iuran air dan listrik Huntara yang ia tempati. Selebihnya, untuk beras dan kebutuhan dapur.

“Tak ada uang yang tersisa, hanya kurang,” ucapnya.

Tak ada pihak yang memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar penghuni Huntara.

“Kadang-kadang kami harus berbagi nasi di sini. Sudah susah dihantam bencana, susah juga hidup setelah bencana,” ujar Aslimah dengan mata berkaca-kaca.

Aslimah tidak mampu membayar biaya pendidikan, dan terpaksa menghentikan anak-anaknya dari sekolah. 

“Tuhan memang masih menghendaki saya hidup, tapi pemerintah yang tidak mau menghidupi saya sebagai warganya,”

Aslimah

Tak berhenti di sana, Sri menyampaikan kalau perempuan yang hidup di Huntara harus mengalami berbagai masalah lainnya. Pertama, saat para laki-laki mengalami stres akibat masalah ekonomi keluarganya, mereka melampiaskannya pada anggota keluarga yang perempuan atau anak-anak. Dengan itu, Sri menyampaikan bahwa kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi hal yang sering terjadi di huntara. 

Kedua, perempuan yang mengalami stres akibat dari kekerasan juga rentan mengalami bunuh diri. Sri telah kehilangan kerabat dekatnya yang bunuh diri selepas mendapatkan kekerasan dari laki-laki.

“Ini terjadi karena suami tidak mendapatkan pekerjaan, dan kami perempuan tidak diberdayakan oleh pemerintah agar bisa bertahan hidup di Huntara,” ujar Sri.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sering terjadi di Huntara, sekalipun tak ada pendataan yang dilakukan secara resmi. Salah satu faktornya, jelas Sri, adalah bentuk bilik huntara yang berupa berupa ruangan tanpa sekat dan pemisah. Ruang tersebut membuat perempuan dan anak menjadi semakin rentan mendapatkan kekerasan.

“Saya tuntut terus kepada pemerintah untuk mencarikan solusi dan menghukum pelaku,” tegas Sri.

Berdasarkan catatan Celebes Bergerak, angka kekerasan paling tinggi di Huntara adalah KDRT (60 persen), kemudian diikuti pemegangan secara fisik ke tubuh perempuan (20 persen), dan pelecehan secara verbal (10 persen). Celebes Bergerak juga menemui peningkatan eksploitasi anak-anak secara seksual di Huntara.

Maya Safitri dari Libu Perempuan, organisasi yang berfokus pada isu perempuan dan anak di Palu, menerima banyak laporan pelecehan dan kekerasan seksual pasca bencana Palu. Tempat kejadiannya beragam, mulai dari tenda yang dibangun pasca bencana, hingga di Huntara. Pelaku kekerasan terhadap anak mayoritas adalah ayah kandung maupun tiri dan paman dari korban. Salah satu bentuk kekerasan yang banyak muncul adalah pemaksaan pernikahan di usia dini.

“Tahun 2019, pasca bencana, kasus pernikahan dini cukup tinggi,” kata Maya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Sulteng, Nining Rahayu, menyampaikan bahwa angka pernikahan anak meningkat pasca bencana karena faktor ekonomi. Masyarakat sering beranggapan bahwa menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa adalah solusi untuk keluar dari kemiskinan.

“Peristiwa ini akan terus bergulir selama pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan, dan memberikan perlindungan,” jelas Nining itu kepada New Naratif. 

Secara umum, perempuan dan anak memang rentan karena posisi mereka yang dipinggirkan secara sosial. Dengan itu, saat situasi menjadi serba tak pasti, anak perempuan menjadi salah satu pihak yang pertama dikorbankan.

“Lima tahun pasca bencana, penyintas tidak selamanya pulih, apalagi perempuan dan anak-anak,” ungkapnya.

Andriansya dari Celebes Bergerak menuding peningkatan angka kekerasan juga terjadi karena lambannya penanganan masalah ini dari Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) baik di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.

Patricia Yabi, perwakilan dari DP3A Sulawesi Tengah, mengakui keterbatasan layanan menyebabkan banyak kasus belum tertangani dengan baik. Bahkan, pendataannya pun masih terbatas. Alasan lain yang disampaikan oleh Yabi adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga pemerintah yang berwajib menangani masalah kekerasan.

“Aturan sudah dibuat, tapi implementasi belum ada karena ego sektoral tadi,” katanya kepada New Naratif.

“Anak-anak yang tinggal di rumah tangga belum pulih sepenuhnya dari segi fisik dan ekonomi, sehingga beresiko lebih tinggi untuk mengalami kekerasan, putus sekolah, dan pernikahan anak,”

Save the Children dalam kajiannya

Apa Selanjutnya

Sampai sekarang, Sri konsisten memperjuangkan haknya untuk tinggal di Huntap, meskipun namanya belum masuk dalam pendataan Huntap. Dia dan para penyintas yang tinggal di Huntara Hutan Kota sedang mengalami masalah dengan pemilik lahan, yang akan segera memindahkan mereka, para penyintas. Sri membutuhkan uluran tangan untuk membantu dia dan para penyintas agar tetap bertahan hidup di sana.

Selain itu, penanganan kasus kekerasan, pelecehan seksual, KDRT, dan pernikahan anak di bawah umur menjadi persoalan yang pelik yang terjadi di Huntara dan Huntap. Kasusnya seperti fenomena gunung es dan belum serius ditangani oleh pemerintah, baik di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Jika Anda tertarik membantu Sri dan para penyintas yang lain dan para korban KBGS, Anda bisa menghubung organisasi non pemerintah yang berada di Palu, seperti LBH APIK, Celebes Bergerak, Libu Perempuan.